- Tangis Haru di Paripurna: Perjuangan Panjang PRT Berbuah Pengesahan UU
- Kartini dan Amanah Peradaban: Memuliakan Ilmu, Menguatkan Bangsa
- One Stop Service Haji Harus Didukung Profesionalisme Petugas
- Ketua DPR Pastikan Komunikasi Politik Pembahasan RUU Pemilu Terus Berjalan
- MBG Angin Segar untuk Petani & UMKM Lokal
- Insiden Tembak Puncak Papua Tewaskan Warga, Legislator Dorong Dibentuknya Tim Investigasi
- Pansus RUU HPI Tegaskan Kepentingan Nasional Jadi Prioritas
- Dari Perbatasan untuk Indonesia, Li Claudia Chandra Diganjar KWP Award 2026
Penulis: redaksi
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mewanti-wanti pemerintah terkait harga komoditas unggulan seperti harga CPO, mineral, dan batubara yang anjlok. Menurutnya, hal ini menandakan bahwa segera berakhirnya windfall harga komoditas yang sudah kita nikmati semenjak pertengahan bulan Juli tahun 2021. “Turunnya harga komoditas unggulan tersebut, berdampak terhadap penerimaan negara (Pajak dan PNBP). Seperti tergambar dalam realisasi pendapatan negara semester I tahun 2024 sebesar Rp1.320,73 triliun atau 47,1 persen terhadap APBN 2024. Kinerja penerimaan negara tersebut terkontraksi 6,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023,” ungkapnya dalam keterangan yang diterima politikparlemen.co, di Jakarta (17/7/2024). Anis menyebut Imbas dari turunnya harga komoditas…
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon mempertanyakan standar ganda dalam demokrasi, khususnya dalam kaitannya dengan upaya pencapaian SDG 16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Institusi yang Kuat. Hal tersebut diungkapkannya saat diskusi panel SDG 16 dalam IPU UN Parliamentary Forum at the High-Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development, di Markas Besar PBB, New York, Selasa (16/7/2024). “Jika kita bicara mengenai upaya penguatan parlemen untuk mewujudkan SDG’S 16, itu berarti kita berinvestasi pada demokrasi. Bagaimana kita berbicara demokrasi, bila di depan mata ada standar ganda soal demokrasi dan pelanggaran HAM, termasuk pengabaian terang-terangan negara-negara demokrasi terhadap genosida di depan…
Ketua DPR RI (H.C) Puan Maharani menyoroti kasus ibu hamil di Banyuwangi, Jawa Timur, yang terpaksa melahirkan di dalam mobil karena petugas kesehatan tidak ada di faskes. Saat perempuan warga Desa Kandangan itu datang ke Rumah Bersalin Puskesmas Pembantu Sarongan, ia mendapati ruang bersalin kosong tak ada staf medis yang bertugas sehingga anaknya lahir di dalam mobil pada Kamis (11/7/2024) lalu. “Seharusnya kejadian yang dialami Ibu Sudanisih tidak perlu terjadi jika Pemerintah dengan serius menjalankan amanatnya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada setiap warganya di manapun berada, bahkan di daerah-daerah terpencil,” ungkap Puan dalam keterangan rilisnya yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu…
Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan perwira muda TNI-Polri yang baru saja dilantik di Istana Merdeka oleh Presiden Joko Widodo. Puan ingatkan bahwa masyarakat menaruh harapan besar kepada TNI-Polri dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. “Saya berharap para perwira TNI-Polri yang baru saja dilantik dapat menjadi andalan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaga selalu kepercayaan masyarakat, beri pelayanan dan perlindungan bagi rakyat. Jadilah pengayom dan abdi negara yang amanah serta bisa dipercaya dengan tetap mengedepankan nilai humanis dan kemanusiaan,”ujar Puan, usai menghadiri Upacara Prasetya Perwira TNI dan Polri, Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa (16/7/2024). Dijelaskannya, kondisi dunia saat ini berkembang…
