Penulis: redaksi

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan MK (MKMK) akibat mengabulkan uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana yang dibacakan amar putusannya, Senin, 16 Oktober 2023. Praktisi hukum, Ali Lubir menilai pelapora Majelis Hakim MK sebagai tindakan yang tidak masuk akal lantaran tuntutan pelapor tidak sesuai. “Pelaporan terhadap Majelis Hakim terbilang tidak masuk akal, sebab pelapor diduga meminta MKMK untuk membatalkan Putusan Mahkamah Konstitusi,” kata Ali Lubis. Ali Lubis mengutip Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 terkait kewenangan MK sebagai lembaga yudikatif RI. “Sudah sangat tegas dan jelas (pasal…

Panitia Musyarawarah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Panmus DPD) selenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka revisi Peraturan DPD No.6/2012 tentang Pedoman Pelaksanan Pengawasan DPD RI, di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kamis (2/11/2023). Rapat itu dibuka oleh Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi dan dihadiri para senator, Darmansyah Husein sebagai Koordinator Tim Program Panmus DPD RI dan anggota tim yaitu Achmad Sukisman, Mohammad Afnan Hadikusumo, Amang Syafrudin, Dedi Iskandar Batubara dan Fadel Muhammad. “Perlunya kebutuhan optimalisasi pengawasan DPD, khususnya dalam rangka memastikan otonomi daerah terlaksana dengan baik di daerah,” ucap Gita Ariadi membuka acara. Senada dengan itu, Dekan Fakultas Hukum…

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengaku sangat prihatin dengan lembaga BPK RI setelah anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Achsanul Qosasi ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dalam kasus menara BTS Kementerian Informasi dan komunikasi. “Mengingat BPK adalah lembaga audit keuangan yang sangat diharapkan perannya dalam proses pemberantas korupsi. Kami ingin kejaksaan agung RI dapat mengusut dan membuka kasus ini secara terang benderang”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (04/11). Menurutnya, peristiwa ini sangat mencoreng reputasi lembaga BPK RI yang dikenal sangat profesional dan akuntabel. BPK RI adalah salah satu lembaga audit terbaik di…

Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024, untuk DPR RI sebanyak 9.917 calon dan untuk DPD RI sebanyak 668 calon. Pengumuman disampaikan melalui Konferensi Pers Penetapan DCT DPR RI dan DPD RI Pemilu 2024 di Media Centre KPU, Jumat (3/11/2023), yang dipimpin Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Anggota KPU August Mellaz, Mochammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara, Fernando Sinaga memberikan tanggapannya melalui siaran pers yang dibagikan ke sejumlah media massa pada Sabtu (4/11/2023). Fernando Sinaga sudah masuk dalam…

Mengembalikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi negara, menurut Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, merupakan satu-satunya cara menjelmakan kembali Indonesia sesuai cita-cita para pendiri bangsa. Hal itu dikatakan LaNyalla saat menjadi Keynote Speech Seminar Kebangsaan Pemuda Panca Marga (PPM) bertema ‘Menjelmakan Kembali Indonesia Menurut Cita-cita Para Pendiri Bangsa’ di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (4/11/2023). Seminar menghadirkan Pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy dan Dosen Politik UI Dr Mulyadi sebagai narasumber yang dimoderatori oleh Dr Ngurah Sucitra, Dosen STIN. “Mengembalikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi negara artinya Konstitusi Indonesia harus kembali kepada Konstitusi yang dirumuskan oleh para…

Advokat yang tergabung dalam Advokat Pengawal Konstitusi (APK) menegaskan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak bisa membatalkan putusan MK yang sudah dibacakan dalam persidangan. Hal ini disampaikan Koordinator APK, Raden Elang Mulyana menanggapi polemik laporan terhadap para hakim MK, usai putusan MK terkait batasan usia capres-cawapres. “Putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding) dalam arti sah memiliki kepastian hukum dan tidak bisa dianulir oleh lembaga apa pun,” tegas Elang dalam…

Komisi I DPR RI menjadwalkan melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap KSAD Jenderal Agus Subiyanto pada 14 November sebagai calon Panglima TNI. Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan fit and proper test bisa lebih cepat jika ada permintaan dari pimpinan DPR. “Kurang lebih seperti itu (tanggal 14 November). Tapi kita lihat perkembangannya, kalau dari pimpinan DPR turunkan lebih cepet, kita bisa buat lebih cepat,” kata Meutya kepada tim Parlementaria di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/11/2023). Meski penugasan fit and proper test belum sampai ke Komisi I DPR. Namun, Meutya memastikan bahwa semua prosesnya harus selesai sebelum 21 November.…

Anggota Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin meminta ada perhatian khusus pada potensi penyebaran hoaks di media sosial pada perhelatan Pemilu 2024. Ia pun menyarankan agar aparat penegak hukum (APH) membentuk badan anti hoaks. “Saya kira kepada penegak hukum ada bagusnya untuk mulai menyorot penyebaran hoaks dan kampanye hitam sedini mungkin. Jika perlu, bikinlah badan atau unit kerja yang khusus untuk memberantas hal seperti ini. Unit kerja tersebut juga menjadi bukti bahwa aparat penegak hukum menunjukkan atensinya terhadap pemilu di Indonesia,” kata Yanuar dalam diskusi bertajuk “Bersama Mencegah Hoaks dan Kampanye Hitam Jelang Pilpres 2024” di Gedung DPR RI, Senayan,…

Tercatat hingga akhir September 2023, utang pemerintah mengalami peningkatan dari semula Rp7.891,61 triliun di bulan Agustus menjadi Rp7.870,35 triliun atau naik Rp21,26 triliun. Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan mengingatkan agar utang pemerintah seharusnya digunakan untuk kepentingan yang bersifat produktif. “Kalau dari dahulu kita selalu mengkritik supaya utang ini, utang yang produktif. Kalau utang ini produktif artinya kemampuan bayarnya langsung ada. Nah, tapi kalau utang itu tidak produktif artinya return atau benefit yang kita bangun dari uang utang ini masih panjang kan itu menjadi beban,” ujarnya saat mengomentari naiknya jumlah utang pemerintah sekitar Rp21 triliun di bulan September.…

Komisi VII DPR RI menerima aspirasi dari Komisi III DPRD Kabupaten Tuban, Jawa Timur, terkait dengan pelaksanaan Grass Root Refinery (GRR) PT Pertamina. Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto itu menekankan bahwa Komisi III DPRD Kabupaten Tuban meminta dukungan terhadapnya agar Pertamina mengakomodasi masyarakat secara adil dan merata untuk ikut berpartisipasi. Demikian disampaikan Sugeng saat membacakan salah satu butir catatan audiensi Komisi VII DPR RI dengan DPRD Kabupaten Tuban di ruang rapat Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/11/2023). Dalam kesempatan itu Sugeng menegaskan bahwa semua proyek pembangunan termasuk GRR Tuban, tentunya ditujukan untuk kepentingan seluruh masyakat Indonesia, khususnya…