Penulis: redaksi

Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khaerul Saleh mengatakan ada dua hal yang menjadi sorotan Komisi III dalam pengamanan kawasan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dua hal tersebut berkaitan dengan peredaran narkoba dan tindak pidana yang dilakukan wisatawan di NTB. Seperti diketahui, NTB memiliki destinasi pariwisata prioritas Mandalika dan destinasi wisata lainnya. Berkaitan dengan peredaran narkotika dan obat/bahan berbahaya (narkoba), Pangeran berharap Kepolisian Daerah NTB dan stakeholder terkait dapat menjaga NTB agar tetap aman dari peredaran narkoba. Sebab, dengan banyaknya destinasi wisata di NTB, berarti menambah pula pergerakan wisatawan ke NTB yang dikhawatirkan menjadi pintu masuk peredaran narkoba. “Sebagai daerah wisata nasional,…

Read More

Pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) presiden 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024. Sementara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan digelar pada 27 November 2024. Karena itu, Komisi I DPR RI menilai perlu adanya dorongan dan pengawalan dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara (Sumut) agar informasi mengenai Pemilu dan Pilkada tersebut dapat tersebar dengan baik dan juga netral. Di sisi lain, Komisi I menilai perlu adanya edukasi kepada seluruh lembaga penyiaran. Baik yang berbentuk Lembaga Penyiaran Publik (LPP) ataupun Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) agar tidak ada berita hoaks, kampanye hitam, ataupun informasi yang merugikan satu pihak. Demikian disampaikan…

Read More

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan delegasi dari US-ASEAN Business Council (US-ABC) di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Kamis (25/05/2023). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas berbagai kerja sama di bidang investasi dan hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan Indonesia. “Pertama, mengenai bagaimana Indonesia meningkatkan ekosistem dari industri electric vehicle atau mobil listrik yang memang Indonesia memiliki sumber daya mineral yang sangat besar. Yang kedua, bagaimana Indonesia bisa juga mendapatkan fasilitas untuk masuk di dalam pasar electric vehicle di Amerika Serikat dan bagaimana kita bisa meningkatkan peranan dan juga kemampuan untuk menarik investasi,” ucap Menkeu. Selanjutnya, Menkeu…

Read More

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Doni Maryadi Oekon mengatakan, banyaknya masyarakat yang kini mulai memahami energi baru terbarukan (EBT) mengharuskan Pemerintah, dalam hal ini PLN untuk membuat mekanisme yang jelas terhadap penggunaan besaran kapasitas bagi industri dan perumahan, agar PLN dapat terus memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini disampaikan Maryadi usai melakukan pertemuan dengan Direksi dan Jajaran PT. PLN (Persero) UID Jawa Barat, Bandung, Kamis, 25 Mei 2023. “Jadi, yang paling betul adalah kapasitas dari industri atau kapasitas dari rumah itu memasang jangan melebihi dari kapasitas, jadi mereka di bawah kapasitas yang dibutuhkan, sehingga produksi dari PLN pun bisa diserap…

Read More

RUU Kesehatan khususnya pada ketentuan produk tembakau sebagai zat adiktif disetarakan dengan Narkotika menuai ragam pertanyaan publik. Pasal 154-158 kini menuai penolakan sejumlah pihak. Meski masih dalam pembahasan yang belum final, bagaimana posisi Industri rokok elektrik? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menilai harus ada pengaturan terhadap industri rokok elektrik/Vape. Atas dasar itu, Baleg akan mengundang industri Vape untuk penguatan regulasi. “Tentunya kami akan undang, saya akan usulkan kepada Badan Legislasi supaya polemik di publik ini bisa terjawab, kita akan undang industri vape itu seperti apa, bahan bakunya seperti apa, kalau memang bahan bakunya belum diawasi maka harus…

Read More

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menentang ketentuan zat adiktif dikategorikan sebagai narkotika di dalam draf RUU Kesehatan. Spirit RUU Kesehatan sebenarnya adalah perbaikan pelayanan kesehatan. Firman menjelaskan, DPR melalui Badan Legislasi, tidak pernah memasukkan norma ataupun pasal zat adiktif disetarakan dengan narkotika. Industri rokok elektrik/Vape tak perlu risau. “Kami tidak melarang industrinya dari rokok Vape itu tetapi yang kami cermati, yang kami akan awasi, minta kepada pemerintah melalui BPOM itu dari bahan bakunya. Kalau dibuat murni dari tembakau kami setuju,” kata Firman dalam diskusi dialektika demokrasi bertajuk ‘Mengkaji Lebib Dalam Zat Adiktif di RUU Kesehatan’ di Media…

Read More

Rokok elektrik diyakini bakal jadi industri unggulan baru di Tanah Air. Apalagi, batasan-batasan penggunaan rokok elektrik di negara-negara luar mulai dicabut. Hal ini disampaikan Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Aryo Andriyanto, dalam diskusi Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) dengan DPR RI bertajuk ‘Mengkaji Lebih Dalam Zat Adiktif di RUU Kesehatan’ di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 25 Mei 2023. “Sekarang kita bisa lihat negara-negara enggak ada satupun yang mulai melarang rokok elektrik, malah ada negara yang tadinya melarang, tadinya memberi batasan-batasan yang ketat, sekarang malah mulai membuka,” kata Aryo. Aryo menilai yang diperlukan saat ini adalah membuat regulasi terkait idustri rokok…

Read More

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merampungkan peta jalan (roadmap) OJK 2022-2027. Roadmap ini berisikan permasalahan, tantangan, dan program kerja selama 5 (lima) tahun dari kepemimpinan Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK yang telah dilantik sejak tahun lalu. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mengimbau OJK agar melaksanakan roadmap tersebut secara maksimal. “Kami ingin menyampaikan apresiasi atas penyempurnaan roadmap ini. Beberapa hal yang menjadi perhatian kami juga sudah diakomodir, seperti kebijakan kendaraan listrik dan hilirisasi industri, sinkronisasi dengan peta jalan sektoral, pengawasan terintegrasi, edukasi dan perlindungan konsumen, penanganan pengaduan konsumen, serta penanganan investasi ilegal dan pinjaman online (pinjol)…

Read More

Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mendukung pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap alokasi dan penyaluran anggaran pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2022-2023. Hal ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas anggaran dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Pria yang akrab disapa Gus Imin ini secara khusus menyoroti koordinasi antarlembaga negara yang masih tumpang tindih dan cenderung berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya hal ini berpotensi membuat program pengentasan kemiskinan tidak berjalan optimal, terutama kemiskinan ekstrem. “Saya kira sudah waktunya diubah, dievaluasi pola dan sistem pengentasan kemiskinan yang ditetapkan selama ini, terutama kemiskinan ekstrem yang nyatanya masih ada di negara ini.…

Read More

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen untuk terus mendukung pelaku jasa industri Engineering, Procurement, and Construction (EPC) nasional melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Jasa industri EPC atau Rancang Bangun dan Kerekayaasaan merupakan salah satu jasa industri prioritas yang dikembangkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional 2020-2024.Jasa industri memiliki peran yang penting dalam pembangunan industri baru maupun dalam perluasan industri. “Menurut data BKPM, pada triwulan I – 2023,industri pengolahan merupakan kontributor utama investasi di Indonesia (42,4 persen). Ini menandakan jasa EPC yang bergerak di bidang industri memiliki potensi pasar yang besar, baik dalam bentuk pembangunan…

Read More