Penulis: redaksi

Sebagai upaya untuk meningkatkan engagement dan memperkenalkan program siaran serta memperluas jangkauan tayang, TVR Parlemen kembali menggelar acara TVR Days yang berlangsung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), Universitas Gadjah Mada, pada 29 Februari – 1 Maret 2023. Turut hadir dalam kesempatan ini Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI Indra Pahlevi, Kepala Prodi Ilmu Komunikasi Fisipol UGM Nyarwi Ahmad, serta Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi Wisnu Martha Adi Putera dan dihadiri oleh mahasiswa/i FISIPOL UGM. Deputi Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini menjelaskan kegiatan TVR Days ini merupakan kegiatan yang ketiga kalinya. Sebelumnya kegiatan…

Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menjelaskan bahwa keputusan merevisi UU Pilkada kini berada di tangan pemerintah. Sebelumnya, revisi UU Pilkada telah disetujui dalam paripurna sebagai RUU usulan DPR. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, DPR mengusulkan percepatan Pilkada Serentak 2024. Pilkada yang sedianya dilaksanakan pada November dimajukan menjadi September 2024. ”Saya kira Pimpinan DPR sudah bersurat juga kepada pemerintah dalam menyikapi keputusan terkait percepatan pilkada itu,” ungkap Guspardi dalam keterangan kepada media yang dikutip PolitikParlemen.co, di Jakarta, Kamis (29/2/2024). Jika pemerintah tidak juga mengirimkan Surpres dan DIM terkait RUU Pilkada, kemungkinan…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menjelaskan bahwa DPR telah mengusulkan pembahasan RUU Pilkada kepada pemerintah. Karena itu, tambahnya, saat ini DPR tinggal menunggu Surat Presiden (Surpres) RUU Pilkada berisi persetujuan pemerintah untuk membahas bersama-sama DPR. Jika pemerintah serius ingin memajukan jadwal pilkada, seharusnya pemerintah segera mengirimkan Surat Presiden (surpres) beserta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait RUU Pilkada. ”Apakah pemerintah akan meneruskan kembali pembahasan RUU itu untuk menjadi undang-undang atau pemerintah menolak, itu yang kami belum tahu sampai hari ini,” ujar Firman dalam keterangan kepada media yang dikutip PolitikParlemen.co, di Jakarta, Kamis (29/2/2024). Firman menilai Pemerintah masih memiliki waktu hingga…

Anggota Komisi X DPR RI Nuroji mendorong pendekatan preventif (pencegahan) dari para pemangku kepentingan untuk meredam maraknya kenakalan remaja yang kian memprihatinkan. Hal tersebut ia ungkapkan saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI dengan Bupati Sleman, Forkompimda dan jajarannya di Aula Lantai 3 Setda Kabupaten Sleman, Selasa (27/2/2024). “Salah satu upaya pencegahan yang bisa dilakukan adalah strategi pemajuan kebudayaan untuk meredam pengaruh budaya luar, dengan mengedepankan dan mengenalkan budaya sendiri melalui taman budaya, lembaga-lembaga kebudayaan, museum kepada para remaja. Pembinaan ini menjadi dasar untuk membentuk karakter pemuda kita yang selama ini banyak terpengaruh oleh budaya negara…

