Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri mengingatkan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) agar menjunjung tinggi transparansi tata kelola dan pelibatan publik sejak tahap awal perencanaan Giant Sea Wall (GSW) Pantura Jawa. Ia menegaskan proyek raksasa yang digadang-gadang menjadi salah satu konstruksi pesisir terbesar di dunia itu tidak boleh dijadikan ajang perburuan rente maupun dikelola secara tertutup.
Penegasan tersebut disampaikan Rokhmin saat memberikan tanggapan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Kepala BOPPJ di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat perdana dengan mitra kerja baru tersebut membahas perkenalan jajaran pimpinan BOPPJ serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BOPPJ Tahun Anggaran 2027.
Merujuk pada praktik perencanaan tata ruang pesisir (coastal planning) di negara maju seperti Seattle, Amerika Serikat, Rokhmin menekankan bahwa proyek publik berisiko tinggi wajib membuka ruang uji publik (public hearing) secara luas dengan menghadirkan pakar lintas disiplin.
Ia menilai Indonesia memiliki banyak ilmuwan dan ahli geodinamika yang kompeten untuk dilibatkan mengawal desain proyek agar dampak negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. “Jadi harus ada public hearing, Pak. Supaya nanti kalau proyek ini jadi, insyaallah dampak negatifnya kecil dan positifnya tinggi,” kata Rokhmin.
Selain aspek keterlibatan akademisi dan masyarakat, legislator Fraksi PDI Perjuangan itu juga memberikan peringatan keras agar seluruh jajaran pemangku kepentingan menjaga integritas pengelolaan anggaran dan investasi. Ia meminta BOPPJ fokus bekerja profesional dalam melahirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan bangsa dan rakyat pesisir.
“Sekali lagi, karena ini proyek terbesar yang pernah kita miliki di dunia, jangan sembarangan, Pak. Karena kita banyak orang pintar di Indonesia. Jangan memandang proyek ini hanya soal ambil proyek lalu dapat sekian persen. Sudahlah, enough is enough, hentikan praktik seperti itu,” tegas Rokhmin.
Sebagai data pendukung rapat, BOPPJ dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025 dengan mandat mengoordinasikan pengelolaan kawasan Pantura Jawa yang melintasi 5 provinsi, 20 kabupaten, dan 5 kota. Pada Tahun Anggaran 2027, BOPPJ mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp481,11 miliar, di mana Rp30 miliar di antaranya dialokasikan kepada Deputi Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan untuk penyusunan kajian Good Corporate Governance (GCG), manajemen risiko, harmonisasi kebijakan, serta penyiapan kerangka kemitraan GSW.
