Penulis: redaksi

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI Dorong Pemerintah Libatkan Daerah Dalam Penyusunan Regulasi Nasional termasuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan menteri. Hal ini dibahas pada RDPU BULD DPD RI pada monitoring tindak lanjut atas Keputusan DPD RI Nomor 28/DPD RI/II/2022-2023 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Peraturan Daerah Dan Rancangan Peraturan Daerah Terkait Perizinan Di Sektor Pertambangan, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup. “Selain itu, rapat ini juga bertujuan untuk menggali informasi perkembangan seputar persoalan perizinan di sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup sebagai tindak lanjut pemerintah atas rekomendasi dari Keputusan DPD RI Nomor 28/DPD RI/II/2022-2023,” ucap Wakil Ketua BULD DPD RI Lily Amelia…

Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) selalu mendukung upaya mengembalikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi negara. Termasuk mengembalikan Konstitusi Indonesia kepada Konstitusi rumusan para pendiri bangsa, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebelum Amandemen tahun 1999 hingga 2002 yang menggambarkan sepenuhnya nilai-nilai dan butir-butir Pancasila sebagai ideologi bangsa. Hal itu disampaikan Ketua Umum MATAKIN, Budi Santoso Tanuwibowo dan jajaran pengurus MATAKIN saat menerima kunjungan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Kantor MATAKIN, Klenteng Kong Miao, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa, 7 November 2023. “Titik poinnya kami sepakat dan mendukung upaya mengembalikan bangsa ini ke sistem bernegara yang memakai dasar…

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendesak Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi beserta segenap jajaran Kemenhub untuk meningkatkan pengawasan terhadap operasional transportasi publik. Khususnya terkait penyajian fasilitas yang diharapkan semakin menjamin kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi pengguna transportasi publik, mulai dari kereta cepat hingga Light Rail Transit (LRT). “Saya minta sebagai regulator mengawasi betul operasional kereta cepat ini. Memang kita masih bisa memaklumi di tahap awal ini ada banyak penyesuaian-penyesuaian. Namun demikian, ini perlu kita cermati. Ada apresiasi tapi banyak juga ada keluhan yang sampai ke Komisi V. Nah karena pelayanan, tentu bagian dari kita pengawasan itu juga bagian dari kita…

Komisi X DPR RI secara resmi menyerahkan laporan hasil kerja Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan kepada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi. Laporan tersebut berisi sejumlah tinjauan masalah dan rekomendasi guna memaksimalkan peran perpustakaan di Indonesia untuk meningkat literasi generasi bangsa. Maka dari itu, Wakil Ketua Komisi X Agustina Wilujeng Pramestuti mengingatkan Kemendikbudristek untuk serius memperbaiki tingkat literasi. Baginya, isu ini harus segera ditindaklanjuti demi mempercepat perbaikan kualitas pendidikan Indonesia, baik sisi peningkatan minat dan kemampuan pemahaman baca. … isu ini harus segera ditindaklanjuti demi mempercepat perbaikan kualitas pendidikan Indonesia … “Setelah laporan ini kami serahkan, kami…

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi meminta Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) bekerja sama dengan Kejaksaan atau kepolisian sebagai pendamping dalam mengatur kegiatan pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Termasuk di dalamnya penetapan pemberian Izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. “Untuk mengantisipasi celah-celah terjadinya pelanggaran hukum kami mendorong Kementerian ESDM untuk melakukan perjanjian, MoU (memorandum of understanding) dengan pihak kejaksaan ataupun kepolisian. Hal ini semata sebagai pendampingan prosedur, bukan pendampingan teknis ya. Bahwa seluruh prosedur sudah dijalankan dengan bagus dan sudah disupervisi oleh kejaksaan sebagai pengacara Negara, maupun penegak hukum di republik ini kan kepolisian,” ujar Bambang…

Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam melobi pemerintah kerajaan Arab Saudi sehingga bisa memperoleh kuota tambahan sebanyak 20 ribu. Menurutnya, hal ini akan berdampak pada masa tunggu jemaah, yang harapannya, bisa dipangkas dengan signifikan. “Sejujurnya, ketika kami reses beberapa waktu lalu, masalah masa tunggu ini yang menjadi keprihatinan banyak konstituen kami. Karena ada yang harus menunggu hingga 40 tahunan lebih, sementara usia mereka saat ini ada yang sudah kadung menginjak 50-an bahkan sudah sepuh,” kata Wisnu dalam keterangan pers yang diterima politikparlemen.co, di Jakarta, Senin (6/11/2023). Wisnu mengatakan, penambahan kuota ini pastinya akan membawa konsekuensi…

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menyoroti sikap hipokrit (munafik/standar ganda) terhadap negara-negara di dunia, khususnya yang tergabung dalam G20. Sikap hipokrit tersebut saat memandang antara konflik yang terjadi di Ukraina-Rusia dan Palestina-Israel. Ia mengaku bahwa baru saja berbicara di forum parlemen G20 dan parlemen dunia terkait persoalan di Timur Tengah tersebut. “Apa yang ditunjukkan oleh mereka sekarang ini adalah sebuah standar ganda dan kemunafikan,” ujar Fadli Zon saat berpidato dalam aksi bela Palestina di Monas, Jakarta, Minggu (5/11/2023). Menurutnya, negara-negara di dunia dan anggota G20 memandang berbeda konflik Ukraina-Rusia dengan Israel-Palestina. “Mereka mengatakan apa yang…

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyoroti semakin besarnya jumlah masyarakat yang terlilit pinjaman online dengan bunga tinggi yang mendekati rentenir. Fenomena itu menurut LaNyalla bisa jadi menunjukkan ada fakta kesulitan ekonomi akut di masyarakat. Dalam laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengungkapkan ada 21 pinjaman online atau fintech peer-to-peer lending yang memiliki tingkat kredit macet di atas 5 persen. Artinya peminjamnya gagal bayar utang dalam periode 90 hari. OJK juga melaporkan tunggakan pinjaman online menembus angka Rp 51,46 triliun atau naik sekitar 28,1 persen secara tahunan per Mei 2023. “Banyaknya masyarakat terjerat pinjaman online ini sebuah fenomena yang memprihatinkan. Apakah…

Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Utara (Sulut) dalam rangka pengawasan pelaksanaan UU No. 39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Kunjungan kerja tersebut dilakukan dengan memfasilitasi rapat antara Pemerintah Provinsi Sulut, Pemerintah Kota Bitung, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dengan berbagai kementerian/lembaga untuk membahas kendala dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan Likupang. “Sejak dicanangkan oleh pemerintah tahun 2019, sampai saat ini masih banyak permasalahan. Ini kita coba untuk datang dan meninjau, lalu kita follow up di Jakarta. Kita akan panggil kementerian terkait beserta pemerintah daerah untuk mencari solusi atas kendala-kendala yang ada,” ucap Ketua Komite II DPD…

Komite III DPD RI gelar RDPU dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (6/11/23). Pada rapat ini, Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri mengungkapkan perlu kajian mendalam dalam bidang pariwisata di Indonesia, juga dalam merumuskan pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. “Saya kira perlu kajian yang mendalam merumuskan pengawasan atas implementasi UU Tentang Kepariwisataan ini,” ucap Hasan Basri didampingi Wakil Ketua Komite III DPD RI Muslim M Yatim dan Abdul Hakim. Wakil Ketua Komite III DPD RI, Abdul Hakim menegaskan…