Penulis: redaksi

Komisi I DPR RI usai mempertimbangkan pandangan fraksi rapat internal tertanggal Senin,13 November 2023 secara musyawarah mufakat menyetujui secara bulat pemberhentian dengan hormat Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Serta, memberikan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Calon Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI. Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid saat konferensi pers usai Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dengan agenda Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima TNI, yang digelar di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2023). “Poin satu, menyetujui pemberhentian dengan hormat…

Penyelenggaraan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 MPR-DPR-DPD RI akan berlangsung pada tanggal 05 Desember 2023 mendatang di Kompleks Parlemen. Untuk itu, dalam rangka persiapan acara tersebut, Panitia Natal yang dipimpin Anggota DPR RI Marinus Gea melakukan audiensi dengan Sekretaris Umum PGI Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty. Dalam audiensi tersebut, Sekretaris Panitia Natal bersama Marinus Gea menyampaikan undangan tertulis kepada PGI untuk menghadiri Perayaan Natal Bersama di lingkungan Parlemen. Adapun, tema ibadah perayaan natal tahun ini yaitu “Kemuliaan Bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi.” “Tiap tahun kita merayakan natal ini agar juga menjadi pengingat bagi seluruh anggota DPR, MPR bahwa…

Pemerintah bersama DPR sepakat untuk melakukan pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 1445 H/2024. Pembahasan akan dilakukan lewat panitia kerja BPIH yang dibentuk bersama antara Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI. “Kita akan lakukan pembahasan biaya pelaksanaan haji 2024, pada rapat kerja dengan Kementerian Agama RI yang dilaksanakan hari ini, kami Komisi VIII, ingin mengetahui nilai manfaat dan masalah yang dihadapi dalam persiapan pelaksanaan haji 2024,” pungkas Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/11/2023). Rapat panja tersebut akan menetapkan BPIH 2024 yang terdiri atas optimalisasi nilai manfaat jamaah dan biaya yang ditanggung…

Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis (Jarnas) 98, Sangap Surbakti menilai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Megawati Soekarnoputri tak memiliki sikap kenegarawanan. Pasalnya, Presiden RI ke-5 itu melalui pidato politik bertemakan “Sampaikan Suara Hati Nurani” menuduh telah terjadi rekayasa hukum konstitusi. “Saya dengarkan secara seksama pidato Bu Mega itu. Dengan nurani, tuntunan akal sehat dan kebenaran hakiki Bu Mega menyampaikan telah terjadi rekayasa hukum konstitusi. Kalau dasar rekayasa hukum konstitusi yang dimaksud Bu Mega karena Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan putusan MKMK atas Ketua MK, Anwar Usman, ini hal yang keliru. Disinilah letak ketidaknegarawanan Bu Mega,” ujar Sangap Surbakti…

Keprihatinan Presiden RI ke V Megawati Soekarnoputri yang disampaikan secara terbuka kepada media massa melalui pidato politiknya di Youtube PDI Perjuangan, Minggu, 12 November 2023, dinilai oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti sebagai pengingat bagi kita semua, untuk melakukan introspeksi kelemahan sistem demokrasi ala barat yang diterapkan sejak era Reformasi di Indonesia. Seperti diketahui, Megawati menyampaikan bahwa akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki dan politik atas dasar nurani, sehingga terjadilah praktik berbagai manipulasi hukum. Mega menyitir apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi menyusul Putusan Majelis Kehormatan MK yang mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK.…

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada tanggal 13 November 2023 dengan menghadirkan narasumber Yuswandi A. Temenggung, Ph.D. dan Dr. Reydonnyzar Moenek., M.Devt.M. Novita Anakotta, SH., MH., Wakil Ketua Komite IV DPD RI yang membuka RDPU tersebut menyampaikan bahwa hasil RDPU ini dapat dijadikan bahan pengayaan dalam muatan penyusunan RUU inisiatif DPD RI pada tahun 2024.“RDPU ini sebagai masukan bagi DPD RI dalam menyusun RUU inisiatif DPD RI pada tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Daerah sekaligus sebagai bahan masukan penyusunan Hasil Pengawasan DPD RI atas…

Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa berharap agar Bank Indonesia bisa lebih memperhatikan infrastruktur serta sarana dan prasarana pada daerah yang masih mengalami kekurangan dalam sistem jaringan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Oleh karena, untuk mengoperasikan QRIS memerlukan sinyal yang cukup kuat agar dapat digunakan sebagai alat transaksi yang simpel dan dapat diakses bagi seluruh masyarakat di Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Banten. BI perlu kerja sama dengan Kementerian Kominfo dalam rangka penguatan sinyal transaksi QRIS di daerah-daerah pelosok “Tadi sudah disampaikan bahwa salah satu persoalan yang dihadapi yaitu masalah pada sinyal. Karena seluruh kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan QRIS adalah…

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan Rapat Kerja dengan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia terkait dengan rencana perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Rapat kerja tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat DPD RI Lantai 2, Komplek DPD RI, Senayan, Jakarta pada 13 November 2023. “Pengembangan koperasi merupakan bagian integral dari proses pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945,” ucap Fernando Sinaga, S.Th.Lebih jauh Senator Provinsi Kalimantan Utara tersebut menyampaikan bahwa beberapa permasalahan yang menjadi fokus Komite IV DPD RI terkait…

Dorong Revisi UU Desa Segera Disahkan, Komite I Perjuangkan Peningkatan Dana Desa dan Masa Jabatan Kepala Desa, pada rapat kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (13/11/2023). Rapat Kerja ini, Komite I DPD RI sepakat dengan Kemendes PDTT RI untuk memperkuat pembangunan dan perekonomian desa berbasis potensi desa dengan mendorong peningkatan alokasi dana desa yang bersumber dari APBN sehingga desa menerima dana desa menjadi 5 sampai dengan 10 miliar rupiah. “Revisi UU Desa selain mempertimbangkan materi dari DPD RI,…

Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma selaku Ketua Tim Penyusunan dan Pembahasan UU Otsus Nomor 2 tahun 2022 dari DPD RI menyampaikan, perjuangan mengusulkan kenaikan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sebagai Hak Milik Orang Papua telah berhasil ditunaikan. Hasilnya, APBD Provinsi dan Kabupaten se-Papua Barat mengalami kenaikan signifikan. “Kami dari DPD RI diantaranya mengusulkan kenaikan besaran Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk masyarakat di daerah. Distribusi DBH Migas ini dilaksanakan sesuai dengan mekanismenya dalam rangka menunjang sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat setempat,” ungkap Filep saat diwawancarai, Jumat (10/11/2023). “Inilah bukti nyata implementasi Pasal 34 ayat (3) huruf b…