Penulis: redaksi

Anggota Komisi VIII DPR RI menilai kehadiran maskapai Lion Air sebagai maskapai penerbangan jemaah haji Indonesia di tahun ini, akan mengurangi potensi tertundanya (delay) baik menuju maupun dari tanah suci sehingga membuat jemaah kian nyaman. Diketahui, persoalan delay ini kerap kali menjadi kendala laten dalam proses penyelenggaraan ibadah haji di tiap tahunnnya. “Kehadiran Lion Air, di samping Garuda Indonesia dan Arab Saudi Airlines, akan meningkatkan armada penerbangan bagi jamaah haji asal Indonesia sehingga kita harapkan mengurangi potensi keterlambatan jadwal penerbangan menuju atau dari tanah suci sehingga jamaah akan kian nyaman,” ujar Mahdalena dalam keterangan tertulis kepada Politikparlemen.co di Jakarta, Minggu (5/1/2025).…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad, mengusulkan pemerintah menurunkan biaya haji dengan menekan tarif penerbangan antara Indonesia dan Arab Saudi. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat mengenai Haji 2025 yang diadakan oleh Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 Hijriah/2025 Masehi di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/1/2024). Achmad menyoroti bahwa Kementerian Agama, khususnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU), belum menunjukkan upaya signifikan untuk menurunkan biaya transportasi haji. Ia menilai, maskapai penerbangan nasional seperti Garuda Indonesia, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memiliki potensi untuk diajak bekerja sama dalam menurunkan…

Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji 2025 memperoleh informasi bahwa Kementerian Agama (Kemenag) memiliki tanah berlokasi di Jeddah, Arab Saudi. Karena itu, Ketua Panja Biaya Haji 2025 Abdul Wachid meminta agar tanah tersebut dapat digunakan untuk membangun rumah sakit di Arab Saudi yang dapat dimanfaatkan oleh jemaah haji asal Indonesia. “Saya dengar ini dari Kementerian Agama mempunyai tanah yang ada di Jeddah. Tanah itu untuk apa Pak? Itu mendingan tanah itu dijual Pak untuk dibelikan lagi di sana untuk rumah sakit aja itu,” kata Wachid dalam rapat Panja Biaya Haji bersama Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) di…

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir berharap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold/PT) dapat menjadi angin segar bagi sistem demokrasi perpolitikan di tanah air. Meski demikian, Putusan MK itu jangan sampai malah membuat karut-marut baru dalam pelaksanaan Pemilu ke depannya. “Bukan nantinya malah membuat karut-marut baru, membuat persoalan baru di sistem demokrasi Indonesia kita. Mudah-mudahan dengan ada putusan tersebut sistem kita, demokrasi kita akan bisa semakin baik,” katanya di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (3/1/2025). Diketahui, MK menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen kursi DPR atau memperoleh 25 persen…

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu UMKM yang berada di bank-bank BUMN. Hal itu lantaran nilai utang tersebut jumlahnya sangat besar, yaitu mencapai Rp14 triliun. Karena itu, ia menegaskan pemerintah perlu hati-hati dalam menjalankan program tersebut, di tengah situasi dan kondisi ekonomi lintas negara yang kurang menentu.  “Katanya ada 67 ribu UMKM yang sudah didata. Semuanya akan dihapus utangnya,” kata Saleh dalam keterangan tertulisnya yang diterima Politikparlemen.codi Jakarta, Sabtu (4/1/2024). Dia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan program tersebut. Pertama, yakni harus ada verifikasi faktual pada seluruh UMKM yang…

Komisi VIII DPR RI menegaskan komitmennya untuk menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyatakan bahwa upaya ini akan dilakukan dengan memaksimalkan hasil pengelolaan dana oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). “Kami berkomitmen menurunkan beban biaya haji 2025 dengan memaksimalkan hasil pengelolaan dana dari BPKH,” ujar Marwan Dasopang, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (3/1/2025). Ia menambahkan bahwa target nilai manfaat sebesar Rp12 triliun pada tahun lalu belum tercapai, dengan realisasi hanya Rp11,4 triliun. Oleh karena itu, Komisi VIII DPR RI akan mengevaluasi skema pembiayaan yang diusulkan pemerintah guna…

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru yang disampaikan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Pasalnya, MK memberikan indikator kepada DPR dan pemerintah yang disebut constitutional engineering atau rekayasa konstitusi agar mengantisipasi kandidat capres-cawapres yang terlalu banyak sehingga dikhawatirkan kontra produktif dengan cita-cita demokrasi. “MK juga memberikan indikator kepada DPR dan pemerintah untuk melakukan apa yang mereka sebut dengan konstitusional engineering atau rekayasa konstitusi agar norma yang nanti dibentuk terhadap revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan persyaratan calon presiden…

Anggota Komisi XI DPR RI Fathi menyambut baik usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menginginkan edukasi tentang pasar modal dimulai sejak dini atau sejak jenjang sekolah dasar (SD). Menurutnya, langkah ini dinilai penting untuk membangun fondasi literasi keuangan masyarakat sejak dini. Upaya ini ia dukung penuh demi menghadapi perkembangan ekonomi global yang fluktuatif. “Edukasi pasar modal sejak usia dini adalah terobosan yang sangat positif. Jika anak-anak sudah diperkenalkan dengan konsep pasar modal di tingkat SD, mereka akan tumbuh dengan pemahaman yang lebih baik tentang keuangan, investasi, dan pengelolaan risiko,” ujar Fathi melalui rilis yang disampaikan kepada Politikparlemen.co di Jakarta, Jumat…

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyoroti skema pembiayaan haji 2025 yang dinilai terlalu berat bagi calon jemaah. Dalam pertemuan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/1/2025), Marwan menegaskan bahwa skema saat ini, di mana 60 persen biaya ditanggung jemaah dan 40 persen bersumber dari nilai manfaat, memerlukan evaluasi mendalam. “Kalau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mencapai Rp93,3 juta dengan skema 60-40, ini jelas menjadi beban yang berat bagi jemaah,” ujar Marwan. Ia menjelaskan bahwa alokasi Rp4,4 triliun untuk jemaah yang batal berangkat turut memengaruhi kemampuan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam menyubsidi biaya haji. Dari total dana Rp12…

Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan, mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah haji 2025. Terdapat sejumlah catatan penting terkait biaya perjalanan ibadah haji yang memerlukan perbaikan, mulai dari perencanaan hingga implementasi di lapangan. “Pada dasarnya, saya setuju dengan arahan Presiden bahwa ada urgensi untuk menurunkan harga. Namun, hal ini tidak boleh mengorbankan kualitas layanan bagi jemaah,” ujar Sri Wulan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji (BPH), dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (PKHI) Kemenkes, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (3/1/2025). Legislator…