Komisi XIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Staf Kepresidenan (KSP) guna mengevaluasi dukungan kelembagaan serta sinkronisasi implementasi kebijakan pemerintah.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi XIII, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026) ini difokuskan pada pengawalan tindak lanjut program prioritas Presiden dalam mendukung Asta Cita.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso yang memimpin jalannya rapat menegaskan, forum ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan konstitusional DPR RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Pengawasan tersebut diarahkan pada optimalisasi peran kedua lembaga sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
”Rapat Dengar Pendapat pada hari ini dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan mengenai efektivitas komunikasi dan penyampaian kebijakan pemerintah kepada masyarakat, serta pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program prioritas Presiden,” ujar Sugiat saat membuka rapat.
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan, selain aspek komunikasi dan pemantauan, Komisi XIII DPR RI juga memberikan perhatian khusus pada tata kelola lintas sektoral. Pihaknya perlu mencermati sejauh mana penguatan koordinasi dan sinergi antarkementerian/lembaga berjalan di lapangan.
”Selain itu, Komisi XIII DPR RI juga perlu mencermati penguatan koordinasi dan sinergi antarkementerian/lembaga serta optimalisasi sumber daya dalam mendukung pelaksanaan program tersebut,” pungkasnya sebelum mempersilakan Kepala Bakom RI dan Plt. Kepala Staf Kepresidenan memaparkan kinerja dan rencana kerja masing-masing lembaga.
Dalam paparan resminya, Plt. Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI Ariyo Windutomo melaporkan capaian kinerja KSP sepanjang Januari hingga 16 November 2026 di antaranya penyusunan 61 dokumen rekomendasi kebijakan kepada Presiden, 697 dokumen Monitoring Program dan Isu Harian (MPIH), pemantauan 563 rencana aksi di Sismonev, 175 verifikasi lapangan, serta 1.775 rapat koordinasi dan FGD. Dari sisi anggaran, pagu yang dapat digunakan KSP pada 2026 sebesar Rp113,71 miliar dengan realisasi 82,07 persen atau Rp93,32 miliar per 16 November 2026, sementara pagu awal TA 2027 tercatat Rp57,28 miliar dengan usulan anggaran belanja tambahan sebesar Rp80,31 miliar.
Sementara itu, Bakom RI memaparkan mandat orkestrasi komunikasi berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2025 dengan capaian antara lain sekitar 99 juta tayangan di Instagram dan TikTok Bakom, lebih dari 1.050 siaran pers, 502 penampilan juru bicara di televisi, radio, dan siniar sejak Juni hingga pertengahan November 2026, serta 564 agenda koordinasi kementerian/lembaga dengan jangkauan tayangan agenda komunikasi nasional sekitar +297 juta. Bakom RI juga menekankan evaluasi pemerataan informasi di wilayah 3T, penyederhanaan penjelasan kebijakan, serta rencana penguatan tata kelola komunikasi berbasis data dan penghimpunan aspirasi publik pada 2027.
