- Dari Perbatasan untuk Indonesia, Li Claudia Chandra Diganjar KWP Award 2026
- Raih KWP Award, Lia Istifhama Tegaskan Komitmen Perkuat Kebijakan Publik dari Daerah
- Terima KWP Award, Ibas Berkomitmen Terus Kawal Pengembangan Ekonomi Pedesaan
- F-Demokrat DPR Raih KWP Award 2026 sebagai Fraksi Peduli Stabilitas Ekonomi
- Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Johannes Rettob Raih KWP Award 2026
- KWP Award 2026, Sugiat Santoso Terima Penghargaan Legislator Peduli HAM
- Sosialisasi Kode Etik dan TNKB Khusus DPR ke Daerah-Daerah Jadi Hal Krusial
- Sohibul Iman Soroti Kesiapan Lanud Soewondo Tangkis Pelanggaran Ruang Udara
Penulis: redaksi
Pada minggu kedua April 2024 nanti, Umat Islam di seluruh dunia akan melaksanakan perayaan Idulfitri 1445 H. Hal ini tentu memerlukan perhatian dan penanganan serius dari Pemerintah dan seluruh stakeholder berkaitan pelayanan mudik yang sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itulah, setiap tahunnya Komisi V DPR RI bersama Pemerintah melakukan rapat koordinasi terkait pelayanan baik yang berkenaan dengan keselamatan, kenyamanan dan keamanan mudik. Hal itu sebagaimana terurai dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Basarnas Kisworo dan Kakorlantas Polri Brigjen Aan Suhanan…
Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Ahmad Muzani meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk membatalkan rencana menghapus ekstrakurikuler wajib pramuka di sekolah-sekolah. Menurut Muzani, justru kegiatan ekskul pramuka digalakan sebagai cara pembentukan karakter anak-anak Indonesia. Sebab kepanduan dalam pramuka merupakan nilai-nilai yang penting untuk mendidik anak-anak Indonesia yang berkarakter Pancasila dan keindonesiaan. “Rencana menghapus ekskul pramuka wajib di sekolah-sekolah justru akan mengkis pemahanan kebangsaan, cinta tanah air, dan Pancasila terhadap anak-anak kita di sekolah,” kata Muzani dalam keterangannya, Selasa, 2 April 2024. “Justru ekskul Pramuka harus digalakan dan diperkuat sebagai upaya memupuk kecintaan anak-anak kita kepada Pancasila, Indonesia, dan…
APBN 2025 diharapkan mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara melalui kebijakan yang bisa memberikan dorongan khusus pada pemerintahan baru mendatang. Maka dari itu, APBN 2025 perlu menyesuaikan dengan sejumlah regulasi terbaru, seperti Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Demikian tanggapan tersebut disampaikan oleh Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dave Akbarshah Fikarno dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Banggar DPR RI dengan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teguh Dartarto dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/4/2024). “APBN 2025 akan dilaksanakan oleh pemerintah yang baru.…
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menyatakan mencabut pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib di sekolah. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mempertanyakan keputusan dicabutnya Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di satuan pendidikan. Pasalnya, selain memiliki fungsi kontrol, ia menilai Pramuka bisa menjadi penyalur energi muda para pelajar, di luar kegiatan pendidikan formal. Pernyataan ini dirinya utarakan dalam video yang diterima politikparlemen.co, di Jakarta, Selasa (2/4/2024). Lebih lanjut, Dede menyatakan Komisi X DPR RI akan memanggil Kemendikbudristek pada Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI pada Rabu (2/4/2024) mendatang. Tidak hanya…
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengingatkan pentingnya pengawasan orang tua maupun keluarga anak dalam pengasuhan yang melibatkan baby sitter maupun pihak luar lainnya. Hal ini tak lain demi menghindari kejadian yang tidak diinginkan pada anak. “Tak bisa dipungkiri, meskipun sudah ada baby sitter kita sebagai orang tua maupun keluarga harus terus berhati-hati dan mengawasi pengasuhan, apalagi yang dilakukan pihak luar. Background check juga harus benar-benar dilakukan ketika akan melakukan rekrutmen dan saya berharap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi kedepannya,” papar Sahroni kepada awak media di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/4/2024). Hal tersebut dia ungkapkan merespon kasus suster pengasuh yang…
