- Tangis Haru di Paripurna: Perjuangan Panjang PRT Berbuah Pengesahan UU
- Kartini dan Amanah Peradaban: Memuliakan Ilmu, Menguatkan Bangsa
- One Stop Service Haji Harus Didukung Profesionalisme Petugas
- Ketua DPR Pastikan Komunikasi Politik Pembahasan RUU Pemilu Terus Berjalan
- MBG Angin Segar untuk Petani & UMKM Lokal
- Insiden Tembak Puncak Papua Tewaskan Warga, Legislator Dorong Dibentuknya Tim Investigasi
- Pansus RUU HPI Tegaskan Kepentingan Nasional Jadi Prioritas
- Dari Perbatasan untuk Indonesia, Li Claudia Chandra Diganjar KWP Award 2026
Penulis: redaksi
Anggota DPR RI Sturman Panjaitan mengucapkan selamat ulang tahun kepada DPR RI yang ke-79. Dirinya berharap, di usia ini, DPR menjadi lembaga yang berjaya, lebih mendengarkan aspirasi, serta lebih menyampaikan aspirasi rakyat. “Mendengarkan, menyampaikan dan berpihak kepada rakyat. Karena itulah kami ada di sini,” ujar Sturman kepada politikparlemen.co usai mengikuti Sidang Paripurna, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024). Ia menjelaskan beberapa capaian dalam satu tahun ini di DPR RI, yakni seperti adanya enam undang-undang yang sudah disahkan serta 15 lagi yang sedang dalam proses. “Tetapi itu pun tidak mudah bagi kami untuk melakukannya.” imbuh politisi Fraksi PDIP ini. Dirinya berharap,…
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengusulkan sejumlah target dalam penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2025, diantaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong pemerintah untuk senantiasa memperkuat daya beli masyarakat. “Konsumsi menyumbang hingga 54 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) kita. Sehingga, untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 2025, pemerintah perlu terus mendorong kebijakan yang dapat mengintervensi daya beli masyarakat. Tidak hanya menyasar pada kelompok miskin, tetapi juga kebijakan yang menyasar kelompok menengah,” ungkap Puteri melalui rilis yang diterima politikparlemen.co, Rabu (29/8/2024). Berdasarkan data BPS mencatat jumlah penduduk kelas menengah dan menuju…
Komisi X DPR RI menegaskan pihaknya akan selalu siap menampung sekaligus memperjuangkan aspirasi rakyat Indonesia. Memastikan tiga fungsi kedewanan dijalankan dengan penuh kesungguhan, Komisi X DPR akan tetap bekerja hingga periode 2019-2024 ini benar-benar berakhir. Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih kepada Parlementaria di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (25/8/2024). Menyambut HUT ke-79 DPR, dirinya menekankan Komisi X DPR menekankan akan selalu memastikan pemerintah bekerja untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, satu diantaranya terkait perbaikan sektor pendidikan. “Kami (Komisi X) akan mengorek akar permasalahan dari isu yang menjadi bidang dari…
Isu dugaan gratifikasi yang melibatkan Staf Ahli Jaksa Agung, Asri Agung Putra, tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Tuduhan ini pertama kali muncul dari pengakuan selebgram Okta Jelita, yang lebih dikenal dengan nama Jelita Jeje, menantu dari Asri Agung Putra. Jelita, melalui unggahan di Instagram, mengungkapkan bahwa mertuanya sering menerima fasilitas mewah dari para pengusaha saat bepergian ke luar negeri, termasuk penggunaan jet pribadi yang diberikan tanpa biaya. Unggahan ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto, yang mendesak Kejaksaan Agung untuk segera menyelidiki dugaan tersebut. “Kejaksaan Agung harus menunjukkan integritas dan profesionalisme…
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menilai pagu anggaran tahun 2025 yang didapatkan oleh Kementerian Pertanian sebesar Rp7,91 triliun sangat kecil. Jumlah tersebut dinilai tidak sebanding dengan tantangan pertanian yang dihadapi dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Negara pun dinilai tidak memiliki keberpihakan dengan kedaulatan pangan. “Kita punya tantangan yang luar biasa, tidak hanya tantangan iklim, tidak hanya tantangan kondisi global tetapi juga tantangan kebutuhan masyarakat luar biasa. Tetapi keberpihakan negara kalau menurut saya sih tidak serius,” ujarnya saat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Eselon 1 Kementerian Pertanian di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2024). Persoalan…
