Penulis: redaksi

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan peran DPR RI dalam menangani isu perubahan iklim pada Parliamentary COP29 di Baku, Azerbaijan, Sabtu (16/11/2024). Mardani menjelaskan bahwa Indonesia, dengan lebih dari 17 ribu pulau dan populasi sekitar 287 juta jiwa, serta sebagai salah satu negara pemilik hutan hujan terbesar di dunia, memiliki perhatian yang serius terhadap perubahan iklim. “Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap perubahan iklim bahkan sebelum Kesepakatan Paris 2015. DPR RI sudah memulai langkah dengan mengesahkan UU Kehutanan pada 1999 untuk menjaga keberlanjutan hutan,” kata Mardani dalam keterangan pers yang diperoleh politikparlemen.co. Ia juga menyoroti…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga, menegaskan pentingnya pendanaan iklim yang lebih mencerminkan true cost untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global. Hal ini disampaikan dalam Parliamentary COP29 di Baku, Azerbaijan, Sabtu (16/11/2024). Ravindra mengungkapkan bahwa negara-negara berkembang menjadi pihak yang paling terdampak oleh perubahan iklim, meskipun kontribusi mereka terhadap emisi karbon jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara maju. “Sebanyak 79 persen dari emisi CO₂ historis berasal dari segelintir negara maju. Namun, negara berkembang yang justru menanggung dampak terbesarnya. Oleh karena itu, komitmen pendanaan dari negara-negara maju yang diinisiasi UNFCCC menjadi hal penting yang…

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Rahayu Saraswati, dalam perhelatan Parliamentary COP29 di Baku, Azerbaijan, Sabtu (16/11/2024), menyampaikan bahwa Indonesia, meskipun memiliki populasi sekitar 280 juta jiwa dan merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, dengan bonus demografi yang sangat besar, yaitu lebih dari 52 persen generasi Z dan milenial, secara umum dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan iklim. Saraswati juga mengungkapkan bahwa Indonesia sebelumnya mampu mengatasi pandemi COVID-19 dengan baik. Lebih lanjut, Saraswati mengajak anggota parlemen global untuk mengambil langkah-langkah dalam kerangka adaptasi iklim. Pertama, mendorong pendidikan dan pelatihan untuk warga lokal agar mereka memiliki keterampilan…

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menyoroti rencana impor 2 juta sapi perah oleh 60 perusahaan untuk memenuhi kebutuhan susu nasional. Ia menyayangkan kebijakan tersebut, terutama di tengah situasi di mana produksi susu lokal tidak terserap maksimal. Menurutnya, langkah ini mencerminkan lemahnya pengelolaan sektor pangan, yang seharusnya menjadi kekuatan utama Indonesia sebagai negara agraris. “Sebagai negara agraris, kita punya potensi besar untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri, bahkan untuk ekspor. Tapi, lihat apa yang terjadi? Produksi susu petani lokal di Boyolali terbuang percuma, sementara kita malah mengimpor sapi,” ungkap Herman dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Gianyar,…

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menyatakan dukungannya terhadap visi Presiden RI Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan air sebagai pilar utama pembangunan nasional. Menurutnya, visi tersebut perlu diiringi dengan pemanfaatan optimal potensi produksi lokal, yang diyakini dapat memberikan manfaat besar bagi bangsa. “Swasembada pangan yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto memerlukan sinergi kuat dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan peran strategis yang dimiliki BUMN, visi ini dapat diwujudkan lebih efektif,” ujar Herman saat ditemui politikparlemen.co usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Gianyar, Bali, Kamis (14/11/2024). Herman menjelaskan, BUMN memiliki peran…

Anggota Komisi XII DPR RI, Cheroline Chrisye Makalew, S.P., mendorong PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk memberikan kuota khusus bagi tenaga kerja asli Papua. Ia menekankan pentingnya perhatian terhadap putra-putri Papua yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi, namun masih menghadapi kesulitan mendapatkan pekerjaan. “Saya meminta kuota khusus untuk saudara-saudara kami dari Papua, terutama mereka yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi di luar Papua, namun belum mendapatkan pekerjaan. Sebagai daerah penghasil sumber daya mineral, Papua berhak mendapatkan perhatian lebih dalam rekrutmen tenaga kerja,” ujar Cheroline usai pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XII DPR RI di Smelter PTFI, Gresik, Jawa Timur, Jumat (15/11/2024). PTFI…

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengapresiasi kinerja Kapolda Sumatera Utara (Sumut) dalam pemberantasan judi online. Sepanjang tahun 2024, Direktorat Reserse Siber (Ditreskrimsus) Polda Sumut telah mengajukan pemblokiran 16.240 situs perjudian online ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Selain itu, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi bahaya judi online ke sekolah dan kampus serta kolaborasi dengan tokoh masyarakat. “Kami mengapresiasi langkah Kapolda Sumut beserta jajaran. Harapannya, ke depan Kapolda dapat meminimalisir transaksi judi online. Kalau tidak, kasihan para pemain kecil yang hanya bertaruh Rp5 ribu atau Rp10 ribu, bahkan uangnya hasil meminjam,” ujar Sahroni dalam konferensi pers usai pertemuan…

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, memimpin kunjungan spesifik ke fasilitas Smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur, Jumat (15/11/2024). Kunjungan ini bertujuan memantau perkembangan pembangunan smelter sekaligus mengevaluasi dampak kebakaran yang terjadi pada Oktober lalu terhadap progres proyek strategis tersebut. “Kami ingin melihat langsung bagaimana progres pembangunan smelter ini, sekaligus melakukan pengecekan dan klarifikasi atas insiden kebakaran yang sempat menghentikan proses pengerjaan proyek,” ujar Bambang usai kunjungan. Smelter PTFI di Gresik memiliki peran strategis dalam mendukung program hilirisasi tembaga di Indonesia. Saat ini, PTFI mampu mengolah hingga 1 juta ton konsentrat tembaga per tahun, dengan rencana…

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI sedang melakukan penelaahan dan uji petik terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Kementerian Pertanian (Kementan) Tahun Anggaran 2023. Laporan tersebut mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yang diharapkan ke depannya dapat ditingkatkan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “BAKN DPR RI akan fokus di berbagai lini untuk mendukung kinerja pemerintah. Pertama, kami akan mendalami status WDP karena opini ini mengindikasikan adanya temuan-temuan signifikan yang memengaruhi kualitas laporan keuangan Kementerian dan Lembaga,” ujar Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron, di Balai Inseminasi Buatan Lembang, Bandung, Jawa Barat,…

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyoroti penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Pertanian sebesar 4,75 persen dibandingkan periode 31 Desember 2022. Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan pentingnya pengelolaan PNBP yang baik untuk menjaga keberlanjutan penerimaan negara. “PNBP ini merupakan pendapatan terbesar kedua setelah pajak. Oleh karenanya, PNBP harus dikelola dengan baik, dikembangkan secara tepat, dan dicegah dari potensi kebocoran. Ini penting agar sejalan dengan peningkatan penerimaan pajak dan kebutuhan anggaran untuk berbagai kegiatan pemerintah,” ujar Herman kepada Parlementaria di Lembang, Bandung, Jawa Barat, Jumat (15/11/2024). Herman, yang akrab disapa Hero, menambahkan bahwa BAKN DPR…