- Puteri Komarudin Dorong BPK Perkuat Pemeriksaan di Era AI
- Perkuat Dukungan bagi Daerah Terdampak Bencana
- Soroti Potensi Megathrust di Kebumen, Taufiq Abdullah Dorong Penguatan EWS hingga Revisi UU Bencana
- Rokhmat Ardiyan: RUU Perubahan Iklim Jadi Instrumen Lindungi Rakyat dari Bencana
- Umbu Kabunang Dorong Perlindungan Hukum bagi Kurator
- Minta Karet Masuk Skema BPDP, Darori Wonodipuro: Petani Perlu Nilai Tambah
- Legislator: Batasan Tanggung Jawab Ekosistem Digital Harus Diatur Tegas
- Hentikan Ketegangan Sengketa Tanah Pemkot Bukittinggi–Yayasan Fort de Kock
Penulis: redaksi
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan strategis untuk kemajuan sepak bola nasional. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia. “Sepak bola adalah kebanggaan kita semua. Kami di Komisi X akan terus mendukung langkah-langkah yang bisa membawa Timnas ke level yang lebih tinggi. Dan sebagai pecinta Timnas garis keras, saya tentu berharap kita bisa melihat Indonesia bersaing di ajang internasional dengan kekuatan penuh,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima politikparlemen.co, di Jakarta, Kamis (6/3/2025). Karena itu, ia menyambut baik proses naturalisasi tiga pemain keturunan Indonesia, yaitu Emil Audero Mulyadi, Joey Mathijs Pelupessy,…
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan bahwa reforma agraria harus menjamin pemerataan fungsi sosial tanah bagi masyarakat. Menurutnya, masyarakat harus memiliki kepastian hukum atas kepemilikan tanah, yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik. “Sertifikat ini secara legal berperan dalam mengurangi kesenjangan akses antara kepemilikan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat. Komisi II DPR RI bersama Kementerian ATR/BPN akan segera mengembangkan aplikasi digital untuk mempercepat dan mempermudah proses sertifikasi tanah rakyat. Kami ingin memastikan bahwa proses sertifikasi ini berjalan secepat mungkin,” tegasnya saat kunjungan kerja di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, Kamis (6/3/2025). Aria Bima menambahkan bahwa target percepatan sertifikasi…
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun Ahmad Syamsurijal, melakukan kunjungan ke lokasi pengungsian korban banjir di Kantor Lurah Kampung Melayu, Jakarta Timur, pada Kamis (6/3/2025). Kedatangan Cucun disambut oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, beserta jajaran kelurahan Kampung Melayu. Setibanya pukul 12.15 WIB, Cucun langsung menuju lantai dua untuk bertemu dengan perwakilan warga yang terdampak banjir akibat luapan Sungai Ciliwung. Dalam pertemuan tersebut, Cucun menanyakan kondisi warga dan memastikan bahwa mereka dalam keadaan aman. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani bencana banjir. “Pemerintah tidak boleh memiliki ego sektoral.…
DPR RI telah menyetujui pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada tiga pemain sepak bola, yakni Emil Audero, Joy Mathijs, dan Dean James. Persetujuan ini diberikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-14 pada Kamis (6/3/2025), sebagai bagian dari upaya memperkuat tim nasional (timnas) Indonesia. Sesuai dengan hasil rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi pada tanggal 5 Maret 2025, Komisi X dan Komisi XIII DPR RI ditugaskan untuk melaksanakan pembahasan terkait permohonan tersebut. Kemudian, setelah melalui pembahasan di Komisi X dan Komisi XIII, DPR RI memutuskan untuk menyetujui pemberian pertimbangan kewarganegaraan kepada Emil Audero,…
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI bekerja sama dengan Amnesty International menggelar Focus Group Discussion (FGD) membahas perlindungan hak asasi manusia bagi pengungsi Rohingya. FGD yang merupakan tindak lanjut dari pertemuan BKSAP dengan Amnesty Internasional pada bulan November 2024 tersebut, bertujuan untuk mencari solusi yang lebih efektif dan efisien dalam menangani masalah pengungsi Rohingya. FGD ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Komisi XIII DPR RI yang membidangi Hukum, Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kantor Staf Presiden (KSP), organisasi internasional seperti UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) dan IOM (Organisasi Internasional untuk Migrasi), serta organisasi…
