- Tangis Haru di Paripurna: Perjuangan Panjang PRT Berbuah Pengesahan UU
- Kartini dan Amanah Peradaban: Memuliakan Ilmu, Menguatkan Bangsa
- One Stop Service Haji Harus Didukung Profesionalisme Petugas
- Ketua DPR Pastikan Komunikasi Politik Pembahasan RUU Pemilu Terus Berjalan
- MBG Angin Segar untuk Petani & UMKM Lokal
- Insiden Tembak Puncak Papua Tewaskan Warga, Legislator Dorong Dibentuknya Tim Investigasi
- Pansus RUU HPI Tegaskan Kepentingan Nasional Jadi Prioritas
- Dari Perbatasan untuk Indonesia, Li Claudia Chandra Diganjar KWP Award 2026
Penulis: redaksi
Ketua DPR RI Puan Maharani bertolak menuju Hongaria dan Serbia untuk memenuhi undangan parlemen negara yang berada di kawasan Eropa Tengah. Pertemuan bilateral ini diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dengan Hongaria dan Serbia. Didampingi oleh sejumlah anggota DPR RI, ia akan diterima oleh Majelis Nasional Hongaria pada Kamis (22/8/2024) siang waktu setempat. Saat ini, ia bersama rombongan delegasi DPR telah berada di ibu kota negara Hongaria, Kota Budapest, untuk memenuhi undangan parlemen negara Tanah Magyar. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini telah diagendakan dijadwalkan sejak lama. “Undangan sudah diterima sejak lama. Dan…
Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari mengungkapkan pada April 2023, Presiden telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) beserta daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Namun, hingga saat ini, setahun lebih telah berlalu tanpa ada pembahasan terhadap RUU tersebut. “Walaupun Surpres dan DIM sudah ada, pembahasan RUU PPRT masih terhenti karena belum ditunjuk alat kelengkapan dewan yang akan membahasnya, dan itu seharusnya ditetapkan dalam Paripurna ini,” jelas Taufik di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/8/2024). Saat mengajukan intrupsi dalam Rapat Paripurna, Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini mendesak pimpinan Dewan…
Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI meminta agar masalah pendangkalan alur muara sungai di Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung segera diselesaikan karena merugikan nelayan di daerah tersebut. Masalah tersebut diakibatkan oleh abrasi pasir yang terus terjadi yang mengakibatkan longsor dan pendangkalan dasar di Muara Air Kantung di Sungailiat. “Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) perlu menjaga dan meningkatkan fungsi serta kapasitas pelabuhan dan akses airnya untuk mengatasi permasalahan terkait normalisasi alur, muara, sungai dan kolam,” ucap Wakil Ketua III BAP, Bambang Santoso, pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAP DPD RI dengan Forum Silaturahmi Pesisir Bangka (FSPB) di Ruang Rapat…
Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mendukung upaya Kementerian Kesehatan untuk menggandeng pihak kepolisian dalam rangka investigasi dugaan kasus perundungan dokter anestesi di FK Undip. Bahkan, dengan gamblang Arzeti mendukung pemecatan pelaku jika terbukti melakukan perundungan tersebut. “Perlu juga ada tim khusus sendiri untuk mengatasi masalah perundungan di PPDS, termasuk dari pakar kejiwaan atau psikolog. Karena kan ini PPDS lingkungan yang baik dosen maupun seniornya bukan lagi di usia muda yang tengah melakukan pencarian jati diri,” paparnya. Dalam keterangan tertulisnya kepada politikparlemen.co, di Jakarta, Selasa (20/8/2024), Arzeti menyampaikan bahwa Komisi IX DPR yang membidangi urusan kesehatan itu berkomitmen akan mengawasi kasus perundungan…
Badan Anggaran DPR RI akan membentuk dua Panitia Kerja (Panja) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (RUU P2 APBN). Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, saat memimpin Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (20/8/2024). “Kita nanti akan pendalaman di panja-panja, untuk itu saya minta persetujuan kepada semuanya. Kita akan bikin dua Panja, yaitu Panja Perumus Kesimpulan dan Panja Draf RUU. bisa disetujui?” tanya Cucun dan dijawab setuju dari para anggota dewan…
Anggota Komisi XI DPR RI kamrussamad menyebut Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan program presiden baru terpilih Prabowo Subianto akan masuk dalam anggaran pendidikan. Hal itu merujuk pada RAPBN yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo dalam sidang Tahunan 16 Agustus lalu. “Jadi dia masuk di nomenklatur 20 persen (anggaran pendidikan), lebih kurang Rp700 triliun anggaran pendidikan itu. Rp700 triliun lebih anggaran pendidikan dia masuk di situ, yaitu layanan peningkatan kualitas gizi buat anak sekolah,” ujarnya kepada politikparlemen.co di Selasar Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024) Adapun nomenklaturnya secara resmi sedang dalam pembahasan. Maka dari itu, ia masih menunggu…
Mantan Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) TNI, Mayjen (Purn) Ponco Agus Prasojo, menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil membawa perbaikan pada sektor kesehatan Tanah Air. Keberhasilan dibuktikan dengan menurunnya angka stunting pada anak secara signifikan diakhir masa pemeritahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Ini disampaikan Ponco dalam diskusi dialektika demokrasi yang digagas Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI bertajuk ‘Membedah Pidato Presiden di Bidang Kesehatan Yang Kian Membaik’. “Memang topik utama yang beliau singgung terutama masalah stunting sebetulnya beliau menyampaikan dari sejak beliau menjabat, yaitu 37,2 persen sampai sekarang ini jadi 21,5 persen, jadi memang jelas dari angka…
Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Persidangan I Tahun 2024-2025 menyetujui penetapan keanggotaan fraksi-fraksi pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI Tahun Sidang 2024-2025. “Apakah jumlah dan komposisi anggota fraksi pada AKD dari tiap-tiap fraksi tersebut dapat disetujui?” kata Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel yang memimpin jalannya Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024). Pertanyaan itu dijawab setuju oleh seluruh anggota dan perwakilan fraksi yang hadir pada Rapat Paripurna DPR RI. Gobel menuturkan bahwa pihaknya telah menerima seluruh nama-nama anggota fraksi pada AKD DPR RI, sebagaimana hasil keputusan rapat konsultasi pengganti Rapat Bamus (Badan Musyawarah)…
Menanggapi Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Nota Keuangan yang telah disampaikan Presiden RI pada 16 Agustus 2024, Fraksi PDI-Perjuangan yang diwakili oleh Anggota DPR RI Adisatrya Suryo Sulistio menyatakan menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas RUU tentang APBN TA 2025. Adapun pemanfaatannya diharapkan untuk kemakmuran rakyat. “Sesuai amanat konstitusi, APBN adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaan APBN 2025 harus dapat menunjukan kehidupan rakyat yang lebih baik, lebih mudah dalam segala urusan dan sejahtera,” ungkapnya pada Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa…
Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang telah mengakomodir program Presiden dan Wakil Presiden terpilih berikutnya yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2025. RAPBN 2025 yang memiliki tema ‘Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’ dinilai telah cukup komprehensif dalam menjawab tantangan-tantangan yang ada. “Akselerasi pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan untuk memudahkan pemerintahan selanjutnya dalam melanjutkan dan menyempurnakan pekerjaan-pekerjaan yang telah diinisiasi sebelumnya,” ujar Agung Widyantoro mewakili Fraksi Partai Golkar saat membacakan Pandangan Fraksi atas RUU APBN TA 2025 beserta nota keuangannya dalam Rapat…
© Politikparlemen.co