- JK Usul BBM Naik, Waka Banggar DPR: Kenaikan Justru Buat Daya Beli Masyarakat Turun
- Darurat Sampah di Banda Aceh dan Aceh Besar, Pembangunan TPA Regional Dipastikan Terealisasi Tahun Ini
- Nasir Djamil Dorong Pendekatan “Miskinkan Jaringan” dalam RUU Narkotika dan Psikotropika
- Perlu Diatur dalam RUU Sisdiknas, Penguatan Kesehatan dan Mental Harus Integrasikan Guru Agama dan Psikolog
- Komisi XII-Pemerintah Pastikan Pasokan BBM Aman, Tindak Tegas Penyelewengan
- Dewi Yustisiana Desak Perkuat Pengawasan Distribusi BBM Subsidi Demi Cegah Penyelundupan
- Komisi I Dorong Penguatan Alutsista Kodam Jaya, Demi Pertahanan Ibu Kota yang Tangguh
- Charles Honoris Pertanyakan Ketahanan Dana BPJS Kesehatan di Tengah Isu Kebangkrutan
Penulis: redaksi
Anggota Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga mengatakan bahwa di Indonesia telah memiliki banyak lembaga yang berorientasi pada pencegahan penyimpangan, mulai inspektorat jenderal di tiap lembaga hingga dari BPK yang mengawasi dari luar lembaga. Dalam uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi XI DPR RI pada calon anggota BPK RI, Eriko mempertanyakan strategi BPK untuk melakukan pencegahan penyimpangan laporan atau fraud. “Begitu banyak lembaga di negara kita ini untuk mencegah fraud, untuk mencegah kegagalan mulai dari BPK yang mengawasi, ada BPKP, ada KPK, ada kepolisian, Mahkamah Agung, pengawasan intern, ada yang namanya Irjen di setiap lembaga, ada Satgas apalagi yang nggak…
Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Duta Donor Darah Parlemen, Kris Dayanti berharap agar masyarakat yang membutuhkan darah di PMI (Palang Merah Indonesia) bisa mendapatkannya dengan mudah dan gratis alias tidak dikenakan biaya apapun. “Saya yakin sebagian besar pendonor darah ini secara suka rela dan penuh keikhlasan mendonorkan darahnya. Sementara ketika masyarakat yang butuh darah harus membayar sekitar 300 ribuan. Sebagai anggota Komisi IX DPR yang membindangi masalah kesehatan saya berharap agar ke depan semua warga negara bisa dengan mudah mendapatkan darah, tanpa harus dikenai biaya alias gratis. Karena hak hidup dan hak sehat seluruh warga negara atau masyarakat dijamin…
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Selasa (30/05/2023), di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam keterangannya, Menteri Keuangan (Menkeu) sekaligus Ketua Panitia Seleksi, Sri Mulyani mengatakan bahwa pansel menghadap Presiden untuk melaporkan hasil seleksi calon anggota Dewan Komisioner OJK untuk dua jabatan baru sesuai undang-undang. “Hari ini saya bersama dengan seluruh panitia seleksi untuk pemilihan Dewan Komisioner Otoritas Jasa keuangan dimana dua anggota dibentuk berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan,” ujar Sri Mulyani. Adapun dua jabatan baru pada Dewan Komisioner OJK…
Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera memperbaiki kualitas dan citra pelayanan kesehatan nasional, termasuk pelayanan Rumah Sakit (RS) di Indonesia. Pria yang akrab disapa Gus Imin ini menilai munculnya curhatan sejumlah netizen soal perbandingan pengobatan di Penang, Malaysia disebabkan citra pelayanan kesehatan di Tanah Air yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. “Ya perbandingan-perbandingan layanan kesehatan seperti ini cukup sering muncul. Dan saya kira ini harus dijadikan momentum oleh Kemenkes untuk memperbaiki kualitas dan citra pelayanan kesehatan kita menjadi lebih baik,” kata Cak Imin di Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023. Ketua Umum…
