- Atalia Praratya Soroti Kualitas dan Kenyamanan Layanan RS Siloam Balikpapan
- Bill Cost Estimation Jadi Konsep Baru dalam Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pembentukan UU
- Deng Ical Kecam Keras Pelaku Kekerasan terhadap WNI Pekerja Rumah Tangga di Malaysia
- Optimalisasi PNBP Dapat Perkuat Dukungan Anggaran Kejaksaan
- Azis Subekti Dukung Penambahan Anggaran KPU-Bawaslu Guna Pengembangan E-Voting
- Atasi Banjir Palembang, BAM Ajak Warga Terapkan Pilah Sampah Berbasis Nilai Ekonomi
- BPIP Minim Sosialisasi, Maruli Khawatir Generasi Muda Luntur Nilai Pancasila
- Perlu Dukungan Anggaran, BSN Berperan Strategis Jaga Standar Seluruh Produk di Indonesia
Penulis: redaksi
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mewanti-wanti pemerintah agar waspada karena Indonesia masuk ke dalam kategori negara gagal sistemik. “Jika mengacu pernyataan Sekjen PBB Antonio Guterres, Indonesia sudah masuk ke dalam negara gagal sistemik karena pembayaran bunga utang pada tahun 2022 lebih besar dari anggaran kesehatan 2022,” ungkap Netty dalam keterangan tertulis yang diterima Politikparlemen.co, di Jakarta, Jumat (20/7/2023). Menurut Netty, dana yang dikeluarkan negara untuk membayar bunga utang jauh lebih besar dari realisasi anggaran kesehatan pada 2022. “Realisasi anggaran kesehatan tahun 2022 hanya Rp176,7 triliun, sementara pembayaran bunga utang kita tahun 2022 lebih dari dua kali lipatnya yakni…
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyayangkan permasalahan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang kerap menjadi polemik setiap pergantian tahun ajaran baru. Dirinya menegaskan Kemendikbudristek agar segera menuntaskan problematika tersebut supaya memberikan kepastian generasi bangsa untuk memperoleh akses pendidikan sesuai jenjangnya. “Akhirnya kan ini nggak adil bahkan anak yang enggak tahu apa-apa hanya gara-gara dekat dengan sekolah itu (malah ditolak), padahal dia punya hak lebih besar karena dapat dikasih skor lebih besar dan seterusnya. Ini (masalah) pendidikan kok sampai-sampai seperti itu? mau nanti jadinya apa? kalau anak masuk sekolah saja dengan cara membohongi,” tanggap…
Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez meminta kepolisian mengusut tuntas kasus tewasnya seorang tahanan di Polresta Banyumas, Jawa Tengah. Selain itu, Polri diingatkan untuk menindak tegas oknum Polisi yang terlibat dalam kasus ini demi keadilan bagi korban. “Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dibatasi oleh status tahanan, sehingga sekalipun seseorang sedang ditahan polisi, yang bersangkutan tetap berhak dilindungi keamanannya, sesuai dengan aturan perundang-undangan,” kata Gilang dalam rilis yang diterima Politikparlemen.co, Kamis (20/7/2023). Seperti diketahui, tersangka kasus dugaan pencurian sepeda motor (curanmor) berinisial OK (26) tewas dengan kondisi penuh luka saat berada di dalam tahanan Polresta Banyumas. Diduga, OK mengalami penganiayaan yang…
Banyaknya kenyataan yang berbeda dengan informasi yang disampaikan sejumlah menteri kabinet, membuat Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti perlu mengingatkan. Karena rakyat dan bangsa ini seperti terkena PHP alias harapan palsu. Salah satu contoh adalah program JETP (Just Energy Transition Partnership) yang dibanggakan sebagai hasil gemilang pertemuan G20 di Bali. Ternyata faktanya makin redup dan berbeda kenyataan dengan informasi yang disampaikan saat itu. “Saat itu dikatakan Indonesia berhasil memperoleh pembiayaan 20 miliar US Dolar. Untuk percepatan program transisi energi hijau. Disampaikan ketika itu, 10 miliar USD bantuan hibah, dan 10 miliar USD sisanya pinjaman lunak. Kita sudah senang saat…
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendorong Kementerian Kesehatan agar memberikan alokasi khusus pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Zainoel Abidin di kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Alokasi khusus tersebut terkait pemberian dukungan untuk pengembangan rumah sakit agar dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Aceh. Sehingga, masyarakat Aceh yang tidak memilih untuk berobat ke Malaysia. Dari penjelasan yang disampaikan pihak RSUD dalam pertemuan dengan Komisi IX DPR RI, bahwa terdapat kendala yang harus dihadapi hingga kini. Seperti masih kurangnya sumber daya manusia seperti dokter spesialis, kurangnya kapasitas pada ruang instalasi gawat darurat (IGD), kurangnya fasilitas kesehatan…
