Penulis: redaksi

Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah untuk segera merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). Termasuk di dalamnya soal regulasi mengenai power wheeling, Komisi VII melihat bahwa sah-sah saja jika pemerintah ingin mengambil alih regulasi penerapan power wheeling di Indonesia. Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita melihat power wheeling bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi over supply (kelebihan suplai) listrik yang ada di Indonesia. “Selama pemerintah memiliki dari sistem power wheeling, maka sangat dapat memudahkan transfer energi listrik dari sumber energi baru dan energi terbarukan, karena pemanfaatan jaringan transmisi ini mempunyai skema yang cukup besar…

Komisi IX DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) terhadap Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Obat. Panja ini nantinya akan menginvestigasi lebih dalam tata kelola kefarmasian untuk mencegah kejadian seperti gangguan ginjal akut terulang kembali. Demikian tertuang dalam salah satu poin kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM Penny K Lukito, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi Indonesia, serta International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 NOvember 2022. Pembentukan Panja bermula dari usulan sejumlah fraksi di Komisi IX DPR RI, mulai dari PDIP,…

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rahmat Gobel menerima perkenalan kepengurusan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) periode 2022-2024 yang dipimpin oleh Ketua KWP Terpilih yakni Ariawan. Rahmat Gobel berharap dengan kepengurusan baru ini, DPR dan KWP dapat bersatu menjalin kerja sama yang baik untuk Negara dan Bangsa Indonesia. “Harapan saya bangunlah kekompakan diantara kita. Banyak orang berpendapat, silahkan saja, tapi harus jaga nilai-nilai, ada etika yang harus dijaga. Jangan sampai menambah pesimisme. Menjelang Pemilu dan penyelenggaraan G-20 kita harus bangun optimisme. Ini momentum bagi Indonesia. Kita harus mengejar ketertinggalan,” ujarnya saat membuka acara di Gedung Nusantara II,…

Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia, Putu Supadma Rudana, mengapresiasi penyelenggaraan Pameran Temporer Museum dengan tema “Rumah Rakyat, Gedung-gedung DPR RI dari Masa ke Masa” yang diselenggarakan oleh Museum DPR RI. Menurut Anggota DPR RI itu, momen pameran ini hendaknya digunakan untuk menggaungkan kemuliaan bangsa. “Saya sangat mengapresiasi penyelenggaraan pameran kali ini. Karena memang kita ketahui, bahwa tidak banyak yang mengetahui perjalanan DPR RI dari awal dan bahkan dengan sejarahnya yang bukan hanya di gedung ini saja. Melainkan juga bisa dilihat perjalanan DPR RI dari berbagai tempat, bahkan sampai di luar Jakarta,” ujar Putu usai membuka secara resmi Pameran Temporer tersebut…

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar menilai temuan cemaran etilen glikol (EG) lebih dari ambang batas aman pada beberapa jenis obat sirup sebagai peringatan untuk memperketat pengawasan. Pria yang akrab disapa Gus Muhaimin ini mengingatkan pemerintah terutama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar tidak lalai dalam mengawasi peredaran obat di Indonesia, terutama obat yang banyak dikonsumsi oleh anak-anak dan masyarakat miskin. “Kasus gagal ginjal akibat keteledoran soal obat ini harus menjadi perhatian serius Negara. Negara nggak boleh lalai atas keselamatan rakyatnya. Apalagi yang paling banyak korbannya anak-anak dan masyarakat miskin,” kata Gus Muhaimin…

Kasus pencemaran obat yang menyebabkan kasus gagal ginjal akut terhadap anak menjadi perhatian khusus bagi parlemen. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendukung keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Polri untuk melakukan penegakkan hukum terhadap dua perusahaan farmasi terkait cemaran obat sirup yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut misterius pada anak. Dasco juga meminta alat kelengkapan dewan (AKD) DPR yang bermitra dengan bidang kesehatan, Komisi IX untuk mengawasi jalannya proses penegakan hukum tersebut. “Kita akan minta kepada komisi teknis, dalam hal ini Komisi IX untuk mengawal proses penegakan hukumnya,” kata Dasco kepada wartawan di Gedung DPR…