Penulis: redaksi

Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke Makassar, Sulawesi Selatan. Wakil Ketua Komisi IX sekaligus Ketua Tim Kunspik, Nihayatul Wafiroh menjelaskan tujuan dari agenda ini adalah untuk mendengarkan aspirasi para pekerja, dinas, hingga Kementerian Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan terkait antisipasi ancaman resesi global tahun 2023. “Kehadiran kita (Komisi IX DPR RI) di sini ingin mengetahui bagaimana kesiapan daerah, terutama di Sulawesi Selatan. Seperti pemerintahnya, dinas-dinas terkait juga bagaimana menghadapi resesi ini. Dengan (kesiapan) seperti itu, kita berharap resesi ini tidak terlalu memukul terutama untuk kawan-kawan pekerja” jelas Nihayatul kepada PolitikParlemen.co usai memimpin Tim Kunspik ke Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis…

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi sampaikan optimisme kepada Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau dalam mengantisipasi dampak terhadap prediksi ancaman resesi global yang terjadi pada tahun 2023, terutamanya antisipasi terhadap PHK di Kota Batam yang merupakan salah satu kota industri. “Wakil Wali Kota Batam memberikan kabar postif kepada kita (komisi 9) bahwa Pemerintah Kota Batam sudah melakukan antisipasi dengan melakukan maintenance secara berkala khususnya kepada pelaku-pelaku industry yang ada di Kota Batam,” ungkap Nurhadi. “Dengan melakukan koordinasi secara aktif, dialog-dialog dilakukan termasuk kendala-kendala apa yang dialami yang melibatkan berbagai pihak, asosiasi buruh yang ada sehingga ini diharapkan mengantisipasi. Masalah-masalah kecil…

Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas meminta agar Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merata bagi seluruh petani sawit di Indonesia. Sebab, ia mendapati tidak meratanya pembagian Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Sumatera Selatan (Sumsel), di mana yang lebih dominan memperoleh PSR adalah Plasma Perusahaan, ketimbang Petani Sawit Mandiri. “Ini ada beberapa kendala, saya kira, di Sumsel. Bahwa yang dapat program ini kebanyakan adalah plasma, plasma dari perusahaan. Sementara, (plasma untuk) petani sawit mandiri itu masih banyak kendala. Ada juga kendala yang selama ini terjadi yaitu lahan dengan HGU, lahan hutan produksi dan hutan lindung sawit,” kata Bertu kepada PolitikParlemen.co, dalam Kunjungan…

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memberikan pendapatnya terkait penyelenggaraan puncak Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang diadakan di Bali pada 15-16 November 2022 lalu. Menurutnya gelaran akbar tersebut memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia baik jangka pendek maupun jangka panjang.  “Saya yakin, (dampak positif) pendeknya kita dapat, (dampak positif) panjangnya juga dapat. Bali mengalami proses pemulihan sektor pariwisata yang luar biasa. Ini secara jangka pendek. Pasca pandemi Bali mengalami recovery yang sangat lambat, karena kuncian-kuncian (lockdown) belum (terbuka). Dengan adanya G20 ini menunjukkan bahwa proses itu dikulminasikan di sana. Tentunya, ini memberikan dampak ekonomi yang luar biasa,” ujar politisi partai Golongan…

