Penulis: redaksi

Tanah ulayat merupakan tanah bersama yang dimiliki oleh para warga masyarakat hukum adat setempat. Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur menegaskan agar pendekatan penyelesaian sertifikasi tanah ulayat menggunakan pendekatan yang konsensual. Pendekatan ini, menurutnya, mengutamakan dialog, kompromi, dan membangun pemahaman dibandingkan kekerasan dan kekuatan. Sehingga, isu-isu pertanahan bisa terselesaikan dengan minim konflik sosial. “Masalah tanah itu dari awalnya sudah berat. Jadi, kita harus betul-betul hati-hati karena jangan sampai menjadi batu sandungan,” ucap Aus dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR ke Kantor Wilayah ATR/BPN di Serang, Provinsi Banten, Jumat (29/9/2023). Sepakat, Anggota Komisi II DPR Endro Suswantoro Yasman…

Read More

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri perayaan ulang tahun ke-76 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan di Sopo Del Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 28 September 2023. Prabowo yang hadir mengenakan batik menceritakan hubungannya dengan Luhut saat mengabdi bersama sebagai prajurit baret merah hingga kini telah purna tugas. “Kita mendirikan pasukan antiteror bersama, kita sekolah bersama di Jerman dan sebagainya,” kata Prabowo. Selain itu, Prabowo juga mengakui Luhut yang dulu adalah komandannya saat berkiprah sebagai Komando Pasukan Khusus (Kopassus) turut membentuknya hingga hari ini, termasuk saat sama-sama berupaya membangun negara. “Kita sekarang bekerja untuk bangsa dan rakyat.…

Read More

Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto nampak tertawa riang gembira bersama dengan Kaesang dan jajaran Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Momen itu tergambar ketika Prabowo turut menghadiri acara Perayaan Ulang Tahun Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ke 76 yang diselenggarakan di Sopo Del Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 28 September 2023. Prabowo bersama dengan Kaesang yang didampingi sang istri Erina nampak bercengkrama sembari berbincang santai dengan Grace Natalie Wakil Ketua Dewan PSI, Isyana Bagoes Oka Plt Sekjen PSI dan Cheryl Tanzil Ketua DPP PSI. Mereka nampak asyik berbincang hingga tertawa bersama sembari mengabadikan…

Read More

Komisi VI DPR RI mendorong enam sub-holding PT Pertamina untuk meningkatkan manajemen dan digitalisasi agar mampu bersaing dalam kompetisi internasional. Enam subholding tersebut adalah PT Pertamina Hulu Energi, PT Kilang Pertamina Internasional, PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Power Indonesia, PT Pertamina Gas Negara, dan PT Pertamina International Shipping. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji sebagaimana termaktub dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat dengan enam direktur utama dari enam subholding tersebut di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2023). Lebih lanjut, Sarmuji mengungkapkan Komisi VI juga meminta penjelasan kepada PT Pertamina Hulu Energi menuju program target nasional produksi minyak…

Read More

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Hendrawan Supratikno menekankan perlunya peta jalan (roadmap) yang jelas bagi BUMN yang mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN). Hal tersebut, agar PMN yang dikucurkan dapat benar-benar bermanfaat dan efisien dalam pemanfaatannya. “Peta jalan yang jelas (diperlukan bagi BUMN pengusul PMN), sebab kalau PMN dikucurkan tanpa persiapan BUMN untuk melakukan inisiatif strategis, untuk meningkatkan kinerja, tentu PMN ini menjadi tidak berguna sebenarnya, hanya menyambung kehidupan yang sulit sebenarnya,” ujarnya kepada Politikparlemen.co usai melakukan penelaahan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap PMN kepada tiga BUMN yakni PTPN, PT PNM dan kepada PT PII, di Surabaya, Selasa…

Read More

Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono meninjau dampak kekeringan akibat terjadinya El Nino, khususnya di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Salah satu kecamatan yang didatanginya bertempat di Jakulo yang meskipun sudah masuk Bulan Oktober (musim tanam ketiga) namun secara irigasi tetap baik. “Tapi, tidak menutup kemungkinan wilayah lainnya di Kudus juga mengalami kekeringan,” jelasnya di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi IV DPR RI ke Kudus, Jawa Tengah, Selasa (26/9/2023). Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menyampaikan bahwa masukan dari para petani, kades serta camat di kecamatan ini terkait dengan persoalan bibit, pupuk, dan utamanya masalah kekeringan dan kebanjiran di wilayah ini “Juga disampaikan terkait dengan kondisi kekeringan dan kebanjiran di wilayah…

Read More

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai perlu kewenangan pembagian tugas yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebab, menurutnya, saat mulai bangkit dari pandemi Covid-19, Bali menghadapi serbuan dari turis-turis asing yang mengambil posisi sebagai pramuwisata (tour guide). “Padahal, sudah seharusnya mereka sudah tersertifikasi. Faktor yang membuat ini menjadi timbul masalah (karena) banyak orang yang akhirnya tiba-tiba jadi guide adalah disebabkan fungsi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Dede kepada Politikparlemen.co, usai pertemuan Tim Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI ke Pemkab Badung, Bali, Rabu (27/9/2023).  Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menjelaskan terkait pembagian kewenangan untuk…

Read More

Anggota komisi IV DPR RI Sutrisno menjabarkan kendala apa saja yang dialami oleh UMKM pengasapan ikan di ASAP INDAH (sentra pengasapan Wonosari, Demak). berharap dengan datangnya komisi IV DPR RI para pelaku umkm ini lebih memahami program program yang terdapat di KKP dan dimanfaatkan fasilitasnya. “Kita ini kan penghasil ikan terbesar, 5 besar di dunia ya. Tapi akar persoalannya rakyat penilaiannya masih miskin. Rakyat pandai menangkap ikan tapi yang tidak pandai bagaimana mengolah dan mendistribusikan. Ini salah satu pengolahan ya pengolahan untuk bisa memberikan nilai tambah. Hanya persoalannya kan masih sejak tahun 2000 masih dilakukan secara tradisional,” jelasnya usai mengikuti…

Read More

Sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang devisa negara terbesar untuk Indonesia setelah sektor minyak dan gas bumi. Akan tetapi banyak pengelolaan pariwisata yang salah, salah satunya banyak privatisasi kawasan wisata oleh pihak investor. Untuk itu perlu aturan yang jelas dan rinci yang dituangkan dalam RUU Kepariwisataan yang saat ini sedang digodok Komisi X DPR RI. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengungkapkan perlunya aturan yang jelas untuk sektor wisata agar tidak ada lagi privitasi oleh pihak investor sehingga kepentingan masyarakat tidak ternganggu. “Banyak lokasi wisata di Bali ini sudah diprivatisasi oleh investor, seperti contohnya beberapa pantai di…

Read More

Tim Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan (Panja RUU Kepariwisataan) Komisi X DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung, Bali guna mendengar masukan dan mendalami apa yang dilakukan oleh pemda dan stakeholder setempat terkait RUU tersebut. Ketua Tim Rombongan Kunspik Dede Yusuf Macan Effendi menjelaskan Pemerintah saat ini sedang menggencarkan adanya wisata Destinasi Super Prioritas (DSP) di beberapa tempat. Namun, menurutnya, dalam pelaksanaannya, DSP ini tidak terlalu signifikan karena banyak hal yang belum disesuaikan. Mulai dari sumber daya manusia, atraksi, hingga keberlanjutannya. Karena itu, jelasnya, majalah Forbes pernah menempatkan Indonesia sebagai The Most Beautiful Places in the world. “Namun, yang digambarkan…

Read More