Penulis: redaksi

Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro mengapresiasi langkah pemerintah yang membatasi anggaran perjalan dinas pada kementerian dan lembaga. Apabila kebijakan itu berjalan dengan efektif dan efisien, penghematan yang dilakukan negara akan sangat besar. “Nah efektif efisien itu dalam arti jangan terlalu sering-sering berangkat kunjungan keluarnya ke luar negeri atau ke dalam negeri. Menurut saya yang paling penting itu efektivitasnya sebuah perjalanan itu misalnya dari total kemarin misalnya 100% sekarang turun 50% ya kami bisa menerima itu,” kata Fauzi kepada tim medpolindo.com di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024) Dengan penghematan tersebut, pemerintah bisa memanfaatkan anggaran…

Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta menyampaikan keterangan DPR RI terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sidang yang digelar pada Selasa (13/11/2024) tersebut, setidaknya ada dua perkara yang dimohonkan pengujiannya, yakni Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024, yang menguji pasal 27A, pasal 45 ayat (4), pasal 28 ayat (2) dan pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024, dan Perkara Nomor 115/PUU-XXII/2024, yang menguji pasal 310 ayat (3) KUHP, pasal 27 ayat (1), pasal…

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengusulkan UU Perlindungan Guru sebagai payung hukum bagi para tenaga pendidik yang rawan dikriminalisasi jika memberi teguran atau hukuman kepada para siswa. Gibran mencontohkan beberapa kasus kriminalisasi pada guru, seperti di Bengkulu yang kehilangan penglihatan mata kanannya yang rusak akibat dikatapel orang tua murid hingga di Sidoarjo yang harus berhadapan dengan hukum usai mencubit siswanya. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan aturan soal perlindungan guru sudah termuat di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen atau UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. “UU perlindungan guru sudah diatur dalam…

Anggota Komisi III DPR RI Endang Agustina mengapresiasi kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam memberantas judi online (judol). Ia menilai Polri telah berhasil menghapus stigma negatif masyarakat yang menganggap Polri enggan menangani kasus judi online. “Sekarang cap itu sudah berhasil kita hilangkan, dimana kita sudah menepis keraguan masyarakat terhadap Polri yang meragukan upaya kita dalam pemberantasan judi online ini,” kata Endang dalam Rapat Kerja dengan Kapolri dan jajaran Kapolda di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024). Politisi Fraksi PAN itu berharap pemberantasan judol terus dilakukan oleh Polri, hingga tumbang sampai ke akar-akarnya. Ia pun menunggu hasil penyelidikan lebih lengkap…

Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto menyoroti soal isu penyebab monopoli dan persaingan usaha yang sehat. Menurutnya, ‘predatory pricing’ menjadi salah satu akar masalah yang membuat persaingan usaha di dalam sektor manapun menjadi tidak sehat. Hal ini terjadi, ungkapnya, karena pemerintah Indonesia kerap kebobolan soal impor ilegal. Ia khawatir jika regulasi tidak diperbaiki, termasuk Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat, maka impor ilegal tidak bisa tertangani. Jika dibiarkan, sebutnya, ‘predatory pricing’ akan semakin merajalela, sehingga semakin mempersulit roda perekonomian rakyat Indonesia untuk bertahan, tumbuh, bahkan berkembang. Terbukti, fenomena ini telah…

Pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 kembali tertunda. Dalam rapat kerja dengan Kementerian Agama (Kemenag) yang seharusnya berlangsung Senin (11/11/2024), Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memutuskan untuk menunda agenda pembahasan karena belum adanya kejelasan mengenai pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan ibadah haji. Marwan menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI perlu berhati-hati dalam menentukan arah kebijakan, terlebih ketika terdapat kerancuan terkait pihak penyelenggara haji antara Kemenag dan Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH). “Komisi VIII tidak ingin terjebak dalam ranah internal pemerintah. Jika kami lanjutkan paparan dari Pak Menteri Agama, kami seakan menyetujui Kemenag sebagai penyelenggara, padahal ada…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi usul inisiatif untuk dibawa ke agenda rapat paripurna pada Selasa (12/11/2024). Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan bahwa seluruh delapan fraksi di Baleg telah menyetujui RUU DKJ dibawa ke rapat paripurna. “Jadi, itikad baik dalam perubahan ini harus kita lakukan dengan cara formalitas perubahan undang-undang maupun pembentukan undang-undang itu harus dilalui,” kata Bob Hasan kepada media di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, Senin (11/11). Ia menjelaskan bahwa perubahan dalam UU DKJ itu akan memuat tentang kepastian…

Ramai diberitakan para peternak sapi perah di Boyolali, Jawa Tengah, membuang susu hasil produksi mereka. Setidaknya, 50 ribu liter susu, yang setara dengan Rp400 juta, terbuang dalam aksi mandi susu yang dilakukan oleh peternak, pelopor, dan pengepul susu di daerah tersebut beberapa waktu lalu. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan Industri Pengolahan Susu (IPS) yang menurunkan volume penerimaan susu dari produsen lokal. Akibat pembatasan ini, stok susu yang melimpah tidak dapat terjual. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, meminta Kementerian Pertanian (Kementan) dan pihak terkait memahami secara mendalam visi ekonomi kerakyatan Presiden Prabowo Subianto. “Aksi membuang…

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menerima kunjungan dari jajaran Delegasi Parlemen Korea Selatan (National Assembly of The Republic of Korea) yang dipimpin oleh Kim Gi Hyeon selaku Anggota Majelis Nasional Korea Selatan dan Mantan Ketua People Power Party. Dalam pertemuan ini, Mardani mengungkapkan pihak Majelis Nasional Korea Selatan mengundang perwakilan DPR untuk menghadiri konferensi di Jakarta terkait penanganan pengungsi Korea Utara. Meski demikian, saat Ini Mardani menjelaskan, akan mengkonsultasikan undangan tersebut dengan Menteri Luar Negeri Indonesia terlebih dahulu. “Pagi ini kami menerima perwakilan dari Majelis Nasional Korea (dan) Koalisi Lintas Partai yang konsentrasi kepada…

Anggota Komisi V DPR RI Daniel Mutaqien Syafiudin menerima audiensi dengan kuasa masyarakat pemilik tanah yang terkena dampak proyek pelebaran jalur Pantura di Kabupaten Indramayu, tepatnya di Kecamatan Lohbener. Audiensi tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti keluhan warga terkait pembebasan lahan yang belum dibayar oleh pihak pemerintah. Menurut Daniel, masalah ini berawal dari aduan masyarakat setempat yang mengklaim bahwa tanah milik mereka yang terlibat dalam pelebaran jalur Pantura belum diberikan ganti rugi. Kondisi ini menyebabkan ketidakpuasan dan keresahan di kalangan pemilik tanah, yang merasa hak-haknya belum dipenuhi oleh pemerintah. Politisi Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan, terkait permasalahan ini, dirinya berencana untuk membawa…