- Adde Rosi Suarakan Perspektif Gender pada Resolusi terkait Penyandang Disabilitas di IPU
- Komisi I Dorong Penguatan Personel dan Alutsista Seiring Pembentukan 204 Satuan Baru TNI
- Muh Haris Dorong Pemerataan Edukasi Terkait Bencana Alam di Kebumen
- BAM Terima Aspirasi Warga Kebon Sirih Terkait Pembongkaran Masjid Al-Hurriyah
- Meitri Citra Wardani Dorong RUU Perubahan Iklim Perkuat Keadilan Iklim dan Tata Kelola Berbasis Sains
- Di Forum IPU, Mardani Dorong Demokrasi Beri Ruang Lebih Besar bagi Kaum Muda dan Perempuan
- Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi
- Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng
Penulis: redaksi
Dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) bertema “Proyeksi Kebijakan Luar Negeri AS di Era Kedua Presiden Donald Trump”, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, menjelaskan pentingnya Indonesia memahami arah kebijakan presiden terpilih Amerika Serikat agar dapat menyesuaikan dengan kepentingan nasional. “Kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang menjadi fokus kebijakan presiden Amerika mendatang, agar bisa disesuaikan dengan apa yang menjadi kepentingan Indonesia,” kata Bramantyo usai memimpin FGD di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024). Bramantyo menilai, penting bagi Indonesia untuk menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat karena hal ini dapat memberikan keuntungan…
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Imron Amin, mengimbau Kepolisian Resor Metro Depok untuk menanggapi dengan serius maraknya pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang mengatasnamakan anggota DPR. Legislator Dapil Jatim XI ini menekankan pentingnya kerja sama antara DPR dan kepolisian untuk mencegah penyalahgunaan identitas anggota dewan. “Kami sudah meminta pihak kepolisian untuk menindaklanjuti segala bentuk pemalsuan TNKB yang terkait dengan anggota DPR. Kami juga memperkenalkan desain TNKB baru agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ujar Imron saat memimpin Kunjungan Kerja MKD DPR RI ke Polres Metro Depok, Jawa Barat, Rabu (13/11/2024). Imron menjelaskan bahwa adanya penambahan jumlah anggota DPR…
Untuk memastikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 berjalan lancar, Komisi II DPR RI melakukan kunjungan ke Jawa Barat. Kunjungan ini dilakukan untuk memantau kesiapan penyelenggaraan Pilkada di provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia, yaitu sekitar 36 juta orang. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi menjelaskan, Jawa Barat merupakan provinsi dengan tantangan besar dalam Pilkada ini, terutama karena jumlah pemilih yang sangat besar dan adanya perubahan demografi serta migrasi penduduk yang dapat mempengaruhi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain itu, Jawa Barat juga termasuk dalam empat provinsi dengan tingkat kerawanan Pilkada tertinggi di Indonesia. Beberapa daerah di…
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memimpin kunjungan kerja spesifik, Kamis (13/11/2024) untuk meninjau langsung lokasi kecelakaan beruntun di Tol Cipularang Km 92. Dijelaskan Lasarus, kunjungan ini menyoroti serangkaian permasalahan yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan di jalur tersebut, terutama yang melibatkan kendaraan berat, seperti insiden yang baru-baru ini terjadi. Kecelakaan beruntun itu melibatkan sejumlah kendaraan dan disebabkan oleh sebuah truk yang diduga dimodifikasi, sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi asli. Kronologi dan Temuan Awal Berdasarkan keterangan dari Polda Jawa Barat dan Polres Purwakarta, kecelakaan tersebut dipicu oleh sebuah truk bermuatan kardus dengan nomor polisi B 9440 JIN. Truk tersebut melaju dari…
Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro mengapresiasi langkah pemerintah yang membatasi anggaran perjalan dinas pada kementerian dan lembaga. Apabila kebijakan itu berjalan dengan efektif dan efisien, penghematan yang dilakukan negara akan sangat besar. “Nah efektif efisien itu dalam arti jangan terlalu sering-sering berangkat kunjungan keluarnya ke luar negeri atau ke dalam negeri. Menurut saya yang paling penting itu efektivitasnya sebuah perjalanan itu misalnya dari total kemarin misalnya 100% sekarang turun 50% ya kami bisa menerima itu,” kata Fauzi kepada tim medpolindo.com di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024) Dengan penghematan tersebut, pemerintah bisa memanfaatkan anggaran…
Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta menyampaikan keterangan DPR RI terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sidang yang digelar pada Selasa (13/11/2024) tersebut, setidaknya ada dua perkara yang dimohonkan pengujiannya, yakni Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024, yang menguji pasal 27A, pasal 45 ayat (4), pasal 28 ayat (2) dan pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024, dan Perkara Nomor 115/PUU-XXII/2024, yang menguji pasal 310 ayat (3) KUHP, pasal 27 ayat (1), pasal…
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengusulkan UU Perlindungan Guru sebagai payung hukum bagi para tenaga pendidik yang rawan dikriminalisasi jika memberi teguran atau hukuman kepada para siswa. Gibran mencontohkan beberapa kasus kriminalisasi pada guru, seperti di Bengkulu yang kehilangan penglihatan mata kanannya yang rusak akibat dikatapel orang tua murid hingga di Sidoarjo yang harus berhadapan dengan hukum usai mencubit siswanya. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan aturan soal perlindungan guru sudah termuat di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen atau UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. “UU perlindungan guru sudah diatur dalam…
Anggota Komisi III DPR RI Endang Agustina mengapresiasi kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam memberantas judi online (judol). Ia menilai Polri telah berhasil menghapus stigma negatif masyarakat yang menganggap Polri enggan menangani kasus judi online. “Sekarang cap itu sudah berhasil kita hilangkan, dimana kita sudah menepis keraguan masyarakat terhadap Polri yang meragukan upaya kita dalam pemberantasan judi online ini,” kata Endang dalam Rapat Kerja dengan Kapolri dan jajaran Kapolda di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024). Politisi Fraksi PAN itu berharap pemberantasan judol terus dilakukan oleh Polri, hingga tumbang sampai ke akar-akarnya. Ia pun menunggu hasil penyelidikan lebih lengkap…
Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto menyoroti soal isu penyebab monopoli dan persaingan usaha yang sehat. Menurutnya, ‘predatory pricing’ menjadi salah satu akar masalah yang membuat persaingan usaha di dalam sektor manapun menjadi tidak sehat. Hal ini terjadi, ungkapnya, karena pemerintah Indonesia kerap kebobolan soal impor ilegal. Ia khawatir jika regulasi tidak diperbaiki, termasuk Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat, maka impor ilegal tidak bisa tertangani. Jika dibiarkan, sebutnya, ‘predatory pricing’ akan semakin merajalela, sehingga semakin mempersulit roda perekonomian rakyat Indonesia untuk bertahan, tumbuh, bahkan berkembang. Terbukti, fenomena ini telah…
Pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 kembali tertunda. Dalam rapat kerja dengan Kementerian Agama (Kemenag) yang seharusnya berlangsung Senin (11/11/2024), Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memutuskan untuk menunda agenda pembahasan karena belum adanya kejelasan mengenai pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan ibadah haji. Marwan menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI perlu berhati-hati dalam menentukan arah kebijakan, terlebih ketika terdapat kerancuan terkait pihak penyelenggara haji antara Kemenag dan Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH). “Komisi VIII tidak ingin terjebak dalam ranah internal pemerintah. Jika kami lanjutkan paparan dari Pak Menteri Agama, kami seakan menyetujui Kemenag sebagai penyelenggara, padahal ada…
© Politikparlemen.co