Di balik gemerlap industri farmasi yang meroket selama pandemi COVID-19, perusahaan pelat merah, PT Indofarma Tbk, justru tengah menghadapi badai. Dugaan kasus fraud yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah membuat Komisi VI DPR RI turun tangan. Dalam momen rapat yang cukup sengit, Wakil Ketua Komisi VI, Martin Manurung, mendesak Serikat Pekerja Indofarma untuk berbicara lebih terbuka. “Ada apa sebenarnya di balik semua ini?” tanya Martin, seakan ingin menguak misteri di balik kinerja Indofarma yang dianggap tak wajar. Martin mempertanyakan mengapa Indofarma justru mengalami kesulitan saat industri sejenisnya meraup untung besar. Ia juga menyoroti tindakan serikat pekerja yang dinilai kurang proaktif dalam…
Sebagai langkah antisipasi wabah Monkeypox (Mpox), Pemerintah telah menyiapkan pengobatan dan vaksinasi Mpox. Saat ini Pemerintah tengah mengimpor 1.600 vaksin dari Denmark, meski pemberiannya belum bisa dilakukan secara massal. Pemberian vaksin ini menurut anggota Komisi IX DPR RI Netty Prastiyani harus tepat sasaran dan efektif. “Ini langkah yang strategis dan tepat dalam upaya pencegahan dan penanganan penyakit Mpox di Indonesia. Pemberian vaksin harus tepat sasaran dan efektif menjangkau kelompok rentan,” tegas Netty dalam keterangan persnya, Rabu (28/8/2024). Netty juga berpesan agar vaksin Mpox tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab mengingat harga satu dosis vaksin mencapai Rp 3,5 juta. Artinya untuk…
Guru Penggerak memiliki peran penting dalam kesuksesan program Merdeka Belajar yang dirilis oleh Kemendikbudristek. Guru Penggerak dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Sehingga, mereka yang terbaiklah yang akan diberikan fasilitas pembelajaran yang bervariatif dan terstruktur dibandingkan guru lainnya. Hal itu karena Guru Penggerak diharapkan bisa menjadi pionir dalam peningkatan prestasi akademik murid. Walaupun disambut positif, Komisi X DPR RI menilai bahwa pemerintah hanya fokus melakukan pemberdayaan kepada guru penggerak dan tidak mengindahkan guru nonpenggerak. “Hanya guru penggerak yang didanai, yang diberi pelatihan, yang diberi seminar, diedukasi dilatih. Justru yang di bawah ini (guru nonpenggerak) diapain? jumlah yang segitu banyak itu diapain? Ini…
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai persetujuan revisi PKPU yang mengambil secara utuh isi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengembalikan muruah DPR RI. Diketahui, Semua fraksi menyepakati rancangan PKPU tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tersebut, khususnya menyikapi putusan MK Nomor 60 dan 70. “Persetujuan itu disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI bersama Menteri Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP),” katanya kepada politikparlemen.co di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024). Diketahui, sebelumnya telah diadakan rapat konsinyering antara Komisi II DPR RI…
Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki mengapresiasi penggunaan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menunjang biaya operasional maupun nonoperasional sekolah swasta di Jawa Timur. Sumber pendanaan ini diperoleh dari dana APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Jawa Timur sudah menyiapkan BPOPP untuk sekolah swasta, yang notabene (sekolah negeri) di Jawa Timur baru bisa mengakses 37 persen anak-anak usia sekolah SD-SMP-SMA. Artinya, sekitar 63 persen itu berada di swasta. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur memberikan BPOP itu juga cukup bagus,” ungkap Zainuddin Maliki kepada politikparlemen.co usai memimpin pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Kunjungan…
© Politikparlemen.co