Penulis: redaksi

Deputi Administrasi Setjen DPR RI, Sumariyandono mengapresiasi acara Gelar Ekonomi Rakyat berupa bazar yang diselenggarakan oleh Persatuan Pensiunan Pegawai Setjen (P3S) DPR RI, bekerja sama dengan KORPRI dan Koperasi DPR RI. “Kami mengapresiasi Gelar Ekonomi Rakyat yang diadakan P3S ini. Karena selain untuk meningkatkan silaturahim antara para pensiunan yang tergabung dalam P3S, dengan yang masih aktif, sekaligus membantu UMKM (usaha mikro kecil menengah) di sekitar DPR RI,” ujar Dono, begitu Sumariyandono biasa disapa kepada politikparlemen.co, usai membuka Gelar Ekonomi Rakyat di Selasar Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/2/2024). Gelar Ekonomi Rakyat berupa Bazar itu juga dapat membantu pegawai…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengapresiasi keberhasilan Kota Tanjungpinang dalam menekan angka stunting di tahun lalu. Ibukota provinsi Kepulauan Riau ini tahun 2023 tercatat angka stuntingnya susut menjadi 15%, dimana tahun sebelumnya masih di level 18%. “Kota kecil tapi luar biasa kemajuannya. Kita apresiasi angka harapan hidup dan juga penurunan angka stuntingnya menjadi 15%. Dimana tahun 2024 nanti secara nasional target pemerintah angka stunting di 14 persen. Mudah-mudahan dapat mengarah ke angka tersebut,” ujar Kurniasih usai pertemuan dengan Pj Walikota Tanjungpinang dan pihak terkait lainnya di Kunjungan Kerja Reses Komisi IX, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (28/2/2024). Selain…

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mendorong sinergi guru dan orang tua untuk memperkuat pendidikan karakter anak. Pasalnya, peran guru dan lingkungan sekolah juga mempengaruhi perkembangan karakter anak, meski pembentukan karakter dan pendidikan moral anak dimulai di lingkungan keluarga. Hal itu disampaikannya merespon kejadian perundungan yang belakangan ini kerap kali terjadi di masyarakat seperti perundungan di salah satu sekolah swasta maupun perundungan yang terjadi di pondok pesantren hingga memakan korban. “Oleh karena itu, kolaborasi antara orang tua dan guru diperlukan guna menciptakan ekosistem pendidikan yang menunjang pembentukan karakter dan moral pada anak. Kita harus mengatakan bahwa ada yang…

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyebut Menteri Pertahanan RI (Menhan) Prabowo Subianto layak mendapatkan Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sehingga, menuMeutia menyebut tidak perlu ada perdebatan lagi soal pemberian Jenderal Kehormatan kepada Menhan Prabowo. Hal itu, karena, menurutnya, sudah sesuai dengan Undang-Undang. “Sesuai konstitusi, Pasal 10 dan 15 UUD 1945, Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI AD, AL, AU, Presiden berhak memberi gelar tanda jasa dan lain-lain kehormatan, serta Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,” kata Meutya dalam keterangan yang dikutip politikparlemen.co, di Jakarta, Rabu (28/2/2024). “Bukan kali ini saja penganugerahan Jenderal…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi secara tegas menyampaikan bahwa sekolah harus bertanggung jawab dan mendapatkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang terjadi di dalam lingkungan pendidikan. Salah satu pelanggaran yang terjadi, seperti kasus perundungan atau tumbuhnya bibit-bibit geng di sekolah. “Saya tegaskan sekolah juga harus tetap ada sanksinya. Sanksi ini bisa berbentuk administratif. Karena bagaimanapun tumbuhnya bibit-bibit geng atau apapun juga itu berada di sekolah kecuali itu geng ada di luar. Ketika dia di sekolah memakai seragam sekolah, berada di lingkaran sekolah, tentu sekolah juga harus ikut bertanggung jawab,” ujar Dede Yusuf kepada politikparlemen.co, di sela-sela Kunjungan…

DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Kesehatan sejak pertengahan tahun 2023 lalu, namun hingga saat ini, aturan turunan dari undang-undang tersebut belum juga selesai. Hal ini menjadi perhatian Komisi IX DPR RI yang membidangi persoalan kesehatan dan menjadi bagian dari AKD (alat kelengkapan dewan) di DPR RI yang sebelumnya menyusun undang-undang tersebut. Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan hingga saat ini, implementasi dari UU No. 17 Tahun 2023 tersebut belum bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena peraturan pemerintah yang mengatur implementasinya belum ada. Padahal, transformasi bidang kesehatan akan dapat terlaksana dengan mengimplementasikan UU tersebut. Ia pun menyayangkan belum adanya…

Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru menyebut kasus perundungan yang baru-baru ini mencuat di sekolah swasta dengan melibatkan anak dari tokoh terkenal, bagai fenomena puncak gunung es dari masalah yang lebih besar. “Kasus ini terungkap karena aduan masyarakat digital di media sosial. Yang menimbulkan pertanyaan, apakah korban bullying dan lingkungan yang peduli merasa bahwa mengadu ke pihak sekolah bukan lagi solusi yang efektif?,” tanya Ratih dalam keterangan yang dikutip politikparlemen.co, di Jakarta, Selasa (28/2/2024). Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai NasDem ini menyebut bahwa isu perundungan menjadi isu yang mengkhawatirkan sejak lama, khususnya perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Ia menilai, kasus-kasus…

Anggota DPR RI Sturman Panjaitan menyoroti kegaduhan berkenaan dengan publikasi hasil pemilu melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024. Sturman menilai polemik yang muncul bukan hanya karena ketidakakuratan Sirekap, melainkan juga karena oknum-oknum yang punya niat tidak baik dalam mengoperasikan aplikasi Sirekap. ”Jadi Sirekap ini salah satu metode baru yang digunakan oleh KPU dan termuat dalam peraturan KPU untuk (digunakan) lebih terbuka sebenarnya. Jadi memang aplikasi itu cukup bagus agar masyarakat tahu dengan segera,” kata sturman beberapa waktu lalu kepada politikparlemen.co, di Batam, Kepulauan Riau. “Demikian juga aplikasi, aplikasinya baik, tapi kalau (yang) input datanya tidak baik, manusia yang mengelola data tidak baik, maka…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mendorong dibentuknya Komisi Perempuan di Asian Parliamentary Assembly (APA). Hal tersebut disampaikan dalam Standing Committee on Social & Cultural Affairs dalam agenda Sidang Pleno APA ke-14 di Baku, Azerbaijan, Jumat (23/2/2024). “Jadi bagaimana APA juga ke depan akan membentuk sebuah komisi, kita berharap untuk khususnya perempuan dan tentu kedepan hak anak-anak muda. Jika kita lihat, bandingkan dengan IPU, di IPU sendiri sudah ada forum on women dan forum untuk anak muda,” ujar Putu kepada politikparlemen.co. Dalam forum tersebut, Putu juga menyampaikan bagaimana Indonesia terus berjuang untuk mengawal 30 persen keterwakilan perempuan dalam kandidasi politik.…

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI dengan Sekretariat Majelis Nasional Republik Korea selama ini telah memiliki sejarah hubungan bilateral yang sangat baik antarkedua Sekretariat Parlemen. Oleh karena itu, Setjen DPR secara terbuka menerima kunjungan delegasi Sekjen Majelis Nasional Republik Korea Baek Jae Hyun dan jajaran yang bermaksud ingin mengetahui rencana kepindahan DPR RI ke Ibu Kota Indonesia yang baru, yaitu Ibu Kota Nusantara (IKN). Saat pertemuan di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (27/2/2024), Sekjen DPR RI Indra Iskandar menginformasikan bahwa Gedung DPR di IKN nantinya termasuk dalam kawasan inti pusat pemerintahan yang dibangun di lahan seluas 41,78 hektare…