Anggota Komisi X DPR RI Nur Purnamasidi meminta Pemerintah Daerah Cirebon untuk membentuk Badan Layanan Umum, agar dapat segera melaksanakan fungsi dan ketentuan baru di bidang ekonomi kreatif di kota Cirebon. Seperti yang diketahui bahwa dengan adanya badan ini, para pelaku ekonomi kreatif dapat mengembangkan karyanya menjadi Collateral. “Berdasarkan hasil kunjungan spesifik ini, yang kami temukan memang mereka belum sampai untuk melaksanakan mandat dari Peraturan Pemerintah, yang mana tahapan-tahapan untuk membentuk Badan Layanan Umum ini sudah mereka lakukan dimana dalam masa pemulihan ekonomi ini dari sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar kedepannya pemerintah daerah melakukan berbagai program Parekraf,” kata Purnamasidi usai…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendukung langkah penetapan tersangka perusahaan farmasi dalam kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GgGAPA). Menurut Politisi Jawa Barat ini, pengusutan kasus GgGAPA harus dituntaskan. “Pendalaman kasus GgGAPA ini jangan berhenti sampai penetapan tersangka saja. Pengusutan harus dilakukan sampai pada bagaimana sistem pengawasan pemerintah terhadap peredaran obat selama ini?” kata Netty dalam keterangan medianya, Sabtu, (19/11/2022). Apalagi, menurut Netty, diduga penyebab GgGAPA adalah bahan baku obat yang tercemar. “Seharusnya hal ini bisa dicegah sejak awal. Bagaimana pengawasan BPOM terhadap obat yang beredar; apakah pengawasannya belum maksimal karena keterbatasan wewenang, keterbatasan SDM, kelalaian prosedur…

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanudin mengatakan, Presiden Joko Widodo berhasil melahirkan kesepakatan bilateral dengan beberapa pimpinan negara anggota G20 dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar di Bali, pada 15-16 November 2022 lalu. Menurutnya, kesepakatan kerja sama itu dinilai sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Secara garis besar, saya melihat kesepakatan-kesepakatan bilateral yang dibuat Pemerintah Indonesia dengan beberapa negara tersebut adalah sebuah capaian yang bagus dan memang sektor kerjasamanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Hasanudin, dalam keterangan pers yang dikutip PolitikParlemen.co, Sabtu (19/11/2022). Politisi PDI-Perjuangan ini mengingatkan kesepakatan yang telah dibuat oleh Presiden Jokowi harus dieksekusi dengan cepat oleh Kementerian/Lembaga…

Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah mengkhawatirkan kondisi saat ini yakni adanya ancaman krisis pupuk yang akan mengakibatkan produksi bahan pangan akan berkurang drastis. Menurutnya, kelangkaan pupuk juga masih terjadi di Indonesia dan belum memiliki solusi yang tepat saat ini. Sementara, di lain hal, keberhasilan produksi pertanian, khususnya pangan, sangat bergantung pada ketersediaan pupuk. “Karena ketergantungan petani akan pupuk sangat tinggi apalagi ketika harga pupuk juga akan merangkak naik diakibatkan dampak global harus menjadi perhatian kita. Fraksi kami menilai penyelesaian masalah soal pupuk harus dimulai dari akar masalahnya, yaitu masalah distribusi. Realokasi dianggap bisa menjadi solusi jangka pendek…

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron meminta pemerintah tingkatkan produksi pangan nasional guna menghindari krisis pangan. Ia menilai tantangan terbesar Indonesia menghadapi krisis pangan juga terletak pada harga. Untuk itu beberapa kendala harus diperbaiki bersama berupa pemanfaatan sumber daya alam sebaik-baiknya. “Penduduk Indonesia saat ini sudah 280 juta sedangkan tahun 1970 itu hanya 130 juta berarti kenaikannya cukup signifikan. Tentunya agar semua pangan masyarakat tercukupi produksi pangannya juga harus ditingkatkan untuk menghindari krisis nantinya,” imbuhnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VI di PT Rajawali Nusantara Indonesia, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Kamis (17/11/2022). Politisi Partai Demokrat ini menyampaikan berdasarkan…

Komisi VII DPR RI berharap Revisi Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) dapat memberikan kepastian hukum dan menarik minat investasi di hulu migas. Untuk itu Komisi VII mendesak agar revisi beleid yang mengatur produksi dan ekploitasi sumber daya energi itu dapat segera diselesaikan di tahun depan. “Segera selesaikan Revisi UU Migas, selambat-lambatnya bulan Juni 2023. Ini sebagai payung hukum penguatan kelembagaan dan kepastian investasi hulu migas di Indonesia,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Maman Abdurahman saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan SKK Migas di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Jakarta, Rabu (16/11/2022). Dijelaskannya penyelesaian revisi undang…