Anggota Komisi VIII DPR RI Luqman Hakim menilai keputusan lima orang Nahdlatul Ulama (NU)/Nahdliyin bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog, merupakan perbuatan tak elok. Pertemuan tersebut juga dianggap telah melukai perasaan masyarakat, apalagi pertemuan dilakukan di tengah kondisi militer Israel yang masih terus menggempur Palestina. “Saya tidak tahu apa tujuan mereka (warga NU) berlima pergi ke Israel. Tetapi pertemuan mereka dengan Presiden Israel menurut saya tidaklah elok,” kata Luqman dalam keterangan tertulis yang diterima politikparlemen.co, di Jakarta, Selasa (16/7/2024). “Pertemuan itu juga berpotensi melukai perasaan masyarakat luas yang meyakini kemerdekaan adalah hak segala bangsa, termasuk hak bangsa Palestina,” imbuh Politisi Fraksi…
PLTU Paiton merupakan salah satu pembangkit listrik yang sudah sangat lama beroperasi yang berlokasi di Jawa Timur. PLTU yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1999 ini menjadi pembangkit listrik yang menjadi salah satu penyumbang energi listrik terbesar di Pulau Jawa dan Bali. Menanggapi hal tersebut, Anggota KomisI VII DPR RI menyoroti terkait upaya transisi energi yang dilakukan oleh PLN Paiton tersebut. Diah sempat mempertanyakan peta jalan (roadmap) dari PLN dalam menurunkan tingkat emisi sesuai dengan ketentuan Paris Agreement yang telah ditandatangani oleh Pemerintah. Ia juga menegaskan, harus ada kesungguhan dari semua pihak untuk betul-betul melakukan transisi energi ini. “Kita sekarang bicara transisi…
Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin menilai perlu ada pemeliharaan serius terhadap setiap fasilitas yang digunakan pada Pekan Olahraga Nasional (PON). Hal itu dalam rangka menjaga keberlanjutan dan manfaat jangka panjang dari infrastruktur yang berasal dari uang negara. Hal itu disampaikan Djohar Arifin Husin dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang akan menjadi salah satu provinsi bagi penyelenggaraan PON XXI 2024 pada September 2024 mendatang. “Kami tidak mau seperti terjadi di beberapa tempat, setelah PON selesai, fasilitas menjadi rusak dan terbengkalai,” tegas Djohar kepada politikparlemen.co usai meninjau lokasi pembangunan Sumut Sport…
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti kebijakan Pemerintah yang memberikan izin kepada investor dapat memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga 190 tahun untuk dua siklus. Pemerintah dinilai abai terhadap kepentingan rakyat. “HGU diobral sampai 190 tahun, ini namanya IKN for sale. Hongkong saja untuk pemberian HGU cuma 99 tahun, itupun belum banyak yang masuk,” kata Mardani Ali Sera dalam keterangan tertulis kepada politikparlemen.co, di Jakarta, Jumat (12/7/2024). Untuk diketahui, pemberian HGU sampai 190 tahun untuk dua siklus bagi investor ditandai dengan ditandatanganinya aturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota…
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta kepada Pemerintah melakukan sosialisasi terkait wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal itu agar tidak menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di tengah masyarakat. “Sebenarnya kami sambut baik wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi tersebut, namun jangan sampai membuat keresahan dan kekhawatiran bagi masyarakat yang memang pantas menerima subsidi,” ujar Eddy dalam keterangan tertulis kepada politikparlemen.co, di Jakarta, Senin (15/7/2024). Dijelaskannya, Komisi VII DPR sejatinya sudah sejak tiga tahun lalu mendorong wacana tersebut. Pasalnya, ketika itu pihaknya menilai ada langkah yang kurang tepat dalam penyaluran BBM bersubsidi selama ini. Hal ini mengingat banyak masyarakat yang…
Akhir-akhir ini telah marak terjadi penyalahgunaan data pribadi dari calon pelamar kerja oleh oknum yang bekerja pada tempat korban melamar pekerjaan. Bahkan, ternyata data tersebut dimanfaatkan pelaku untuk membuka rekening hingga melakukan transaksi pada aplikasi pinjaman online (pinjol). Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk segera bertindak. “Kasus pencurian data pribadi semakin marak. Padahal kita tahu prosedur pembukaan rekening di bank memerlukan berbagai persyaratan administratif yang harus dilengkapi. Tapi ternyata masih bisa disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” ungkap Puteri dalam keterangan tertulis kepada politikparlemen.co, di…
© Politikparlemen.co