Penulis: redaksi

Eksistensi BP Tangguh akhir-akhir ini sedang disoroti oleh berbagai pihak lantaran persoalan Tanggung Jawab Sosial (TJS)-nya yang dinilai kurang transparan dalam pengelolaannya, serta belum berdampak nyata terhadap kehidupan masyarakat adat. Persoalan ini pun disikapi secara serius oleh Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma. Filep menyoroti persoalan ekologis yang tengah dihadapi oleh masyarakat ring I BP LNG Tangguh Bintuni. Menurutnya, BP Tangguh harus bertanggung jawab atas hak-hak ekologis masyarakat adat yang hilang. “Kita cermati bersama masalah ini, sejak tahun 2003, kelompok Down To Earth (DTE) yang berbasis di Inggris, berkaitan dengan layanan pemantauan terhadap lingkungan dan pembangunan di Indonesia, telah melaporkan…

Komite III DPD RI meminta agar pihak-pihak terkait dapat mempersiapkan berbagai kebutuhan jemaah haji ketika menunaikan ibadah haji di Mekkah. Ketika melakukan pengawasan penyelenggaraan haji, Komite III DPD RI menemukan masih belum siapnya beberapa fasilitas untuk digunakan jemaah haji asal Indonesia. “Tim Pengawas Haji Indonesia dari Komite III DPD RI menemukan bahwa banyak toilet yang belum memenuhi aspek kebersihan, bahkan terjadi antrean panjang jemaah ketika akan menggunakan toilet. Hal ini dikhawatirkan mengganggu kekhusyukan jemaah ketika beribadah wukuf di Arafah,” ucap Ahmad Nawardi ketika meninjau fasilitas jemaah haji Indonesia di Padang Arafah (22/6/2023). Menurut Senator dari Jawa Timur ini, banyak fasilitas…

Silaturahmi Raja dan Sultan Nusantara bersama DPD RI menyepakati tiga tuntutan untuk disampaikan kepada seluruh komponen bangsa dan negara, demi Indonesia yang lebih berdaulat, adil, makmur dan beradab serta untuk memastikan terwujudnya pelaksanaan Alinea ke-IV Naskah Pembukaan UUD 1945. Tiga tuntutan yang dibacakan oleh PYM Ir H Andi Irfan Mappaewang, ST, M AP Arajang Binuang XVIII atas nama 55 Raja dan Sultan itu adalah pertama, menuntut lahirnya Konsensus Nasional agar Indonesia kembali menjalankan sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa, dengan mengembalikan kedudukan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, sekaligus sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Tuntutan kedua…

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bahwa DPR melakukan pengawasan eksternal terhadap pelaksanaan ibadah haji.Berkenaan dengan hal itu, Pimpinan DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 ini telah membentuk Tim Pengawas Haji DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Gus Imin) yang bertugas melakukan pengawasan eksternal terhadap pelaksanaan Ibadah Haji tahun 1444 H/2023 M. Tugas pengawasan Timwas Haji DPR RI ini dibagi dua, yakni Timwas I yang akan mengawasi persiapan ibadah haji dari tanggal 19 Juni-4 Juli 2023. Sementara…

Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi meminta, agar pemerintah sebagai penyelenggara haji segera melakukan perbaikan-perbaikan dari hasil temuan lapangan Tim Pengawas Haji DPR selama di Kota Madinah. Setidaknya, ada empat poin utama yang menjadi evaluasi selama penyelenggaraan ibadah Haji di Madinah. “Ibadah haji ini kan belum berakhir, Jemaah nanti juga masih akan berbondong -bondong masuk ke Madinah untuk melakukan arbain. Tentu kita harapkan dengan evaluasi kami ini, ada perbaikan-perbaikan dari sisi catering, pemondokan, transportasi, kesehatan,” ujar Ashabul usai rapat kerja dengan Kepala Daker Madinah dan Dubes Indonesia untuk Arab Saudi diKantor Misi Haji Indonesia Daerah Kerja (Daker) Madinah di Arab…

