Penulis: redaksi

Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan menjelaskan persoalan penataan lingkungan hidup mengemuka dalam pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi XII dengan PT Pengembangan Investasi Riau (PIR). Menurutnya, BUMD pelat merah yang bergerak di bidang pertambangan Batubara tersebut perlu menata pasca pertambangan melalui Upaya reklamasi. Serta, diperlukan pula upaya pemulihan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukkannya yang berada di wilayah Provinsi Riau. “Penataan lingkungan setelah penambangan batubara ini sangat penting, apalagi program Presiden Prabowo menekankan tentang lingkungan hidup yang terus mengharmonisasi dengan alam semesta,” ujar Rokhmat kepada politikparlemen.co usai hadir pertemuan Komisi XII dengan Direksi…

Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin mengikuti kunjungan kerja spesifik Panja Minerba Tim Komisi XII ke Mojokerto, Jawa Timur, untuk meninjau langsung aktivitas penambangan ilegal yang berkaitan dengan sirkon dan batuan lainnya. Dalam kunjungan ini, Mukhtarudin mengungkapkan keprihatinan mengenai penambangan yang berlangsung secara masif dan tidak terkontrol yang berdampak negatif pada lingkungan. Mukhtarudin mengatakan bahwa masyarakat setempat cenderung hanya berperan sebagai pekerja di bawah penguasaan cukong atau oknum tertentu. “Kami menemukan bahwa ada izin eksplorasi yang baru dikeluarkan namun belum mencapai tahap izin produksi. Ini menunjukkan adanya ketidakberesan yang perlu segera ditindaklanjuti”, ujarnya kepada politikparlemen.co usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi XII…

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, menilai perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 karena terjadi peningkatan angka golongan putih (golput). “Komisi II DPR sedang mencermati apakah dengan keserentakan pemilihan yang kita lakukan justru menimbulkan anomali terhadap partisipasi masyarakat,” ujar Rifqinizamy dalam keterangan tertulis kepada politikparlemen.co di Jakarta, Sabtu (30/11/2024). Legislator Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I itu mengungkapkan, Komisi II akan melakukan riset secara komprehensif agar gelaran pemilu tak menimbulkan anomali. Termasuk yang berkaitan dengan dugaan jadwal pilkada serentak yang digelar tak lama setelah pemilu presiden dan pemilu legislatif. “Hal-hal seperti ini perlu dilakukan riset…

Anggota Komisi III DPR RI Nazarudin Dek Gam menyoroti usulan sejumlah pihak agar menempatkan Polri di bawah institusi Kemendagri atau TNI. Menurutnya, usulan tersebut merupakan pengkhianatn terhadap cita-cita reformasi. Semangat reformasi, tambahnya, salah satunya menjadikan Polri murni alat penegak hukum yang berdiri sendiri. “Sejak berdiri sendiri dan bertanggung-jawab langsung kepada presiden, Polri terus menunjukkan kinerja terbaiknya. Hampir di setiap survei soal pelayanan publik, Polri Selalu masuk dalam jajaran tiga lembaga yang paling dipercaya,” ujar Nazarudin dalam keterangan tertulis kepada politikparlemen.co di Jakarta, Sabtu (30/11/2024). Ia menambahkan jika ada bukti bahwa Polri terlibat dalam urusan politik, maka ia mendorong agar hal itu…

Pemerintah sedang mempersiapkan skema baru penyaluran subsidi BBM, di mana rencananya ojek online tidak termasuk sebagai penerima. Merespons hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta Pemerintah berhati-hati dengan kebijakan yang dikeluarkan agar jangan sampai menindas rakyat kecil. “Ingat, jangan sampai keputusan kebijakan subsidi BBM diputuskan secara ngawur dan serampangan. Ini bisa memicu demo besar-besaran. Jika ini terjadi maka dampak ekonomi dan politiknya sangat besar dan bisa tidak terkendali,” kata Mufti Anam dalam keterangan tertulis yang diterima politikparlemen.co, di Jakarta, Jumat (29/11/2024). Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap rencana skema subsidi bahan bakar minyak atau…

Anggota Komisi XII DPR RI Muhammad Harris memberikan pandangannya terkait rencana pemerintah memberikan subsidi BBM khusus bagi kendaraan berpelat kuning, termasuk angkutan umum. Langkah ini, menurutnya, strategis untuk mendukung sektor transportasi publik, namun perlu didasarkan pada kajian mendalam dan implementasi yang tepat. Ia pun menegaskan pentingnya kajian komprehensif terhadap manfaat subsidi BBM bagi pelat kuning. “Pemerintah harus memastikan kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, terutama pengguna transportasi umum, sekaligus menekan biaya operasional transportasi agar tarifnya tetap terjangkau,” ujar Harris dalam keterangan tertulis kepada politikparlemen.co, di Jakarta, Sabtu (30/11/2024). Kajian tersebut mencakup dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan harapan subsidi…

DPR RI melalui Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mendukung keputusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menurutnya, keputusan ICC menerbitkan surat penangkapan kepada Perdana Menteri Israel sebagai langkah yang tepat untuk menghentikan pembantaian di Gaza Palestina. ICC juga mengeluarkan surat perintah untuk mantan menteri pertahanan Netanyahu dan kepala militer Hamas Mohammed Deif, yang diklaim Israel tewas dalam serangan udara di Gaza pada bulan Juli. Mardani mengatakan kemerdekaan Palestina disebutkan dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,…

Pemerintah berwacana melarang pengemudi ojek online (ojol) menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menanggapi rencana tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak, dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya. Menurut Amin, kebijakan ini dinilai tidak berpihak pada pelaku usaha mikro. “Pada hakikatnya pengemudi ojol merupakan pelaku usaha mikro, yang mereka jual adalah jasa transportasi. Mereka layak dapat bantuan,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima politikparlemen.co, di Jakarta, Jumat (29/4/2024). Politisi Fraksi PKS itu membeberkan bahwa pengemudi ojek online adalah bagian dari pelaku usaha mikro yang menopang perekonomian keluarga. Dalam banyak kasus, mereka mengandalkan subsidi BBM untuk menjaga biaya operasional tetap rendah sehingga penghasilan…

Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) Badan Keahlian DPR RI menerima kunjungan dari National Assembly Budget Office (NABO) Korea Selatan di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, Jumat (29/11/2024). Dalam kesempatan itu, Kepala Pusat Analisis Keparlemenan Achmad Sani Alhusain mengaku diskusi dalam pertemuan tersebut cukup menarik. “Ini merupakan rangkaian pertemuan dari kemarin waktu (pertemuan) dengan Sekretariat Jenderal dan sekarang mereka ingin ketemu langsung dengan PA3KN untuk membahas lebih detail terkait dengan peran-peran supporting system dalam fungsi anggaran di DPR. Oleh karena itu, terdapat diskusi yang cukup menarik bagaimana kita bisa memperlihatkan atau PA3KN bisa menjelaskan kepada NABO bahwa kerja-kerja Pusat ini bukan hanya sifatnya pasif tapi juga proaktif memberikan masukan…

Anggota Komisi X DPR RI Gamal Albinsaid mengingatkan di tengah perkembangan teknologi digital, salah satu bentuk perundungan secara daring menjadi salah satu hal yang harus diwaspadai. Pasalnya menurut jajak pendapat U-Report terhadap 2.777 anak muda Indonesia berusia 14-24 tahun, sebanyak 45 persen di antaranya pernah mengalami perundungan daring. “Saya pikir itu menjadi salah satu tren perundungan baru di dalam perkembangan teknologi digital dan ini harus kita antisipasi. Kita tidak bisa meremehkan perundungan ini, karena bisa berdampak pada gangguan psikis, fungsi sosial, dan juga terjadinya proses gangguan pada proses pendidikan,” jelasnya dalam Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI…