Penulis: redaksi

Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma selaku anggota Badan Akuntabilitas Publik DPD RI menyampaikan sejumlah poin penting dalam pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), Rabu (15/11/2023). Agenda pertemuan tersebut diantara dalam rangka meminta penjelasan tentang pengaduan masyarakat terhadap laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Terdapat empat hal yang disampaikan Dr. Filep Wamafma tentang penegakan hukum di daerah, termasuk terkait OTT KPK terhadap pejabat pemda dan perwakilan BPK di Sorong. Pertama, meminta Kejagung melakukan penguatan instrumen kejaksaan baik kejaksaan tinggi maupun kejaksaan negeri di daerah. Hal ini penting dilakukan dalam rangka mendukung para…

Tak dapat dipungkiri, jurang kesenjangan antar-wilayah di Indonesia begitu lebar. Dampaknya, terjadi ketimpangan yang jauh dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini imbas pembangunan secara komprehensif yang tak merata. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai harus ada langkah nyata dalam mengatasi kesenjangan antar-wilayah dengan jurang yang sangat lebar tersebut. “Ini menjadi masalah yang cukup serius dan memerlukan formula yang serius agar menurunkan tingkat kesenjangan sosial yang terjadi,” tutur LaNyalla di sela kunjungan kerjanya ke Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/11/2023). Senator asal Jawa Timur itu menilai ketimpangan ini tentu saja akan menjadi hambatan yang serius dalam…

Generasi emas Indonesia dapat diwujudkan jika Indonesia mampu memastikan anak-anak saat ini tercukupi kebutuhan gizi, layanan kesehatan, dan pendidikannya. Hal itu ditekankan Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher dalam acara Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Kota Cirebon 2023. “Posyandu adalah salah satu layanan kesehatan dasar yang dekat dengan masyarakat. Melalui Posyandu dilakukan layanan kesehatan ibu dan anak, KB, imunisasi, pemberian gizi serta pencegahan stunting,” ujar Netty dalam kegiatan tersebut yang diselenggarakan Komisi IX DPR RI bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinkes Kota Cirebon, Jawa Barat, Kamis (16/11/2023). Kader pendamping Posyandu menjadi ujung tombak keamanan pangan di masyarakat. Jika bekerja optimal,…

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan bahwa Biro Pemberitaan Parlemen salah satunya memiliki fungsi public relation yang terus dipacu menjalaninya dengan maksimal. Oleh karena, diakuinya, saar ini masih ada kinerja-kinerja dewan yang belum terinformasikan dengan baik ke publik atau masyarakat. Oleh karenanya konvergensi media secara utuh menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI. “Saya kira tantangan ke depan di era digital ini bagaimana melakukan konvergensi di antara semua informasi yang dikelola oleh masing-masing bagian atau unit kerja yang ada di bawah Biro Pemberitaan DPR ini. (Hal ini) agar pengelolaan multi platform, yakni media cetak, media…

Dengan adanya pembangunan ruas jalan tol Pekanbaru-Padang yang menghubungkan Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat, diharapkan mampu membuka akses dan peluang bagi wisatawan domestik maupun internasional untuk mengunjungi akses wisata. Salah satu akses wisata yang ada di kedua wilayah tersebut adalah situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. “Kita tahu di sini kan sedang dibangun jalan tol. Harapan kita jika jalan tol tadi selesai, maka mempermudah akses bagi wisatawan untuk datang ke Candi Muara Takus ini,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal, usai melakukan peninjauan pembangunan jalan tol ruas Pekanbaru-Padang, dan kawasan wisata Candi…

Pernyataan Menko Polhukam sekaligus cawapres dari PDI Perjuangan (PDIP) Mahfud MD yang menyebut tak ada masalah hukum dari pakta integritas Pj Kepala Daerah untuk mendukung capres Ganjar Pranowo dinilai membahayakan pelaksanaan Pemilu 2024. Khususnya, dalam menjaga netralitas ASN pada kontestasi politik Tanah Air. Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menilai Bawaslu perlu menginvestigasi kebenaran pakta integritas yang ‘memerintahkan’ Pj Kepala Daerah mendukung Ganjar. “Pak Mahfud jangan sampai menggunakan cara-cara penjelasan mengklaim sebagai persepektif hukum dan politik tapi sebetulnya bisa saja itu sebagai kesalahan, jadi saya ingatkan Pak Mahfud hati-hati juga,” katanya saat dihubungi wartawan, Jakarta, Kamis, 16…

Dua hari setelah malam pengundian nomor urut calon presiden, gerak gerik Pasangan Prabowo-Gibran yang luwes masih luas dibicarakan di sosial media. Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Anak Muda di Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rian Ernets menilai hal ini bisa menjadi contoh bagi bagi generasi muda. “Dua Kata untuk Prabowo Gibran malam itu; ‘Santuy dan Santun’. Ini sangat mewakili sekaligus jadi teladan generasi muda. Santuy sudah ada di jiwa kita anak muda. Tapi ternyata tak bisa santuy saja, tapi juga harus santun.” ujar Rian kepada wartawan, 16 November 2023. Sikap Pak Prabowo penuh senyum-tawa, berbalas pantun, berjoget jenaka dinilai Rian…

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI mendorong agar peraturan daerah dapat menyesuaikan dengan regulasi yang ditetapkan pusat dan sebaliknya regulasi pusat dapat mengakomodir kepentingan daerah. Untuk menyelaraskan regulasi pusat dan daerah, BULD melakukan kegiatan temu konsultasi pusat-daerah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kamis, 16 November 2023. Wakil Ketua BULD, Eni Sumarni mengatakan BULD menangkap keresahan pemerintah daerah dalam melakukan optimalisasi implementasi UU Cipta Kerja khususnya terkait perizinan sektor pertambangan, kehutanan dan lingkungan yang dinilai rawan benturan dan konflik kepentingan. “Upaya optimalisasi sektor pertambangan contohnya, akan selalu berbenturan dengan upaya yang dilakukan untuk pelestarian sektor ekologi melalui sektor kehutanan dan…

Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Panmus DPD RI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan narasumber akademisi di bidang hukum tata negara dan pakar otonomi daerah dalam rangka penguatan fungsi pengawasan DPD RI melalui peninjauan kembali Peraturan DPD RI Nomor 6 Tahun 2012. “Walaupun beberapa standar pelaksanaan pengawasan DPD RI sudah disusun dalam Tatib DPD RI, namun beberapa hal kami anggap masih perlu disesuaikan. Bahkan perlu dibentuk standar yang baru. Khususnya pada poin norma yang berguna untuk memperkuat fungsi pengawasan DPD RI,” kata Darmansyah Husein yang juga merupakan Senator asal Bangka Belitung saat membuka diskusi yang diselenggarakan di Aula…

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menilai saat ini daerah mengalami keresahan atas ditariknya kewenangan perizinan ke pusat di sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup. Dalam implementasinya, penarikan kewenangan tersebut justru rawan akan benturan dan konflik kepentingan. “Untuk itu kami menaruh perhatian serius atas sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup yang dititikberatkan pada upaya daerah dalam mengimplementasikan kebijakan di daerah pasca diundangkannya UU Minerba dan UU Cipta Kerja beserta turunannya,” ucap Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow saat ‘Temu Konsultasi Legislasi Pusat dan Daerah’ di Kantor Gubernur Banten, Kamis (16/11). Ia menambahkan bahwa dalam hal ini daerah tidak…