Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mulai memetakan sejumlah titik rawan penyelenggaraan ibadah haji 2026/1447 Hijriah, khususnya menjelang puncak haji di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina). Hal itu disampaikan usai agenda Rapat Koordinasi Timwas Haji DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Menurutnya, pihaknya telah membagi tugas pengawasan ke sejumlah sektor layanan guna memastikan seluruh layanan yang disepakati bersama Kementerian Haji berjalan sesuai hasil Panitia Kerja (Panja) DPR RI. “Kita (Timwas Haji DPR RI) sudah melakukan persiapan. Jadi brainstorming apa yang poin-poin yang harus dilakukan dan pembagian tugas kerja ya. Karena saking banyaknya kita harus mengawasi mitra kita, Kementerian Haji, sebanyak 221.000 jemaah yang harus kita pastikan,” ujar Cucun.
Ia menjelaskan, Timwas dibagi ke dalam beberapa kelompok pengawasan, mulai dari akomodasi hotel, katering, hingga transportasi jamaah di Tanah Suci. “Jadi tadi dibagi ada yang di tim mengawasi akomodasi, hotel, segala macam, apa sudah sesuai dengan hasil Panja. Kemudian juga tim cek katering. Kemudian juga tim transportasi, mengenai bus shalawat, kemudian terminal-terminal yang digunakan, apakah ini sudah berjalan efektif,” katanya.
Politisi Fraksi PKB ini menyoroti persoalan transportasi jamaah yang kerap menjadi kendala setiap musim haji. Menurutnya, kepadatan jamaah lintas negara sering membuat jamaah Indonesia kesulitan mendapatkan akses transportasi.
“Karena kita itu kan yang dikhawatirkan dari tahun ke tahun, jemaah kita ini menyatu dengan yang negara-negara lain. Sehingga kalau jemaah haji Indonesia disatukan dengan yang dari Turki, kemudian dari wilayah-wilayah yang orang-orangnya lebih postur tubuhnya lebih besar, ini kasihan kadang-kadang mereka nunggu bus itu berjam-jam,” ungkapnya.
Cucun juga mengingatkan pentingnya mitigasi menjelang fase Armuzna, terutama terkait skema Murur dan Tanazul bagi jamaah lanjut usia dan berkebutuhan khusus. “Dan terutama kita nanti akan melakukan pengawasan persiapan puncak haji, Armuzna ya. Apakah yang disampaikan dan yang ditawarkan waktu rapat-rapat di Komisi VIII dengan Kementerian Haji ini sudah sesuai belum,” jelasnya.
Maka dari itu, ia menegaskan Timwas tidak ingin kembali menemukan persoalan kapasitas tenda yang melebihi batas sebagaimana sempat terjadi pada musim haji sebelumnya. “Kita tidak ingin menemukan lagi tempat tidurnya kapasitas yang harusnya diisi oleh satu tenda 50 orang, diisinya sampai 100 orang sehingga tidak tertampung,” tegasnya.
Selain itu, Timwas DPR RI juga akan memastikan skema transportasi Taroddudi berjalan optimal agar jamaah tidak terlantar atau berjalan kaki dari Muzdalifah menuju Mina. “Kita ingin pastikan tidak ada jemaah haji yang jalan kaki nanti, jalan kaki dari Muzdalifah ke Mina,” pungkasnya.
