Persiapan layanan konsumsi kembali menjadi perhatian utama Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menjelang puncak ibadah haji 2026. Pengalaman keterlambatan distribusi makanan pada musim haji sebelumnya membuat DPR memberi perhatian khusus terhadap layanan jemaah di Arafah dan Mina.
Anggota Timwas Haji DPR RI 2026, Abdul Wachid, mengatakan pengawasan terhadap konsumsi jemaah akan dilakukan secara ketat agar persoalan tahun lalu tidak kembali terulang. Ucapnya usai rapat koordinasi bersama Kepala Daker Madinah di Kantor Daker Madinah, Makkah, Senin (18/5/2026). Abdul Wachid menegaskan bahwa distribusi makanan menjadi salah satu titik rawan dalam pelaksanaan puncak haji.
“Terutama untuk makan, makanan yang menjadi masalah di tahun yang lalu, H-2 haji dan H+1. Ini kami akan cek benar, jangan sampai terjadi yang tahun yang lalu, timbul ada kelaparan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi penyelenggaraan haji tidak hanya berfokus pada transportasi dan akomodasi, tetapi juga pada aspek dasar yang sangat menentukan kondisi fisik jemaah. Keterlambatan konsumsi di tengah suhu ekstrem Arab Saudi berpotensi memicu kelelahan hingga gangguan kesehatan.
Karena itu, Timwas Haji DPR berencana kembali ke Makkah untuk memastikan kesiapan layanan di kawasan Armuzna, terutama terkait pola distribusi makanan kepada ratusan ribu jemaah Indonesia.
Selain konsumsi, Timwas Haji DPR juga menilai koordinasi antarpetugas menjadi faktor penting dalam menghindari penumpukan dan keterlambatan layanan. Pengawasan lapangan akan difokuskan pada kesiapan dapur katering, distribusi logistik, serta ketepatan jadwal pengiriman makanan kepada jemaah.
“Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan haji 2026 tidak kembali dibayangi persoalan klasik yang berulang setiap musim haji, khususnya saat jutaan jemaah berkumpul di titik-titik puncak ibadah,” tandasnya.
