Penulis: redaksi

Perlindungan hukum atas aset keagamaan menjadi perhatian dalam kegiatan reses di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid, mengingatkan pentingnya pengurusan sertifikat tanah wakaf masjid guna mencegah potensi sengketa di kemudian hari. Hal tersebut disampaikannya usai melaksanakan salat Jumat bersama warga di Masjid Al-Falah, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, NTB, Jumat (01/05/2026). Dalam kesempatan itu, ia juga berdialog dengan warga dan pengurus masjid terkait pentingnya legalitas aset wakaf. Menurutnya, sertifikasi tanah wakaf, baik untuk masjid, kuburan, maupun aset lain yang diwakafkan, menjadi langkah krusial agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Dengan adanya…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mendorong optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan sampah. Ia menilai bahwa kewenangan pengelolaan sampah perlu lebih banyak diberikan kepada daerah, meskipun kebijakan tetap dirumuskan di tingkat pusat. “Saya berharap ada kebijaksanaan di tingkat pusat, tapi pelaksanaan ada di tingkat daerah, dan daerah diberikan kewenangan untuk mengelola bersama korporasi atau sektor privat,” ujarnya dalam pembukaan Parlemen Kampus di Universitas Sebelas Maret, di Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (5/5/2026).. Ia menekankan pentingnya regulasi yang jelas agar pemerintah daerah tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga mendapatkan manfaat ekonomi dari pengelolaan sampah. “Jangan sampai keuntungan…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyoroti masih adanya kesenjangan antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam pembukaan Parlemen Kampus di Universitas Sebelas Maret, Selasa (5/5/2026). Menurut Aria, persoalan sampah tidak bisa hanya dipandang sebagai isu nasional semata, melainkan harus dilihat dari sisi implementasi di tingkat daerah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan. “Kami berharap bahwa persoalan sampah ini tidak sekadar persoalan pusat, tapi di tingkat implementasi lebih kepada persoalan daerah,” ujar Aria. Ia menjelaskan bahwa saat ini masih terjadi tarik-menarik dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan, terutama antara…

Komitmen DPR RI dalam mengawal program perumahan rakyat kembali ditunjukkan melalui penyaluran bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah, sedikitnya 150 rumah pada tahun 2026 dipastikan menerima bantuan atas aspirasi anggota DPR RI Fauzan Khalid. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan secara bertahap dan telah mulai diserahkan kepada penerima di Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat pada Sabtu (02/05/2026). Sedangkan Sebagian penerima lainnya masih dalam proses verifikasi oleh pemerintah guna memastikan kesesuaian dengan kriteria program. Anggota Komisi II DPR RI ini menegaskan bahwa proses…

Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan pentingnya kolaborasi antara parlemen dan generasi muda dalam mengatasi persoalan sampah di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Parlemen Kampus di Universitas Sebelas Maret (UNS) di Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (5/5/2026). Eddy menyebut bahwa penguatan kapasitas generasi muda menjadi langkah awal yang krusial dalam membangun kesadaran dan aksi nyata terhadap isu lingkungan, khususnya pengelolaan sampah. Menurutnya, edukasi harus mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman regulasi hingga implementasi di lapangan. “Pertama, tentu edukasi peningkatan kapasitas bagi kalangan muda itu sangat penting untuk kita perkuat, mulai dari edukasi di bidang legislasi,…

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, memastikan bahwa kegiatan Parlemen Kampus di Universitas Sebelas Maret (UNS), Jawa Tengah, Selasa (5/5/2026), tidak hanya bersifat seremonial. Ia optismistis kegiatan ini memiliki dampak nyata bagi mahasiswa dan proses legislasi. Oleh karena itu, mahasiswa tidak hanya diajak berdiskusi, tetapi juga diminta merumuskan pandangan dalam format persidangan. “Target kami memang ini tidak hanya seremonial, tapi juga berdampak. Maka teman-teman diminta untuk membahas sebuah isu dengan pandangan-pandangannya dalam bentuk format semacam persidangan,” kata Indra. Ia menjelaskan bahwa hasil diskusi mahasiswa nantinya akan menjadi bahan masukan bagi DPR RI. Bahkan, tidak menutup kemungkinan rekomendasi tersebut disampaikan…

Kegiatan Parlemen Kampus ialah salah satu upaya DPR RI meningkatkan pemahaman politik di kalangan generasi muda. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen parlemen dalam membangun kesadaran politik mahasiswa. Ia bilang, generasi muda perlu memahami politik tidak hanya secara sempit, tetapi dalam perspektif yang lebih luas, mencakup berbagai isu tematik maupun isu umum. Menurutnya, hal ini penting agar mahasiswa mampu melihat keterkaitan antara kebijakan publik dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. “Ini adalah sebuah komitmen DPR untuk bagaimana mengembangkan kaum muda, generasi muda untuk lebih memahami politik dalam perspektif yang lebih luas, baik isu…

Fungsi pengawasan DPR terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan kembali ditegaskan melalui inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Anggota Komisi XIII DPR RI, Bias Layar ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan publik, pemenuhan hak warga binaan, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) pengamanan berjalan optimal. Dalam kunjungan yang diselenggarakan pada Senin (27/4/2026), politisi Fraksi Partai Golkar itu berkunjung pada sejumlah area strategis di lingkungan rutan. Peninjauan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dan mencakup blok hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), ruang layanan kunjungan, dapur, hingga sarana dan prasarana pendukung lainnya. Dalam sidak…

Peninjauan menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sukabumi dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap program pemerintah. Dalam kunjungannya, Anggota DPR RI, Heri Gunawan meninjau langsung proses pelaksanaan program MBG di kawasan Sukabumi pada Senin (4/5/2026). Beberapa hal yang menjadi bahan monitoring antara lain penyediaan bahan baku, proses memasak, pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), hingga distribusi kepada para penerima manfaat. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap program pemerintah, sekaligus memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai standar dan prinsip transparansi. Pada pagi hari, Heri Gunawan terlebih dahulu melakukan kunjungan ke SDN 1 Mangkalaya…

Kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren kembali menjadi sorotan publik, menyusul mencuatnya dugaan kasus di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang melibatkan puluhan santriwati. Kondisi ini dinilai menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, sementara penanganannya masih berjalan lambat dan belum memberikan efek jera. Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Muhamad Abdul Azis Sefudin menegaskan perlunya kerja kolektif lintas kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh. “Ini sudah bukan lagi kasus per kasus, tapi menunjukkan pola yang berulang dan sistemik. Negara tidak boleh kalah oleh pelaku kejahatan seksual,…