Penulis: redaksi

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Agung Budi Santoso mengapresiasi sekaligus mengucapkan selamat atas terlaksananya Seminar Redesain Website DPR RI yang digagas oleh Setjen DPR RI yang bekerja sama dengan Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan) Kementerian/Lembaga. Menurutnya, Redesain Website DPR RI merupakan upaya untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dan laju teknologi yang semakin baik. “Kemudian yang cukup menjadi perhatian saya tidak hanya (berkaitan dengan) tampilan website-nya saja, eye catching, namun juga isi atau kontennya. Substansi dari materi-materi yang masuk dalam website tersebut yang tentunya juga terkait dengan media sosial yang kita miliki. Terkait juga dengan TV Parlemen, Radio Parlemen, Majalah Parlemen dan Buletin Parlemen ini menjadi satu…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari agen perjalanan (travel) yang menjanjikan keberangkatan haji dengan menggunakan visa furoda. Menurutnya, haji khusus (visa furoda) tidak bisa dikeluarkan secara mendadak melainkan harus melalui prosedur yang panjang. “Jelang keberangkatan ibadah haji diimbau kepada masyarakat agar tidak tertipu agen travel yang menjanjikan visa furoda dengan cepat. Pemerintah harus tindak tegas oknum travel yang dengan jelas merugikan masyarakat,” katanya dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VIII DPR RI, di Asrama Haji Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (2/5/2024). “Pemerintah harus tindak tegas oknum travel yang dengan jelas merugikan masyarakat” Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut…

Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri menginginkan pemerintahan yang dipimpin Prabowo – Gibran, dapat melibatkan profesionalisme dari Kalimantan termasuk Kalimantan Utara (Kaltara) yang merupakan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di daerah Kalimantan Timur (Kaltim). “Saya berharap beberapa orang di-hire untuk masuk dalam susunan kabinet, karena presiden dan wakilnya akan sangat membutuhkan pendapat-pendapat dari warga Kalimantan asli khususnya,” jelas lelaki yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI Tarakan ini. Lebih lanjut dia menjelaskan, menjalankan pemerintahan di IKN ini perlu banyak sentuhan kearifan lokal. Termasuk dalam soal sengketa tanah, yang ke depannya pasti akan menjadi persoalan jika tidak diatur…

Perdebatan mengenai siapakah Orang Asli Papua atau OAP semakin mengemuka menjelang perhelatan Pilkada 2024. Diskusi pun dilakukan oleh berbagai kalangan. Perbedaan pandangan tentang definisi OAP yang berkembang turut mempengaruhi konstalasi politik di tanah Papua. Sebagai akademisi sekaligus senator perwakilan daerah Papua Barat, Filep Wamafma menguraikan pandangan dan pendapatnya berdasarkan sejumlah pendekatan. Pendekatan itu antara lain pendekatan definisi, pendekatan Antropologi Hukum hingga pendekatan Politik Hukum. “Saya memandang dan melihat bahwa sampai dengan saat ini belum ada satu konsep, baik konsep dalam tatanan hukum adat maupun tatanan hukum formal peraturan perundang-undangan skala nasional ataupun skala di daerah yang merumuskan tentang definisi orang…

Awal tahun 2025, Pemerintah berencana akan kembali menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Hal ini terkait dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Meskipun demikian, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan, DPR bersama pemerintah akan terus mencermati situasi ekonomi global sebelum menetapkan kenaikan tersebut. “Ya memang ada beberapa pertimbangan (untuk menaikkan PPN). Karena ekonomi baru tumbuh kemudian sektor konsumsi juga baru menggeliat, orang baru benah-benah toko. Tapi itu kan keputusan bersama antara pemerintah dan DPR karena kita juga melihat APBN kan juga butuh beberapa pendapatan dari sektor pajak. Oleh karena…

Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Sekolah Bambu Komodo di Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Anggota Komisi IV Yohanes Fransiskus Lema menilai kunjungan ini merupakan bentuk dukungan program terhadap sekolah tersebut yang berhasil integrasikan pemberdayaan ekonomi dan pelestarian lingkungan melalui pemanfaatan bambu sebagai komoditi lokal. Dalam kunjungan tersebut, pria yang kerap disapa Ansy Lema Ino mengamati berbagai inovasi dan kreasi yang telah dilakukan oleh komunitas lokal, terutama peran aktif para ibu rumah tangga dalam industri bambu. “Kami melihat bagaimana bambu tidak hanya menjadi sumber pendapatan tetapi juga berkontribusi pada aspek ekologi. Ini adalah contoh…

Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2024, Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara mengenai pentingnya ekosistem pendidikan yang berpengaruh terhadap terciptanya sumber daya manusia (unggul). Mulai dari pemerataan kualitas pendidikan di Tanah Air hingga hak anak memperoleh sekolah yang aman dalam menempuh pendidikan. “Pada momen Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei, saya mengajak semua stakeholder dan masyarakat untuk merefleksikan mengenai kualitas pendidikan di Indonesia saat ini,” kata Puan, Kamis (2/5/2024). Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu pun berharap agar peringatan Hari Pendidikan Nasional tidak dijadikan hanya sebagai seremoni semata. Puan mengingatkan pendidikan merupakan salah…

Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menyoroti soal besarnya tugas dan fungsi (Tusi) Bidang Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) Kejaksaan Negeri, khususnya yang ada di Kejaksaan Negeri Lampung. Menurutnya, besarnya Tusi tersebut belum sebanding dengan anggarannya yang masih kecil. “Dari beberapa kegiatan reses yang kita lakukan, biasanya Datun itu anggarannya paling kecil, padahal fungsi dan tugasnya juga cukup besar, yaitu banyak yang menyelamatkan aset-aset negara,” jelas Taufik kepada politikparlemen.co di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III DPR RI ke Bandar Lampung, Lampung, Senin (19/4/2024). Politisi Fraksi Partai NasDem itu menjabarkan beberapa tugas dari Bagian Datun tersebut, di antaranya…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan pemerintah harus memberi ruang dan kesempatan luas bagi para pekerja untuk menyampaikan aspirasinya pada momentum May Day yang jatuh setiap 1 Mei. “May Day merupakan momentum yang tepat bagi seluruh pekerja untuk menyampaikan aspirasinya. Pemerintah harus memberi ruang dan kesempatan luas pada kaum pekerja yang ingin memanfaatkan momen tersebut,” ujar Netty dalam keterangan media, Rabu, (1/5/2024). “Pemerintah harus memberi ruang dan kesempatan luas pada kaum pekerja yang ingin memanfaatkan momen tersebut,” Menurut Netty, penetapan 1 Mei sebagai hari libur merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap kaum pekerja yang telah berkontribusi dalam pembangunan…

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Pemerintah segera mencabut izin usaha 40 perusahaan asal Cina yang terbukti memproduksi baja ilegal. Pemerintah, tegasnya, jangan sampai tebang pilih dalam menegakkan aturan hukum tersebut. “Hal itu mengingat konsekuensi dari beredarnya baja ilegal itu sangat berbahaya bagi keamanan konsumen dan juga bisa merugikan perusahaan baja lain yang mematuhi peraturan perundangan,” ujar Mulyanto dalam pesan singkatnya kepada politikparlemen.co di Jakarta, Senin (29/4/2024). Dilanjutkan Politisi Fraksi PKS ini, Indonesia memang sedang membutuhkan investasi dari luar, namun investasi yang berkualitas. Sehingga, hal itu mampu menggerakkan ekonomi nasional, bukan malah menimbulkan komplikasi bagi ekonomi domestik. “Bila perlu ditelusuri…