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskall (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024. Sebelumnya, pada Rapat Paripurna ke-24, Selasa (23/5) seluruh Fraksi di DPR mendukung KEM dan PPKF untuk dibahas lebih lanjut. Sri Mulyani mengatakan setelah mendengarkan pandangan Fraksi DPR RI, pemerintah menyadari bahwa penguatan efektivitas pengelolaan kebijakan fiskal perlu terus dijaga mengingat peran krusial APBN sebagai instrumen peredam gejolak ketidakpastian. “Kondisi kesehatan dan kesinambungan fiskal juga perlu terus diperkuat guna menghasilkan kebijakan fiskal yang kredibel dan mampu menjadi jangkar stabilitas ekonomi makro,” ujar Sri dalam…
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan jika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup alias coblos partai di Pemilu 2024, maka kemungkinan situasi politik yang tak kondusif seperti yang ditakuti oleh Presiden RI Ke-VI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa saja terjadi. “Kalau pak SBY kan katanya chaos, ya bisa jadi gitu. Tapi paling tidak kalaupun tidak terjadi chaos, energi yang selama ini sudah kita buang selama 11 bulan ini itu akan wasting akan sia-sia,” ujar Doli kepada wartawan di Senayan, Jakarta, Senin (29/5/2023), saat merespons pernyataan Denny Indrayana yang mengaku…
Komisi I DPR RI menerima kunjungan para perwakilan parlemen yang tergabung dalam ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR). Membahas kebebasan berpendapat (freedom of speech) dalam dunia digital, Indonesia termasuk DPR berupaya menjunjung tinggi implementasi perlindungan hak asasi manusia (HAM), terutama jelang Pemilihan Umum 2024. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi usai memimpin diskusi ‘Fact-Finding Mission on Internet Freedoms’ dengan para perwakilan parlemen APHR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023). Ia juga menambahkan Komisi I DPR turut mendukung terciptanya pemilu seperti yang tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. “Saat ini, Indonesia…
Pemerintah diminta mengelola utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi optimal, baik mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo. Demikian disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah saat memimpin Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2024. Posisi utang pemerintah Indonesia mencapai Rp7.848,8 triliun per 31 April 2023. Dengan jumlah tersebut, lanjut Said menjelaskan, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) kita mencapai 38,15 persen. Selain itu, porsi bunga utang terhadap PDB juga mengalami peningkatan pada kisaran 2,0 persen. Pembayaran bunga utang…
Fraksi PKS menggelar acara konsolidasi Ketua Fraksi PKS dan Pimpinan DPRD se-Indonesia. Acara ini dilaksanakan untuk mengokohkan semangat PKS dalam membela dan melayani rakyat. Acara pembukaan pada Senin, 29 Mei 2023 diisi dengan pertunjukan seni budaya yang menggambarkan kebhinekaan Indonesia, peluncurun Buku Putih Fraksi PKS “Oposisi Kritis dan Konstruktif”, Humas Fraksi PKS Award, dan puncaknya arahan kemenangan oleh Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri. Hadir dalam acara tersebut, Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid, Ketua MPP PKS Suswono, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Anggota DPR RI Fraksi RI, serta Ketua Fraksi…
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengaku bingung terkait putusan MK yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari semula empat menjadi lima tahun. Dia mempertanyakan putusan tersebut, sebab mestinya hal itu menjadi kewenangan DPR selaku pembuat undang-undang. Seharusnya kebijakan soal masa jabatan dan usia Pimpinan KPK merupakan wewenang pembuat UU atau yang disebut Open Legal Policy. “Saya bingung, yang buat UU kan DPR. Kenapa jadi MK yang mutusin perpanjangan suatu jabatan lembaga. Saya bener-bener bingung,” ujar Sahroni dalam keterangan persnya, Kamis (25/5/2023). Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini mengungkapkan, Komisi III DPR RI akan meminta keterangan dari MK terkait…
© Politikparlemen.co