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin melakukan sosialisasi literasi keuangan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini diperlukan mengingat OJK mencatat akses keuangan atau inklusi keuangan syariah secara nasional hanya 12,12 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan angka inklusi keuangan secara umum yang menyentuh 85,10 persen pada 2022. Sedangkan, literasi keuangan syariah atau kemampuan memahami produk keuangan syariah hanya 9,14 persen lebih rendah dari literasi keuangan secara umum yaitu 49,68 persen. “Angka-angka ini berarti bahwa berbagai produk keuangan syariah masih belum menjangkau seluruh masyarakat, dan belum sepenuhnya dipahami akan manfaat dan risikonya. Untuk itu, saya sangat senang dengan adanya…
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji menekankan pentingnya peranan UMKM dalam struktur perekonomian nasional. Karenanya, pengembangan UMKM diarahkan untuk dapat masuk ke ekosistem digital sehingga para pelaku UMKM dapat mengembangkan pasarnya secara lebih luas hingga go global. Hal itu disampaikan Sarmuji dalam Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI di Rumah BUMN Surabaya, Jawa Timur, baru – baru ini. Sarmuji menyampaikan, UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM RI, tercatat jumlah pelaku UMKM di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 64,2 juta dengan kontribusi bersih terhadap produk domestik bruto mencapai 61,07 persen. Dengan jumlah…
Tim Komisi I DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses ke Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Ketua Tim Kunker Reses Bambang Kristiono menekankan pentingnya netralitas siaran serta peran penting RRI dalam memberikan edukasi dan informasi yang relevan kepada masyarakat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. “Netralitas RRI harus terjaga, kemudian juga ada partisipasi aktif dan dorongan langsung dari RRI Manado ini untuk memberikan imbauan dan ajakan kepada masyarakat setempat untuk melek politik dan memberikan pilihan sesuai dengan pilihan politiknya masing-masing,” ujar Bambang kepada Politikparlemen.co usai memimpin pertemuan Komisi I di LPP RRI Manado, Sulawesi Utara, Selasa (18/7/2023). Dalam konteks pemilu, RRI memiliki tanggung…
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan B Najamudin mengapresiasi langkah Ketua Mahkamah Agung Profesor Muhammad Syarifuddin yang melarang para hakim mengadili perkara permohonan perkawinan Beda Agama di tingkat pengadilan negeri. “Keputusan ketua MA harus dihormati sebagai ketetapan hukum positif seperti peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa dalam Surat edaran MA tersebut terdapat hal-hal yang debatble, saya kira semua peraturan perundang-undangan lainnya juga memiliki hal yang sama”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis (20/07). Menurutnya, Ketua MA tentu memiliki pertimbangan hukum yang kuat sebelum mengeluarkan SEMA tersebut. Tujuannya adalah agar semua keluarga di Indonesia dapat hidup damai dalam keabsahan dan kepastian status…
Komisi I DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses di Makodam XIV/Hasanuddin Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kunker yang diketuai oleh Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari ini ditujukan dalam rangka untuk melihat langsung dan mengapresiasi langkah proaktif Kodam XIV/Hasanuddin dalam kesiapan pengamanan Pemilu 2024. “Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Pangdam sudah sangat detail sekali. Dan termasuk sangat bagus persiapannya kesiapan Kodam XIV/Hasanuddin (dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024). Kodam XIV/Hasanuddin cukup banyak memiliki kegiatan yang penuh inovasi, terobosan baru dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat maupun prajuritnya sendiri,” ucapnya kepada Politikparlemen.co di sela-sela kunjungannya, di Sulawesi Selatan, Senin (17/7/2023). Politisi Fraksi PKS ini…
© Politikparlemen.co