Menyambut Hari Raya Idulfitri 1445 H, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (Setjen DPD) RI menyerahkan bingkisan sembako kepada seluruh ASN dan staf pendukung di lingkungan Setjen DPD RI, Senin (1/4/2014). Dalam acara yang digelar di Gedung Setjen DPD RI ini, KORPRI Setjen DPD RI juga memberikan penghargaan kepada ASN Setjen DPD RI yang telah purna tugas. “KOPRI Setjen DPD RI juga memberikan bantuan kepada pegawai DPD RI, M Syaifullah Al Amin, yang mengalami musibah kebakaran. Semoga bantuan tersebut dapat meringankan beban atas musibah yang dialami,” ucap Ketua KORPRI Setjen DPD RI Oni Choiruddin. Kegiatan tersebut,…
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir memimpin rapat konsultasi terkait dengan Seleksi Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Adies menyampaikan, Komisi III akan melaksanakan serangkaian uji kelayakan calon anggota LPSK periode tahun 2024-2029. Pada kesempatan Komisi III telah mengundang Panitia Seleksi calon Anggota LPSK. “Komisi III ingin mengetahui dan mendengarkan penjelasan Pansel terkait dengan proses rekrutmen calon anggota LPSK periode tahun 2024-2029,” papar Adeis di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024). Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini pun mengucapkan terimakasih kepada Panitia Seleksi Calon Anggota LPSK. “Kami mengucapkan terimakasih kepada panitia seleksi…
Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mendorong agar dilakukan pendalaman untuk mencari tahu sumber permasalahan yang menyebabkan ledakan di Gudang Amunisi Daerah (Gudmurah) Kodam Jaya, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diketahui ledakan itu terjadi perbatasan antara Kabupaten Bogor dan Bekasi, Sabtu (30/3/2024) lalu. Atas insiden ini beberapa rumah warga mengalami kerusakan, seperti kaca pecah, pintu tergeser, plafon retak, hingga atap bolong. Dave menilai perlu segera dilakukan koordinasi hingga menentukan langkah-langkah penanganan. “Kami turut prihatin dengan kejadian yang terjadi belakangan baru-baru saja di mana gudang persenjataan milik TNI Angkatan Darat khususnya di bawah Wilayah Kodam Jaya…
Ledakan di Gudang Amunisi Daerah (Gudmurah) Kodam Jaya belum lama ini terjadi. Menanggapi itu, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengingatkan soal standar pengamanan alutsista dan meminta pendataan kerugian warga akibat insiden ini. “TNI AD harus menyiapkan standar penanganan pengamanan pemeliharaan dan perawatan alutsista, terutama yang lokasi penyimpanannya berada di daerah padat penduduk seperti yang terjadi di Bekasi kemarin,” kata Meutya Hafid kepada media, di Jakarta, Minggu (31/3/204). Sabtu lalu (30/3/2024) terjadi ledakan dan kebakaran yang terjadi di gudang amunisi milik Batalion Artileri Medan (Yonarmed) 07/155 GS Kodam Jaya TNI AD di wilayah Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Jawa Barat. Lokasi…
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Muhidin M Said, mengatakan pihaknya ingin melihat sinergi antara Pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Riau. Hal itu diungkapkannya saat memimpin Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke Kota Pekanbaru, Riau, Rabu (26/3/2024). “Badan Anggaran DPR RI ingin melihat secara langsung bagaimana sinergi antara Pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Riau,” ungkap Muhidin kepada politikparlemen.co. Melalui Kunjungan Kerja (Kunker) ini, Banggar DPR RI dengan fungsi pengawasan dan fungsi anggarannya berupaya terus berkomitmen terhadap kemajuan pembangunan daerah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang ingin dilihat…
© Politikparlemen.co