- JK Usul BBM Naik, Waka Banggar DPR: Kenaikan Justru Buat Daya Beli Masyarakat Turun
- Darurat Sampah di Banda Aceh dan Aceh Besar, Pembangunan TPA Regional Dipastikan Terealisasi Tahun Ini
- Nasir Djamil Dorong Pendekatan “Miskinkan Jaringan” dalam RUU Narkotika dan Psikotropika
- Perlu Diatur dalam RUU Sisdiknas, Penguatan Kesehatan dan Mental Harus Integrasikan Guru Agama dan Psikolog
- Komisi XII-Pemerintah Pastikan Pasokan BBM Aman, Tindak Tegas Penyelewengan
- Dewi Yustisiana Desak Perkuat Pengawasan Distribusi BBM Subsidi Demi Cegah Penyelundupan
- Komisi I Dorong Penguatan Alutsista Kodam Jaya, Demi Pertahanan Ibu Kota yang Tangguh
- Charles Honoris Pertanyakan Ketahanan Dana BPJS Kesehatan di Tengah Isu Kebangkrutan
Penulis: redaksi
Anggota Komisi IX DPR RI, Kris Dayanti (KD) merasa prihatin atas peristiwa dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Bupati Maluku Tenggara kepada karyawan kafe miliknya berinisial TSA (21). Kris Dayanti pun menyoroti bagaimana budaya relasi kuasa dari pimpinan ke pegawai harus diputus. “Sungguh miris peristiwa ini karena dilakukan oleh kepala daerah yang seharusnya melindungi warganya. Apalagi ini berkenaan dengan relasi kuasa antara bos kepada karyawannya,” kata Kris Dayanti dalam keterangan tertulis, Kamis (21/9/2024). Dugaan kekerasan seksual Bupati Maluku Tenggara dilakukan beberapa kali kepada korban yang bekerja di kafe milik pelaku. Bahkan TSA juga sempat diperkosa oleh Bupati Maluku Tenggara hingga akhirnya…
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Abidin Fikri mengusulkan penguatan kewenangan Badan Pusat Statistik dalam revisi Undang-Undang (UU) Statistik yang saat ini masih dalam tahapan penyusunan di Baleg DPR. Menurutnya, penguatan tersebut dibutuhkan agar ke depannya tidak ditemukan lagi polemik terkait perbedaan data. Hal itu disampaikan Abidin dalam Pleno Baleg DPR RI dengan Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9/2023). “Revisi UU ini untuk memberikan kewenangan lebih kepada Badan Pusat Statistik untuk mempunyai kewenangan yang bisa mengakuisisi data-data sektoral yang ada,” ungkap Abidin. Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini mengatakan, ketepatan suatu…
Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II Syamsurizal melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke Kabupaten Bogor untuk meninjau pelaksanaan undang-undang no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. “kami ingin melihat dari dekat bagaimana pelaksanaan undang-undang no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwasanya itu adalah rangkaian kegiatan memenuhi pelayanan pihak pemerintah kepada masyarakatnya,” ungkap Syamsurizal saat memimpin pertemuan di Kantor Bupati Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/09/2023). Terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik di wilayah yang menjadi penyangga kota Jakarta tersebut, Syamsurizal mengatakan salah satu hal yang menjadi perhatian adalah jumlah penduduk Kabupaten Bogor…
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyikapi usul Majelis Rakyat Kalimantan Timur Berdaulat agar pemerintahan IKN nanti berupa Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Nusantara atau disingkat dengan Provinsi DKI Nusantara. Menurut Doli, berdasarkan diskusi dengan pemerintah dan para pakar untuk saat ini bentuk pemerintahan yang paling cocok untuk IKN adalah otorita. ”Kami menganalisis, mendapatkan masukan yang kemudian mendiskusikan dengan pakar-pakar dan segala macam. Dan akhirnya kami sepakat dengan pemerintah untuk memang sekarang itu lebih baik bentuk organisasinya (pemerintahan) otorita,” kata Doli saat ditemui Parlementaria usai memimpin rapat kerja Komisi II di Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2023). Meski demikian, Doli mengungkapkan…
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menyatakan wacana dimajukannya jadwal penetapan daftar capres dan cawapres pada dasarnya masih masuk akal. Hal ini menurutnya masih sesuai dengan regulasi pemilu, yaitu undang-undang pemilu tahun 2023. “Tapi undang-undang Pemilu yang sudah direvisi itu yang tahun 2023 itu dimungkinkan untuk terjadi perubahan jadwal, karena sebelumnya kita memutuskan itu penetapan jadwal pendaftaran itu 25 November pengumumannya, penetapannya itu durasinya 3 hari kemudian,” ungkapnya dalam Diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Jadwal Pendaftaran Pasangan Capres-Cawapres Dimajukan, Apakah jadi Langkah Tepat KPU?’ di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2023). Lebih lanjut, Yanuar juga menegaskan…
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3 triliun. Rencananya PMN tersebut digunakan untuk mengganti kapal penumpang yang sudah tua dan membeli 2 kapal penumpang baru. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji mengatakan, pihaknya telah menerima penjelasan dari Direktur Utama (Dirut) PT Pelni terkait usulan Penyertaan Modal Negara tahun 2024 yang berasal dari cadangan investasi sebesar Rp3 triliun. “Komisi VI menerima penjelasan Dirut Pelni mengenai ajuan PMN untuk membeli kapal penumpang baru sebesar 2 unit. Pungkas Sarmuji saat Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut Pelni, Dirut PT Inka dan Dirut PT KAI di Gedung DPR, Jakarta,…
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid menerima kunjungan delegasi empat Anggota Parlemen Jepang yakni Onodera Itsunori, Kihara Minoru, Wada Yoshiaki, dan Matsukawa Rui. Dalam pertemuan tersebut, kedua parlemen membahas mengenai peningkatan kerja sama pertahanan terutama dalam menjaga keamanan maritim. “Ini kebetulan yang diutus adalah anggota parlemen yang dua periode menjadi Menteri Pertahanan di Jepang. Jadi, tadi memang beliau fokus untuk meningkatkan kerja sama pertahanan terutama karena memang Jepang itu kuat dalam pengembangan maritim jadi yang didorong juga tadi adalah bagaimana sama-sama menjaga keamanan maritim, keamanan kawasan khususnya di perairan,” ujar Meutya kepada Parlementaria sesuai pertemuan di Gedung Nusantara III, Senayan,…
Komisi XI DPR RI menyetujui pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) Non Tunai Tahun Anggaran 2023 kepada PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Sejahtera Eka Graha dan PT Pertamina. Dalam kesimpulan rapat yang dibacakan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan disampaikan bahwa Komisi IX DPR RI menyetujui pelaksanaan PMN Non Tunai TA 2023 berupa Konversi Piutang APBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 2.564,71 Miliar kepada PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), yang bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan holding BUMN industri pangan. “Komisi IX DPR juga menyetujui pelaksanaan PMN Non-Tunai TA 2023 berupa…
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar berharap para mahasiswa yang mengikuti program Kampus Merdeka di DPR RI ini dapat menjadi agen informasi Keparlemenan yang akan mereka sampaikan kepada publik. Apalagi para pemagang di ‘rumah rakyat’ ini ialah yang terpilih dari hasil seleksi 26.000 pendaftar magang “Kami tentu berharap mereka ini menjadi agen informasi dewan dan keparlemenan kepada publik. Apa saja yang mereka lihat mereka sampaikan kepada publik, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka dapatkan itu sampaikan kepada publik dan itu bisa menjadi bekal mereka,” ujar Indra saat memberikan Kuliah Umum “Magang di rumah rakyat” Kampus Merdeka, di Senayan, Jakarta,…
Anggota Komisi V DPR RI Sudewo mendorong Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) kedepannya dapat turut berperan serta memberikan edukasi terhadap masyarakat secara luas dalam hal edukasi tentang estetika bangunan. Tak hanya itu, melalui edukasi tersebut diharapkan agar masyarakat Indonesia tidak terus menerus awam terhadap dunia arsitek. Hal itu disampaikan Sudewo saat Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi V DPR RI dengan Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia dan Dewan Arsitek Indonesia dengan agenda pembahasan permasalahan terkait profesi arsitek di Indonesia yang digelar di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2023). “Selama ini saya menilai belum ada edukasi yang diberikan kepada masyarakat. Jadi…
© Politikparlemen.co