Penulis: redaksi

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan potensi penyebaran Hantavirus harus segera dimitigasi dan diantisipasi pemerintah. Pernyataan itu disampaikan menyusul temuan suspek Hantavirus di Kulon Progo serta adanya warga negara asing di Jakarta yang diketahui masuk dalam kontak erat klaster MV Hondius. Puan menilai langkah pencegahan perlu dilakukan sedini mungkin agar penyebaran virus tidak meluas di tengah masyarakat. Menurutnya, pengalaman menghadapi pandemi Covid-19 seharusnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam memperkuat sistem surveilans dan mitigasi penyakit menular. “Dari awal memang harus segera dilakukan pencegahan. Sebaiknya secara cepat dilakukan mitigasi dan dicegah, sehingga tidak sampai meluas,” kata Puan saat memberikan keterangan media…

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengapresiasi langkah Bareskrim Polri yang berhasil membongkar sindikat judi online jaringan internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Dalam pengungkapan kasus tersebut, aparat mengamankan 321 warga negara asing (WNA) yang diduga terlibat dalam operasional perjudian daring berskala besar. Hal itu disampaikan Lallo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026), menanggapi pengungkapan markas judi online yang dilakukan tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya. Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan komitmen Polri menjaga Indonesia agar tidak menjadi basis kejahatan siber lintas negara. “Yang pertama, kita mengapresiasi langkah Bareskrim Polri yang melakukan penangkapan atau membongkar sindikat…

Pemerintah didorong segera menyusun roadmap yang jelas dan terukur untuk menyerap guru honorer ke dalam skema Aparatur Sipil Negara (ASN). Peta jalan tersebut dinilai penting agar proses penataan kepegawaian berjalan sistematis dan memberikan kepastian bagi para guru yang selama ini telah mengabdi di berbagai daerah. Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menegaskan, penataan guru honorer tidak dapat dilakukan secara instan karena melibatkan serangkaian tahapan administratif, mulai dari pengajuan formasi oleh pemerintah daerah, audit kebutuhan oleh Kementerian PAN-RB, hingga pencatatan dalam basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Roadmap-nya harus jelas. Kalau target penyelesaiannya 2027, maka seluruh proses harus dipersiapkan…

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto menegaskan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan akan segera masuk dalam pembahasan. Pasalnya, amanat pembentukan beleid baru merupakan amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu, DPR bersama pemerintah diminta segera memulai pembahasan agar target penyelesaian regulasi tersebut dapat tercapai sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. Edy mengatakan Komisi IX DPR RI telah menyiapkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru. Ia pun berharap pembahasannya dilakukan di Komisi IX. Menurutnya, komisi yang membidangi ketenagakerjaan tersebut paling memahami berbagai persoalan yang selama ini dihadapi pekerja maupun pengusaha. “Karena itu Komisi IX sudah membentuk Panja Undang-Undang Ketenagakerjaan ini dan saya berharap Undang-Undang…

DPR RI menegaskan bahwa perumusan definisi perlindungan konsumen pada Pasal 1 angka 1 UU 8/1999 telah dilakukan secara tepat, komprehensif, dan fleksibel, karena tidak membatasi bentuk perlindungan pada kondisi atau jenis transaksi tertentu. Justru beleid itu memberikan ruang adaptasi terhadap perkembangan kebutuhan hukum, termasuk dalam menghadapi dinamika transaksi digital dan lintas negara. Anggota Komisi III DPR RI Martin D Tumbelaka mengungkapkan perumusan definisi perlindungan konsumen dalam Pasal 1 angka 1 UU 8/1999 bersifat terbuka dari frasa “segala upaya” dan “menjamin adanya kepastian hukum” justru memberikan ruang adaptasi terhadap perkembangan kebutuhan hukum, termasuk dalam menghadapi dinamika transaksi digital dan lintas negara.…

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan APBN Tahun 2027 harus mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus mengurangi ketimpangan sosial di tengah tekanan global yang masih berlangsung. Menurutnya, DPR RI bersama pemerintah pada masa persidangan ini akan membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 dalam situasi global yang penuh tekanan dan risiko. “DPR RI memahami bahwa penyusunan kerangka kebijakan fiskal tahun 2027 dilakukan dalam situasi global yang penuh tekanan dan risiko,” ujar Puan saat membuka Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Ia menjelaskan, tantangan ke…

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan agar pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk segera mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional, termasuk terhadap sektor UMKM dan kebijakan fiskal Indonesia ke depan. Menurutnya, kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian harus menjadi perhatian serius pemerintah agar tidak berdampak pada stabilitas ekonomi domestik. Ia menilai langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini agar tekanan global tidak semakin memperburuk kondisi perekonomian nasional. “Ya tentu saja kita akan meminta kepada pemerintah dan stakeholder yang ada untuk mengantisipasi hal tersebut,” kata Puan saat menyampaikan keterangan media pascaagenda Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).…

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti dampak konflik geopolitik dan ekonomi di kawasan Timur Tengah terhadap perekonomian nasional. Pasalnya, ketegangan di jalur strategis Selat Hormuz telah memberikan tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan ketahanan energi Indonesia. “Saat ini kita masih berada dalam tekanan besar akibat konflik geopolitik dan ekonomi di kawasan Timur Tengah, khususnya di jalur strategis Selat Hormuz yang merupakan salah satu urat nadi perdagangan energi dunia,” ujar Puan saat membuka Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang Tahun 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Puan lalu menyebut berbagai tekanan yang tengah dihadapi Indonesia buntut…

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta pemerintah memperkuat fasilitas medis, layanan pendampingan, serta pengawasan terhadap jemaah Indonesia menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Hal itu disampaikan menyusul meningkatnya jumlah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci serta bertambahnya jemaah yang membutuhkan perawatan intensif. Selly mengapresiasi pelaksanaan pemberangkatan jemaah haji tahun ini yang dinilainya berjalan cukup baik. Menurutnya, mayoritas jemaah gelombang pertama telah tiba di Madinah, sementara sebagian jemaah lainnya mulai masuk ke Makkah seiring keberangkatan gelombang kedua. Namun demikian, ia menegaskan masih terdapat sejumlah catatan penting yang perlu segera dievaluasi pemerintah. “Saya pertama-tama mengucapkan terima…

Kebijakan penghapusan tenaga honorer tidak boleh menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap para tenaga non-ASN yang selama ini telah mengabdi kepada negara. Pemerintah diminta memastikan proses penataan kepegawaian berjalan secara adil dan memberikan kepastian status bagi seluruh tenaga honorer, termasuk guru honorer yang masih aktif mengajar. Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menegaskan, sesuai amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak boleh lagi ada pekerja yang bersifat tidak tetap bagi mereka yang bekerja di instansi pemerintah. Menurutnya, seluruh pegawai harus diarahkan masuk ke dalam skema ASN melalui dua jalur, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah…