Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro mendorong penguatan anggaran serta penambahan sarana dan fasilitas Badan Karantina Indonesia (Barantin). Menurutnya, banyaknya pintu masuk barang dari luar negeri ke Indonesia membutuhkan dukungan pengawasan karantina yang memadai untuk mencegah masuknya hama dan penyakit yang dapat mengancam satwa maupun tumbuhan di dalam negeri.
“Maka sarana fasilitas untuk Badan Karantina perlu ditambah, sehingga bisa mengawasi segala sesuatunya, sehingga menghindari kalau itu lolos ternyata bawa hama dan penyakit itu bisa menular ke Indonesia, baik kepada satwa, tumbuhan, dan juga yang lainnya gitu,” ujar Darori kepada Politikparlemen.co usai menyaksikan pemusnahan media pembawa dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Satuan Pelayanan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (13/11/2026).
Ia menilai pengawasan pada pintu masuk barang dari luar negeri menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan tugas karantina. Karena itu, Barantin membutuhkan dukungan yang lebih kuat, termasuk dari sisi anggaran. Selain dukungan anggaran dan fasilitas, Darori menyoroti pentingnya transparansi dalam proses pemusnahan barang yang melanggar ketentuan karantina.
Sebelumnya, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Kalimantan Selatan Erwin A.M. Dabukke memaparkan rencana pengoperasian mesin pencacah di terminal kedatangan internasional Bandara Syamsudin Noor. Rencana tersebut telah dikoordinasikan dengan General Manager Bandara dan Bea Cukai agar barang bawaan tanpa dokumen dapat langsung dicacah di hadapan pemiliknya.
Erwin juga menjelaskan bahwa pengawasan karantina di Kalimantan Selatan dilakukan melalui empat satuan pelayanan, yakni di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru, serta bandara dan pelabuhan di Batulicin dan Kotabaru.
Menanggapi, Darori mendukung rencana penggunaan mesin pencacah tersebut. Baginya, pemusnahan yang disaksikan langsung pemilik barang dapat mencegah munculnya kecurigaan terhadap petugas karantina.
“Alangkah baiknya yang punya barang itu menyaksikan barangnya dimusnahkan, akan puas, tidak menduga-duga barang itu akan dimakan, akan dijualbelikan, dan seterusnya,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Dirinya juga menilai sosialisasi ketentuan karantina kepada masyarakat perlu diperluas. Ia melihat masih banyak masyarakat yang belum memahami aturan mengenai barang bawaan dari luar negeri, khususnya makanan dan tumbuhan yang wajib dilaporkan untuk menjalani pemeriksaan karantina. Karena itu, ia mendorong penyelenggara perjalanan umrah dan haji memberikan informasi kepada calon jemaah sebelum keberangkatan. Dengan demikian, jemaah memahami kewajiban melaporkan (declare) barang bawaan serta ketentuan pemeriksaan karantina.
“Makanya penyuluhan perlu di bandara-bandara kepada masyarakat sehingga tidak kecewa kalau ada barang yang disita untuk dimusnahkan,” tegasnya.
Darori menegaskan, Komisi IV DPR RI akan terus mendorong penguatan Barantin, baik melalui dukungan anggaran, penambahan sarana dan fasilitas, maupun peningkatan sosialisasi. Upaya tersebut diperlukan agar pengawasan di setiap pintu masuk berjalan optimal dan risiko masuknya hama serta penyakit ke Indonesia dapat dicegah.
