Penulis: redaksi

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia merasa malu dengan adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat anggota komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan. Dia meminta agar Bawaslu RI segera mengambil tindakan tegas. “Hari ini lima-limanya (Anggota Bawaslu Kota Medan) dipanggil sama Polda dan terindikasi juga mengaitkan teman-teman KPU di kota Medan juga. Ini persoalan sangat serius tinggal 80-an hari lagi, ada penyelenggara kena OTT. Oleh karena itu, saya kira Bawaslu harus mengambil sikap tegas tentang itu. Kalaupun nanti KPU ada yang terlibat juga begitu,” kata Doli di Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023). Lebih lanjut, usai adanya OTT, Doli…

Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus memberi apresiasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah berupaya melengkapi dan menyempurnakan peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dalam menghadapi pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Guspardi berharap, konsultasi ini bisa menambah kinerja Bawaslu semakin baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya ke depan. “Konsultasi yang dilakukan oleh Bawaslu kepada komisi II DPR RI terkait Perbawaslu adalah dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam meyongsong pemilu 2024 agar bisa dilaksanakan dengan lebih baik,” kata Guspardi Selasa, 21 November 2023. Sebagai Komisi II DPR RI, Guspardi ingin Bawaslu bisa tampil maksimal mengawasi pemilu secara tegas. “Kita berharap…

Pemilihan Presiden (Pilpres) secara langsung masih saja menghasilkan pembelahan (polarisasi) masyarakat dan aksi saling hujat serta caci maki antar pendukung pasangan calon peserta Pilpres. Fakta ini terlihat sangat jelas di media sosial dan di ranah publik tertentu. Hal ini menjadi sorotan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang menilai Pilpressung tidak cocok diterapkan di Indonesia, sebagai bangsa yang super majemuk, yang sebenarnya berkarakter asli bangsa yang guyub dan komunal, tetapi dipaksa menjadi bangsa individualis dan pragmatis. “Kita sudah punya sistem asli, pemilihan mandataris MPR melalui wakil yang utuh, alias penjelmaan rakyat, sehingga yang bermusyawarah itu seharusnya para hikmat. Tapi…

Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau akrab dikenal Haji Uma meminta pemerintah pusat turun tangan dan bersinergi dengan pemerintah Aceh untuk kebijakan penanganan pengungsi Rohingnya di Aceh. Hal ini disampaikan Haji Uma, Senin (20/11/2023) terkait pendaratan pengungsi Rohingnya disejumlah pesisir pantai Aceh pada Minggu 19 November kemarin. “Perlindungan kemanusiaan harus jadi prioritas, khususnya karena ada perempuan dan balita. Namun pemerintah daerah dan masyarakat Aceh juga dilematis karena terbatas kemampuan dan pertimbangan preseden pengalaman sebelumnya. Karena itu, pemerintah pusat harus turun tangan untuk penanganan masalah ini”, ujar Haji Uma. Haji Uma menambahkan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan pihak Kemenlu…

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah untuk mengevaluasi kembali skema pemberian insentif fiskal atau Reward kepada daerah dalam program penurunan angka stanting. Menurutnya, agenda penurunan stanting merupakan tugas dan tanggung jawab semua pihak khususnya pemerintah pusat dan daerah. Insentif fiskal penurunan stanting harus diberikan berdasarkan persentase penurunan dan kualitas atau inovasi program intervensi stanting di setiap daerah. “Pemerintah sudah menggelontorkan anggaran yang cukup besar untuk penanggulangan stanting. Jangan sampai program yang penting dan mendesak ini hanya dijadikan ajang untuk mendapatkan anggaran oleh pemerintah daerah”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (21/11). Mantan wakil…

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Yudisial (Panitia Seleksi Calon Hakim Agung Agung dan Hakim Ad Hoc 2023), dengan agenda Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2023. Dalam rapat ini Komisi Yudisial (KY) mengusulkan delapan calon hakim agung dan tiga calon hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM) Mahkamah Agung (MA) ke Komisi III DPR RI untuk menjal ani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Usai rapat tersebut, Komisi III DPR kemudian melanjutkannya dengan sesi pengambilan nomor urut dan pembuatan makalah calon…

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin memberikan beberapa tips sukses kepada mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Dehasen Bengkulu. Ia berpesan agar para mahasiswa jangan takut untuk bermimpi menjadi orang yang sukses dan hebat. “Saya berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, atau bisa dikatakan orang tua saya dulu sangat susah. Meski begitu saya punya mimpi untuk bisa menjadi orang sukses, alhamdulilah saat ini saya bisa menjadi pimpinan DPD RI termuda. Maka adik-adik bermimpilah setinggi-tingginya kelak kalian bisa menggantikan saya. Untuk itu anak muda harus bangkit,” ucap Sultan saat menerima kunjungan delegasi dari Universitas Dehasen Bengkulu di Gedung DPD RI,…

Komisi III DPR RI mendukung komitmen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjaga netralitas pada Pemilihan Umum 2024. Hal ini dalam rangka mengambil sikap berhati-hati agar terciptanya pemilu yang aman dan damai. “Komisi III mendukung komitmen Kemenkumham untuk menjaga netralitas dan kehati-hatian,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM RI, dengan agenda Optimalisasi Peran dan Fungsi Kemenkumham jelang Pemilu 2024 di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2023). Prinsip kehati-hatian itu terkait dalam menerapkan kebijakan strategis di bidang pemasyarakatan agar tidak mengurangi hak politik warga binaan yang…

DPR RI pada Sidang Paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 telah menetapkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI. Penetapan tersebut, atas hasil laporan pembahasan fit and proper test yang telah dilakukan oleh Komisi I DPR RI pada tanggal 13 November 2023. “Akhirnya setelah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan fraksi-fraksi dan Anggota Komisi I DPR RI terhadap Calon Panglima TNI, maka Komisi I DPR RI memutuskan, memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Calon Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M. Si sebagai Panglima TNI,” ujar Ketua Komisi I Meutya Hafid ketika membacakan Laporan Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara,…

Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 mengesahkan RUU tentang pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon (TPNW) atau Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir disahkan menjadi Undang-Undang. “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang pengesahan TPNW atau Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir dapat disahkan menjadi Undang-Undang? Tanya Ketua DPR RI Puan Maharani selaku pimpinan Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Selasa (21/11/2023). “Setuju,” setuju jawab peserta rapat yang dilanjutkan dengan ketok palu sidang. Sebelumnya Komisi I DPR RI menggelar rapat pembahasan tingkat I RUU tentang pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon (TPNW) atau Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir. Hasilnya, seluruh…