Penulis: redaksi

Anggota Komisi IX DPR RI Dian Istiqomah menilai aplikasi Karirhub yang diluncurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan masih belum berjalan dengan baik. Dengan kata lain masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. “Terkait aplikasi digital ketenagakerjaan, sebenarnya ini sesuatu yang baru buat masyarakat terutama di daerah-daerah, di dapil saya saja yang di DKI ini mereka masih banyak yang tidak tahu tentang ini. Jadi mereka baru tahu setelah kami sosialisasikan,” ungkap Dian dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan, Ida Fauziyah di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta. Selasa (14/11/2023). “… di dapil saya saja yang di DKI ini mereka…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mempertanyakan mekanisme pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ternyata tetap ada tahapan tes. Padahal menurutnya, berdasarkan rapat kerja sebelumnya disepakati bahwa tidak ada tes untuk pengangkatan honorer menjadi PPPK. ”Kita kan sepakat dulu itu, tak ada tes, ketika dia yang terakhir ini muncul dari saudara menteri, akan di audit dengan BPK mengenai keabsahannya, enggak perlu di tes pak. Nah, sekarang sampai saat ini banyak tes-tes PPPK, saya jadi bingung menjawab di sana (di Dapil),” katanya Junimart dalam rapat kerja yang diselenggarakan di ruang rapat Komisi II DPR RI,…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Gilang Dhielafararez menilai bahwa peperangan antara Palestina dan Israel harus segera dihentikan. Maka dari itu, ia menekankan penyusunan draf resolusi dalam forum Sidang Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA) perlu mengakomodir upaya tersebut dengan didukung penuh oleh seluruh delegasi parlemen APA. Demikian hal tersebut dirinya sampaikan dalam pertemuan bilateral dengan perwakilan delegasi Suriah di Baghdad, Irak, Kamis (9/11/2023). Menurutnya, upaya pemberhentian perang Palestina dan Israel kerap disuarakan dalam berbagai forum internasional. “Kita mendukung penuh perjuangan Palestina di berbagai forum termasuk yang di P20 India, IPU Luanda Angola termasuk mendukung penuh pemberantasan terorisme,”…

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyatakan pentingnya program insentif bagi petani untuk mengembalikan kemandirian pangan. Terutama dengan adanya El Nino yang berdampak pada petani mengalami gagal panen. Sehingga, program insentif penting agar segera mengembalikan kekurangan pangan. “Usulan yang sedang kita bahas ini sesuatu hal yang sangat baik ya, tetapi intinya adalah bahwa dampak El Nino itu cukup besar. Pertama banyak sekali petani yang gagal panen, nah biasanya petani kita kalau udah gagal panen udah babak belur. Mereka enggak punya modal untuk mengembalikan (modal) juga susah. Sehingga ketahanan pangan kita (menjadi) semakin rawan, ya jumlah impor semakin tinggi,” kata…

Komite II DPD RI bahas persoalan alih fungsi lahan pertanian yang diduga sebagai ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Komite II menilai perlu dilakukan penyempurnaan terhadap UU Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) untuk kejelasan alih fungsi lahan pertanian. “RDPU ini dilaksanakan untuk mendapatkan masukan yang komprehensif dan memperkaya substansi penyempurnaan UU No 41/2009 yang akan disusun,” jelas Aji Mirni Mawarni, Wakil Ketua Komite II, di Ruang Rapat Kutai, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, (14/11/2023). Ia mengungkapkan banyaknya keluhan masyarakat terhadap pengalihan fungsi lahan pertanian yang kerap terjadi hingga mengakibatkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat…

Komite I DPD RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Menteri ATR/ BPN RI), Hadi Tjahjanto guna mendapat penjelasan dan informasi komprehensif atas beberapa kasus konflik di lokasi proyek strategi nasional yang dihubungkan dengan adanya masalah pertanahan dalam beberapa waktu terakhir. “Hingga saat ini kita masih sering mendengar kabar terjadinya sengketa ataupun konflik pertanahan baik konflik sesama masyarakat, masyarakat dengan pengusaha maupun antar perusahaan. Beberapa penyebab timbulnya konflik tersebut diantaranya, karena belum selesainya proses pembebasan tanah, belum terbit izin pelepasan kawasan hutan, pengadaan tanah karakteristik khusus dan adanya sengketa lahan,” kata…

Komite I DPD RI terus perjuangkan nasib tenaga honorer agar diangkat menjadi PPPK, pada rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas, membahas membahas isu-isu strategis terkait CPNS dan Tenaga Honorer, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/23). Membuka rapat, Senator Papua Barat Filep Wamafma mengungkapkan bahwa rapat dengan Menpan RB ini sangat penting rangka memperjuangkan nasib para tenaga honorer. Filep menuturkan bahwa penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) nasional yang telah dibuka tanggal 16-30 September 2023 dari 78.862 ASN Pusat, sebanyak 28.903 untuk…

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah pakar pada Selasa (14/11/2023) di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan.RDPU Komite IV DPD RI terkait pembahasan tentang perubahan ketiga atas UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam sambutan pengantarnya, pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Fernando Sinaga menyampaikan 5 poin penting yang perlu segera ditindaklanjuti bersama terkait pembahasan lebih lanjut UU Perkoperasian. Anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara ini mengatakan, poin pertama adalah RUU Perkoperasian harus memberikan penguatan kelembagaan dan usaha koperasi sehingga mampu meningkatkan manfaat bagi…

Di era digital ini, belanja online semakin dimudahkan oleh berbagai e-commerce atau digital platform dengan munculnya sistem pembayaran dengan paylater. Fitur paylater memberikan penawaran ‘Buy Now Pay Later’ (BNPL) dengan proses lebih cepat dan mudah. Di balik berbagai kemudahan yang ada, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dengan maraknya paylater. Karena, paylater sebenarnya seperti rentenir dengan wajah lebih modern yang membuat orang dengan gampang terjerat utang. “Paylater ini sama halnya dengan rentenir. Mereka juga sama saja menggunakan tipu daya supaya orang berutang. Apalagi paylater ini menawarkan transaksi yang lebih mudah dan cepat daripada perbankan,”…

Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto mengusulkan kenaikan gaji para kepala desa (Kades) dan perangkat desa di seluruh tanah air. Alasannya, gaji yang diterima saat ini sangat rendah yaitu hanya sekitar Rp 2,2 juta per bulan. “Ini aspirasi dari teman-teman kepala desa di daerah pak menteri. Kami sebagai wakil daerah meneruskan keluhan itu,” kata Abraham saat rapat kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar, di gedung DPD RI, Jakarta, Senin, 13 November 2023. Abraham menjelaskan permintaan kenaikan gaji karena para kepala desa dan perangkatnya merasa bekerja hampir…