Komisi III DPR RI mendorong pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri melakukan evaluasi terhadap pengawasan internal. Hal tersebut menyusul adanya kasus pungutan liar (Pungli) dan penipuan oleh oknum internal yang mencederai dua instansi penegak hukum tersebut. Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mengatakan, pimpinan KPK harus menindak tegas oknum anggotanya yang terlibat praktik pungli dalam rumah tahanan (Rutan) KPK.  “Cukup mengagetkan dan sangat memprihatinkan. Sulit dinalar dengan logika sehat, jika di KPK yang bertugas untuk memberantas korupsi, ternyata ditemukan tindakan penyimpangan, pungutan liar yang dilakukan oleh pegawainya,” kata Didik, dalam keterangan tertulis yang diterima PolitikParlemen.co, Kamis (22/6/2023). Seperti diketahui, Dewan…

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menyoroti wacana Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang akan menerbitkan golden visa Indonesia. Menurutnya, jangan sampai kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan hanya memberikan harapan semata dan tidak terawasi dengan baik. “Golden visa misalnya, itu memberikan harapan tapi apakah itu bisa memenuhi memenuhi harapan? Nah itu harus diawasi dengan baik. Jangan sampai golden visa ini dimanfaatkan pihak-pihak tertentu,” jelas Nasir saat ditemui PolitikParlemen.co di sela rapat Komisi III dengan Dirjen Imigrasi Kemenkumham di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (21/6/2023). Sebagai informasi, golden visa merupakan izin tinggal yang berbasis investasi. Artinya, golden visa adalah suatu kebijakan yang memberikan izin tinggal kepada Warga Negara…

Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menyoroti perihal maraknya Warga Negara Asing (WNA) bermasalah di Indonesia, khususnya wilayah Bali. Menurutnya, dengan segala instrumen yang dimiliki Dirjen Imigrasi, seharusnya Imigrasi dapat melakukan langkah-langkah konkret guna lakukan pengawasan terhadap para WNA. “Tapi kita juga ada beberapa catatan khusus untuk Pak Dirjen beserta jajaran. Belakangan ini banyak sekali kasus WNA bermasalah, baik yang viral ataupun yang tidak (viral). Terutama ini banyak terjadi di Bali, mereka berbuat seenaknya, seperti tidak menghargai norma dan aturan yang berlaku di negara kita. Dari mulai pelanggaran lalu lintas sampai asusila, ada semua itu,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat…

Anggota DPR RI Fadli Zon menilai kemakmuran petani adalah syarat untuk kedaulatan pangan. Ia menyampaikan hal itu dalam rangka memperingati Hari Krida Pertanian yang jatuh tiap tanggal 21 Juni. Menurut Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu, sebagai organisasi petani tertua, pihaknya ingin menyuarakan kembali pentingnya isu kedaulatan pangan. Bagi HKTI, kedaulatan pangan lebih utama daripada ketahanan pangan. “Sebagai bangsa dan negara agraris, kita memang dituntut untuk bisa memproduksi pangan sendiri. Jika kebutuhan pangan 275 juta perut orang Indonesia tidak bisa dicukupi sendiri, ini bisa membahayakan kedaulatan kita sebagai bangsa dan negara. Penjajahan ekonomi dan politik dimulai dari penjajahan perut,”…

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menerima audiensi Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) Majelis Rakyat Kepulauan Riau yang menyampaikan aspirasi tentang permasalahan legalitas lahan masyarakat kampung di Pulau Rempang, Pulang Galang dan Pulau Garang Baru. Ketua Umum Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (Keramat), Gerisman Ahmad menjelaskan bahwa masyarakat yang mendiami sejumlah pulau di Kawasan Otorita Batam telah berpuluh-puluh tahun mendiami tanah namun hingga saat ini pemerintah daerah tidak kunjung memberikan kejelasan atas status tanah yang sudah dihuni sejak tahun 1834 tersebut. “Dalam urusan pelayanan legalitas tanah, tidak ada yang sampai ke kami, karena tahun 2002 seluruh aparat desa tidak memiliki kewenangan…