Penulis: redaksi

Anggota Komisi II DPR RI Bagus Adhi Mahendra Putra mengimbau kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Bali untuk menghindari pelanggaran hukum dari praktik nominee. Praktik nominee merupakan perjanjian pinjam-nama oleh Warga Negara Asing (WNA) kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dalam membuat sebuah usaha. Praktik ini marak terjadi, khususnya di Provinsi Bali. Karena itu, secara tegas, ia turut mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Bali, untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. “Saya mengajak masyarakat Bali khususnya berhentilah menjadi nominee. Jadilah tuan di rumah sendiri. Agar kedepannya tidak ada lagi pelanggaran hukum atas kepemilikan tanah, praktik nominee tidak boleh lagi dilakukan di tanah air ini,” jelas…

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak terabas aturan bila ingin menjalankan skenario distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran. Karena itu, ia mendesak Presiden membentuk regulasi baru atau merevisi Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak terlebih dahulu. Hal itu bila Pemerintah benar-benar ingin mengatur BBM bersubsidi tepat sasaran, khususnya untuk BBM jenis Pertalite. “Tentunya program ini tidak serta-merta dapat dijalankan Pemerintah pada tanggal 1 September tersebut. Karena perlu kejelasan skenarionya seperti apa melalui pembentukan regulasi terkait. Sekarang ini kan masih belum ada regulasi yang mengatur siapa yang…

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan capaian positif sektor pertanahan di Kabupaten Badung, Bali, perlu menjadi contoh bagi wilayah lain di Indonesia. Baik kebijakan, layanan maupun inovasi terobosan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kementerian ATR/BPN, Badung. Menurutnya, hal itu adalah suatu kemajuan yang memudahkan kepengurusan legalitas lahan di wilayah tersebut. “Badung ini spesial karena ini salah satu Kota/Kabupaten yang PAD (Pendapatan Asli Daerah,red)-nya tertinggi di Indonesia, dan itu berefek pada kinerja dari Kantah Kabupaten Badung. Tadi target zona bersih dan tidak ada korupsinya tercapai, PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Ted) lengkapnya tercapai, dan terbaru (ada program) sertifikat…

Ketua DPR RI (H.C) Puan Maharani meminta Pemerintah untuk mengetatkan pengawasan terhadap distribusi minyak goreng bersubsidi merk MinyaKita yang harganya resmi mengalami kenaikan per Jumat pekan ini. Hal tersebut penting karena terjadi kelangkaan produk MinyaKita sejak wacana kenaikan harga bergulir beberapa waktu lalu. “Subsidi seharusnya dimaksudkan untuk meringankan beban rakyat. Kalau justru malah jadi memberatkan masyarakat, artinya kebijakan subsidi itu tidak efektif,” kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima politikparlemen.co, di Jakarta, Jumat (19/7/2024). Diketahui, pemerintah telah menaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita menjadi Rp15.700 per liter yang akan mulai berlaku pada pekan depan. Penyesuaian HET MinyaKita di tingkat konsumen menunggu penerbitan revisi Peraturan Menteri Perdagangan No. 49 Tahun…

Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, menyoroti pentingnya perhatian terhadap masalah sampah dan lingkungan saat melakukan kunjungan kerja ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Adi-Adi di Desa Botteng, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Andi Akmal menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus memberikan penguatan kepada pemerintah pusat terkait masalah lingkungan dan sampah yang akan menjadi ancaman di masa depan jika tidak dikelola dengan baik. “Saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan Menteri Keuangan, saya sangat menyoroti masalah anggaran kementerian dan juga Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengelolaan lingkungan dan sampah…

Kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) kini semakin anarkis. Menyoroti itu, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta Pemerintah fokus dalam penyelesaian konflik dan pemulihan stabilitas di Papua. “Kami prihatin dengan gencarnya aksi OPM yang belakangan ini semakin sering dilakukan. Kami meminta Pemerintah segera mengambil langkah konkret dan fokus pada penyelesaian konflik serta stabilitas keamanan di Papua,” kata Ketua Meutya Hafid dalam rilis yang diterima politikparlemen.co, di Jakarta, Jumat (19/7/2024). Meutya menilai Pemerintah perlu mengoptimalkan pendekatan sosial budaya dalam mengatasi aksi-aksi anarkis OPM. “Pemerintah perlu membuka kembali dialog-dialog dengan kelompok OPM untuk mencari solusi damai. Negosiasi yang inklusif dan transparan dapat…

Komisi X DPR RI mengkritik kebijakan pemecatan lebih dari seratus guru honorer di DKI Jakarta secara sepihak melalui sistem ‘cleansing’ atau ‘pembersihan’. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dede Yusuf menilai kebijakan tersebut terkesan kurang humanis. “Cleansing itu kata yang terlalu sadis, cleansing itu kan pembersihan atau seperti membasmi. Itu tidak boleh!” kata Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf dalam keterangan tertulis yang diterima politikparlemen.co, di Jakarta, Jumat (19/7/2024). Dinas Pendidikan (Disdik) DKI menyatakan kebijakan ‘cleansing’ terhadap setidaknya 107 guru honorer dilakukan sebagai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK. Temuan BPK menyebut bahwa peta kebutuhan guru honorer tidak sesuai dengan Permendikbud serta ketentuan sebagai…

Komisi VIII DPR RI bersama dengan perwakilan Kementerian Sosial RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan bantuan senilai Rp6 Triliun kepada masyarakat di Sentra Terpadu Prof. Dr. Seharso Surakarta, Jawa Tengah. Bantuan tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pemberdayaan Sosial berupa Sembako tahap 1 sampai 4, Bufferstock Penanggulangan Bencana, Bantuan Atensi berupa modal usaha serta alat bantu penyandang disabilitas. “Kunjungan kerja kali ini adalah dalam rangka menyerap dan mendengar aspirasi langsung dari pemangku kepentingan. Perlu ditegaskan bahwa pengelolaan layanan sosial dan penyaluran bantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah harus tepat sasaran dan berdasarkan data valid, yang telah diverifikasi dan…

Dalam rangka memastikan implementasi kebijakan sektor pangan di daerah, Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kegiatan ini dipimpin oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Suhardi Duka. Kunjungan tersebut meliputi kegiatan gerakan tanam padi serta dialog dengan masyarakat petani setempat. Suhardi Duka menyampaikan bahwa Mamuju memiliki dua komoditas pangan utama, yaitu padi dan jagung. “Di Mamuju, Sulawesi Barat ini kalau sektor pangan ada dua yang besar yaitu padi dengan jagung,” ujar Suhardi Duka kepada politikparlemen.co di Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu (17/07/2024) Ia menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memeriksa bagaimana pelaksanaan kebijakan dari tingkat pusat terimplementasi…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke kota Surakarta, Jawa Tengah. Salah satu agenda Kunker tersebut adalah mengunjungi Baznas Kota Surakarta guna menyerap aspirasi para kyai dalam penguatan pengumpulan zakat, khususnya di Jawa Tengah. “Kami mengunjungi Baznas Kota Surakarta, binaan Baznas Provinsi Jawa Tengah sekaligus Ketua MUI Jawa Tengah. (Berdasarkan) paparan dari Baznas Kota Surakarta Jawa Tengah meminta kepada Komisi VIII DPR RI untuk dapat melanjutkan ke pemerintah (Basnaz pusat) agar diberi penguatan ke Basnaz daerah khususnya Jawa Tengah,” ujar Abdul Wachid kepada politikparlemen.co di Surakarta, Jawa Tengah, Senin (15/7/2024). Legislator…