Komisi I DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Sulawesi Selatan untuk membahas peran Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Sulsel dalam mengantisipasi tantangan keamanan selama bulan Ramadan serta situasi pascapelantikan kepala daerah. Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja BINDA Sulsel dalam menjaga stabilitas selama perayaan Idulfitri serta dalam menghadapi potensi ancaman terkait peralihan kepemimpinan di tingkat daerah. “Dari penjelasan Kabinda Sulsel, kesiapan BINDA dalam menghadapi Lebaran serta peralihan dari pejabat lama ke pejabat baru di seluruh wilayah Sulsel telah berjalan dengan baik. Kami mengapresiasi kinerja mereka dalam mengantisipasi berbagai potensi ancaman,…
Anggota Komisi I DPR RI Frederick Kalalembang mengungkapkan pandangannya mengenai usulan perpanjangan usia pensiun prajurit TNI yang sedang dibahas dalam revisi UU TNI. Dalam RDPU dengan pakar pada Selasa (4/3/2025), ia berharap agar usulan ini dikaji ulang dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, terutama terkait efisiensi anggaran dan kondisi prajurit yang saat ini tidak memiliki jabatan. Diungkapkannya banyak juga perwira TNI, terutama yang sudah berusia lebih lanjut, mengalami kondisi “non-job” atau tidak memiliki jabatan yang jelas. “Saya mendapat informasi bahwa sekarang banyak perwira, khususnya perwira ini banyak yang nganggur. Karena tidak ada jabatan, bagaimana mau ditambah lagi usia pensiun menjadi 60 atau…
Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar agar meyakinkan Presiden Prabowo Subianto bahwa efisiensi anggaran di Kementerian Agama (Kemenag) tidak bisa disamakan dengan kementerian atau lembaga (K/L) lainnya. Sebab, pemotongan anggaran di Kemenag berdampak langsung pada berbagai sektor krusial, seperti penyelenggaraan ibadah haji dan pendidikan madrasah. Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan harapan tersebut dalam Rapat Kerja bersama Menteri Agama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025). Ia menegaskan bahwa pengurangan anggaran yang terlalu besar akan mengganggu banyak program vital Kemenag. “Mudah-mudahan Pak Menteri bisa meyakinkan presiden bahwa pemotongan anggaran di Kemenag tidak bisa disamakan…
Anggota Komisi X DPR RI Mercy Chriesty Barends menekankan pentingnya kebijakan afirmasi pendidikan bagi daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal atau 3T serta daerah marginal. Mercy menyoroti bahwa kebijakan tersebut harus memberikan dampak nyata dan bukan sekadar Pemberi Harapan Palsu (PHP) bagi masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. Mercy menyampaikan afirmasi kebijakan pendidikan di wilayah-wilayah ini merupakan respons positif terhadap diskriminasi negatif yang selama ini mereka alami. Menurutnya, penyelesaian akar permasalahan harus dimulai dengan meninjau sistem pendidikan nasional yang selama ini berbasis kontinental atau berorientasi pada wilayah daratan dan pulau besar. “Model pendidikan berbasis kontinental tidak mampu menjawab persoalan daerah 3T dan daerah…
Anggota Komisi X DPR RI Melly Goeslaw menyebut perlunya merevisi UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal itu untuk mempertimbangkan perubahan perilaku dan mencari keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kebebasan akses informasi. Di sisi lain, revisi UU Hak Cipta untuk mencegah potensi pelanggaran di era digitalisasi. Ia menilai pembaruan UU Hak Cipta harus mempertimbangkan harmonisasinya dengan standar internasional dan praktik terbaik global dalam perlindungan hak cipta. “Nantinya revisi UU hak cipta diharapkan bukan hanya memberikan perlindungan kepada para pencipta, namun juga akan memberikan manfaat aset yang berharga dan dapat bernilai,” ungkapnya dalam acara Dialetika Demokrasi dengan tema…
© Politikparlemen.co