Penulis: redaksi

Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Aziz mengungkapkan bahwa berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) terbukti mampu menghasilkan kemandirian masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya berbagai karya kreatif masyarakat seperti membuat botol minuman (Tumbler), menjadi pembuat kopi (Barista), pelukis dan sebagainya. “Jadi ini kan balai latihan kita memastikan bahwa sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan dari sini artinya memang betul-betul SDM-SDM yang mandiri, yang setelah keluar dari balai latihan ini dapat bekerja sendiri. Tadi diperagakan kepada kita beberapa SDM alumni sini, ada yang menjadi membikin botol minuman (tumbler), pelukis, pembuat…

Anggota Komisi VIII DPR RI I Komang Koheri menilai pentingnya pelatihan berbasis sertifikasi bagi para pekerja sosial guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial (Kesos) di lingkungan Kementerian Sosial. Hal tersebut dikatakan Komang saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Senin (11/9/2023). “Kami ditugaskan bersama pimpinan Kunsfik ke BBPPKS Lembang, Kabupaten Bandung Barat dalam rangka melihat langsung tempat pelatihannya. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugasnya harus diberikan juga pelatihan, dan pelatihan ini harus juga berstandar dalam artian…

Badan Legislasi (Baleg) DPR menerima usulan tambahan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Usulan yang disampaikan tersebut akan dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2024 oleh Baleg DPR dalam rapat panja mendatang. Demikian pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas dalam Rapat Kerja dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej dan Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD Dedi Iskandar Batubara di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2023). “Setiap masing-masing usulan tersebut akan kami bahas kembali, untuk evaluasi kedua…

Konflik antara kepolisian dengan masyarakat adat di 16 kampung adat di Pulau Rempang dan Pulau Galang, Kepulauan Riau telah menjadi isu nasional. Para warga terancam tergusur oleh pembangunan proyek strategis nasional bernama Rempang Eco City. Konflik antara kepolisian dengan masyarakat adat yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau ini juga menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, menurutnya secara prinsip mengatasi konflik dengan kekerasan harus dihindari. “Kami melihat ada video-video, ya tentu kan kita perlu dalami. Secara prinsip-kan harusnya kita menghindari penggunaan kekerasan dalam mengatasi konflik-konflik di masyarakat,” kata Habiburokhman kepada awak media, di Jakarta, Senin (11/9/2023). Kejadian…

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengingatkan membuat karya tulis ilmiah sebagai syarat lulus pendidikan tinggi bukan momok yang harus ditakuti oleh mahasiswa. Ia menerangkan, membuat karya tulis ilmiah bisa membantu mahasiswa agar tidak berpikir secara pragmatis, namun kritis, sistematis, dan logis. Pernyataan ini disampaikan oleh dirinya menanggapi keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang menghapus kewajiban membuat karya tulis ilmiah sebagai syarat lulus pendidikan tinggi. Baik membuat tugas akhir atau membuat karya tulis ilmiah, ia menegaskan kebijakan tersebut perlu diatur dalam aturan yang gamblang agar tidak menimbulkan polemik dalam penerapannya. “Kita tahu bahwa setiap program…

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN diharapkan menjadi momentum bagi Indonesia bisa banyak mengejar ketertinggalan di bidang pertanian, pangan, dan kesehatan. Gobel menegaskan, bagi Indonesia ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dikerjakan Pertama, yaitu membangun ekosistem pertanian yang sehat, berkelanjutan, dan menguntungkan petani. Saat ini, Indonesia harus bersusah payah mencari pasokan beras ke beberapa negara karena sejumlah negara yang selama ini memasok beras ke Indonesia tak lagi mengekspornya Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dalam rilis yang diterima Parlementaria, Senin (11/9/2023). “Mereka mengutamakan pasokan dalam negerinya karena ancaman kekurangan pangan dunia. Selain itu, petani selalu mengeluhkan harga…

Komisi XI DPR RI bersepakat untuk menyetujui Pagu Anggaran Kementerian PPN/Bappenas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.102.741.189.000. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan Kementerian PPN/Bappenas di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2023). “Komisi XI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian PPN/Bappenas dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.102.741.189.000 dengan rincian per program yakni untuk Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp1.487.904.699.000 dan Dukungan Manajemen sebesar Rp614.836.490.000,” ujar Dolfie saat membacakan kesimpulan rapat. Pagu anggaran tersebut terbagi ke dalam masing-masing Eselon I Kementerian PPN/Bappenas…

Pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) seyogyanya harus sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mampu memberi manfaat kepada negara dan masyarakat. Dimana perusahaan pelat merah itu harus dapat memberikan dorongan pertumbuhan dan memberikan keuntungan bagi negara, namun jika tidak demikian, maka pemberian PMN sebaiknya dialihkan untuk hal yang lebih bermanfaat. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya, saat melakukan pertemuan dengan PT. Angkasa Pura II, PT. Garuda Indonesia, dan PT. Dirgantara Indonesia, di Auditorium Angkasa Pura, Banten, Senin (11/09/2023). “Tidak memberikan keuntungan terus untuk apa kita pertahankan, tahun…

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun hadir dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI, mengungkapkan bahwa pemerintah harus menjaga konsistensi dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dengan kebijakan terintegrasi. Misbhakun pun mencontohkan dengan adanya Motorcycle Grand Prix (MotoGP) di Mandalika sebagai daya tarik utama, bisa dipertahankan untuk event internasional dalam jangka waktu yang panjang. “Pemerintah harus Konsisten untuk mengembangkan KEK Mandalika dalam sebuah policy yang terintegrasi. Yang bagaimana MotoGP sebagai daya tarik utamanya, dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang,” kata Misbakhun dalam wawancara kepada Parlementaria, Lombok, NTB pada hari Jumat (8/9/2023). Menurutnya, rencana alokasi anggaran tahun 2024 menunjukkan dukungan pemerintah kepada InJourney…

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil angkat bicara soal konflik antara kepolisian dengan masyarakat adat yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Dia mengingatkan tugas polisi adalah mengamankan dan melindungi masyarakat. Bukan melakukan hal sebaliknya yang mengancam dan membahayakan masyarakat adat. “Oleh karenanya kami meminta aparat untuk melindungi rakyat. Jadi polisi wajib melindungi rakyat,” tegas Nasir Djamil kepada media, Jumat (8/9/2023). Diketahui, terjadi konflik antara kepolisian dengan masyarakat adat di 16 kampung adat di Pulau Rempang dan Pulau Galang, Kepulauan Riau. Mereka terancam tergusur oleh pembangunan proyek strategis nasional bernama Rempang Eco City. Kejadian bermula ketika beredar kabar di…