Penulis: redaksi

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menemukan sejumlah permasalahan terkait tata kelola penerimaan beasiswa pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendukung Kementerian Keuangan untuk memperbaiki tata kelola LPDP. “Saya kira LPDP ini merupakan lembaga yang penting bagi kita semua, khususnya bagi anak muda yang ingin menempuh pendidikan tinggi, tetapi terbentur dengan keterbatasan finansial. Oleh sebab itulah, negara hadir lewat LPDP sebagai jembatan dalam meraih mimpi agar nantinya bisa kembali dan mengabdi untuk negeri ini. Untuk itu, mohon catatan ini bisa jadi bahan refleksi dan saya mendukung LPDP…

Proyek Bendungan Sidan menunjukkan kemajuan yang signifikan sebesar 96,59 persen, yang mana sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Rencananya, Bendungan Sidan akan siap dioperasikan pada 18 November mendatang. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengapresiasi PT Brantas Abipraya Tbk, yang dipercaya menangani proyek ini, telah berkomitmen memastikan kualitas pengerjaann proyek tersebut. Pernyataan ini ia sampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Kamis (14/11/2024). Selain memenuhi kebutuhan air baku di Kabupaten Bangli, Gianyar, dan Badung, dirinya berharap bendungan ini juga memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi…

Anggota Komisi VI DPR I Nengah Senantara menyoroti pentingnya percepatan penyelesaian pembangunan Bendungan Sidan untuk mengatasi krisis air di Bali. Dirinya berharap Bendungan Sidan, yang dijadwalkan selesai pada akhir bulan November 2024, bisa segera beroperasi demi memenuhi kebutuhan air baku di Bali. Hal itu mengingat kondisi sejumlah daerah tengah mengalami kesulitan pasokan air. Demikian hal ini ia sampaikan saat ditemui oleh politikparlemen.co usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Kamis (14/11/2024). Sebab itu, ia mempertanyakan kesiapan PT Brantas Abipraya guna memastikan Bendungan Sidan bisa beroperasi tepat waktu. “Dalam rapat tadi, kami juga mempertanyakan itu,…

Bendungan Sidan merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diusahakan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Pembangunan proyek senilai Rp1,5 triliun ini untuk memastikan tersedianya air baku sekaligus energi di Provinsi Bali. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menekankan Kementerian Pekerjaan Umum bersama PT Brantas Abipraya Tbk harus menyelesaikan proyek tersebut sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pasalnya, Bendungan Sidan dibangun untuk mendukung ketersediaan air baku di Provinsi Bali melalui peningkatan jumlah tampungan air. Harapannya, proyek ini bisa berkontribusi mewujudkan kemandirian meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bali, terutama yang berada di Kabupaten Bangli, Gianyar, dan Badung. “PT Brantas Abipraya…

Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal angkat bicara terkait kebijakan sekolah gratis untuk Negeri dan Swasta di Jakarta pada 2025 mendatang. Cucun menilai kebijakan tersebut sangat baik. Namun, ia mengingatkan peran orang tua harus tetap optimal mendukung dan juga memantau pola belajar anak mereka meskipun bebas dari biaya. “Kalau ada political will dari pemerintah daerah untuk menggratiskan sekolah itu baik sekali. Cuma harus dilihat dari sisi motivasi keluarga atau orang tuanya jangan sampai dengan menggratiskan ini malah kepedulian orang tua untuk men-support anaknya kemudian memantau anaknya menjadi orang yang telaten cerdas itu menjadi berkurang,” kata Cucun dalam…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengatakan, Jawa Tengah ditargetkan segera memiliki embarkasi asrama haji sendiri untuk penyelenggaraan haji tahun 2025. Ini dipandang penting, karena Jateng memiliki jumlah jemaah haji terbanyak ketiga di Indonesia. “Memang Jawa Tengah ini, kami punya target di tahun 2025-2029 akan mempunyai sebuah embarkasi asrama haji baru yang sudah kita bicarakan 5 tahun yang lalu. Ini kita persiapkan nanti untuk bisa dilaksanakan di tahun 2025 yang akan datang,” jelas Wahid saat memimpin pertemuan Komisi VIII DPR dengan Kepala Kanwil Kemenag Jateng di Semarang, Rabu (13/11/2024). Semarang sendiri memang belum memiliki asrama haji, yang ada…

Kuota pembimbing haji Indonesia idealnya adalah 1:45, atau satu pembimbing untuk 45 jemaah haji. Namun, yang saat ini diterapkan adalah 1:135, yang dinilai sebagai jumlah yang berlebihan dan tidak efektif. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih dalam pertemuan dengan Kanwil Kemenag Jawa Tengah di Semarang, Rabu (13/11/2024). Menurut Fikri, rasio 1:45 tidak akan mengurangi kuota haji reguler secara signifikan. Meski demikian, jika harus diambil jalan tengah, ia mengusulkan rasio 1:90, meskipun hal ini tetap akan sedikit mengurangi kuota jemaah haji reguler. “Di sini terkonfirmasi juga melalui Kementerian Agama Wilayah Jawa Tengah bahwa rasio 1:135…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik (Kunspik) ke Provinsi Lampung untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan RUU Prolegnas Tahun 2025-2029 dan RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Baleg DPR RI untuk memastikan bahwa penyusunan Prolegnas mendatang mencakup kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat di daerah. Ketua Tim Kunspik Baleg DPR RI, Bob Hasan, yang memimpin kunjungan ini menjelaskan bahwa tujuan dari kunjungan tersebut adalah menggali masukan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, Prolegnas yang disusun diharapkan benar-benar mencerminkan prioritas yang relevan dengan kondisi daerah…

Dalam menghadapi persiapan haji tahun 2025, pendamping haji perempuan perlu ditambah untuk mendampingi jemaah haji perempuan. Hal ini penting untuk memenuhi kebutuhan khusus yang tidak dapat dilakukan oleh pendamping haji laki-laki. Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyampaikan pandangannya kepada politikparlemen.co usai mengikuti pertemuan Komisi VIII DPR dengan Kanwil Kemenag Jawa Tengah di Semarang, Rabu (13/11/2024). “Saya merasakan sendiri bahwa saat ini banyak sekali permasalahan ibadah yang harus ditangani oleh pendamping perempuan. Beberapa syarat ibadah perempuan tidak dapat dilayani oleh pendamping laki-laki,” katanya. Selly melanjutkan, saat melaksanakan ibadah di Raudhah, tidak mungkin jemaah haji perempuan didampingi oleh pendamping laki-laki.…

Komisi II DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Kunspek ini bertujuan untuk meninjau kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang. Dalam Kunspek tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengingatkan pentingnya netralitas aparatur negara, baik sipil maupun non-sipil. Menurutnya, netralitas ini sangat penting demi menjamin pelaksanaan Pilkada yang luber dan jurdil (langsung, umum, bebas, dan rahasia). “Damai atau tidaknya Jawa Tengah dalam Pilkada ini sangat tergantung pada netralitas penyelenggara, pelaksana, dan penjabat Gubernur, Bupati, serta Walikota. Jika tidak netral, ada potensi Pilkada menjadi tidak damai…