Anggota Komisi IX DPR RI Siur Syam tak menampik bahwa permasalahan keterbatasan alat kesehatan (alkes) di berbagai fasilitas kesehatan (faskes) daerah masih menjadi tantangan bagi pemenuhan layanan kesehatan nasional. Selain mendorong pemerintah pusat membantu penganggaran faskes, ia juga mengimbau agar pemerintah daerah juga menyiapkan tenaga kesehatan yang mumpuni. “Memang apa yang disampaikan walikota (Tanjungpinang) soal masalah alkes. Cuma seluruh daerah ini kemampuan belinya memang kurang. Maka pemda perlu minta kemenkes utk memperbaiki itu,” ujarnya ditemui usai Kunjungan Kerja Reses Komisi IX di Kantor Walikota Tanjungpinang, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (28/2/2024). Selain itu ia bilang, sudah menjadi tugas DPR, setelah menerima…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menjelaskan bahwa DPR telah mengusulkan pembahasan RUU Pilkada kepada pemerintah. Karena itu, tambahnya, saat ini DPR tinggal menunggu Surat Presiden (Surpres) RUU Pilkada berisi persetujuan pemerintah untuk membahas bersama-sama DPR. Jika pemerintah serius ingin memajukan jadwal pilkada, seharusnya pemerintah segera mengirimkan Surat Presiden (surpres) beserta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait RUU Pilkada. ”Apakah pemerintah akan meneruskan kembali pembahasan RUU itu untuk menjadi undang-undang atau pemerintah menolak, itu yang kami belum tahu sampai hari ini,” ujar Firman dalam keterangan kepada media yang dikutip politikparlemen.co, di Jakarta, Kamis (29/2/2024). Firman menilai Pemerintah masih memiliki waktu hingga…

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai tambahan utang pemerintah pusat semakin memperburuk kondisi anggaran negara. Ia menilik bagaimana utang yang diterbitkan hanya digunakan untuk menambal beban utang lainnya. Di sisi lain, Ecky juga berpendapat bahwa tumpukan utang yang selama ini diterbitkan pemerintah belum mampu memberikan daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, ia menegaskan tingginya tumpukan utang itu menjadi lampu kuning bagi utang pemerintah. “Utang pemerintah pusat sudah berada pada angka yang sangat tinggi. Per Desember 2023, angkanya mencapai angka sekitar Rp8.100 triliun. Lampu kuning bagi pemerintah. Saya memantau, utang pemerintah meningkat signifikan sejak 10 tahun terakhir.…

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengkritik pemberian pangkat kehormatan Jenderal Bintang Empat untuk Menteri Pertahanan. Menurut Hasanuddin mengatakan dalam militer saat ini tidak ada istilah pangkat kehormatan lagi. Masih menurut dia, seorang prajurit TNI berprestasi dalam tugas atau berjasa bisa diberikan tanda kehormatan atau tanda jasa sesuai UU. “Dalam TNI tidak ada istilah pangkat kehormatan,” kata Hasanuddin dalam rilis media yang dikutip politikparlemen.co, Kamis (29/2/2024). Pangkat kehormatan memang bisa diberikan namun hanya bagi prajurit atau perwira aktif. Hal itu diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2009 Pasal 33 Ayat 3. Aturan kepangkatan di lingkungan TNI, jelas…

Anggota Komisi III DPR RI Hinca I.P. Pandjaitan meminta agar Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Utara sangar dalam pemberantasan narkotika. Oleh karena, menurutnya, Indonesia sudah menandatangani ratifikasi terkait penanggulangan narkotika di tingkat dunia. “Saya tulis bukunya, BNN: Bubar atau Sangar. Kalau tidak mau bubar maka tangkaplah itu jaringan narkoba tetapi jika tidak mau sangar, saya minta dibubarkan saja,” kata Hinca saat diwawancarai politikparlemen.co di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III ke Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (28/2/2024). Legislator Fraksi Partai Demokrat itu menilai bahwa BNN dalam pelaksanaan penanggulangan narkotika masih begitu-begitu saja. Untuk itu, pihaknya tegaskan kalau BNN tak…

Komisi IX DPR RI mendorong pemerataan akses kesehatan di Kepulauan Riau (Kepri). Hal ini mengingat, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kepri sudah mencapai 96 persen, namun belum ditunjang dengan pemerataan akses kesehatan. Anggota Komisi IX Edy Wuryanto mengatakan akses kesehatan di Kepri saat ini masih terpusat di Kota Batam saja. “Persoalannya ketika penduduk sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan, layanan kesehatannya harus tersedia. Tadi disampaikan kalau rumah sakitnya penuh menolak-nolak (pasien). Ini harus segera didukung oleh akses layanan kesehatan yang merata tidak hanya di Kota Batam saja tetapi di kabupaten-kabupaten lain,” jelas Edy kepada politikparlemen.co, di sela Kunjungan Kerja Reses Tim…