Penulis: redaksi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, memimpin kunjungan kerja spesifik ke Kota Bogor dengan agenda utama membahas permasalahan agraria dan pertanahan. Ia mengungkapkan bahwa kondisi pertanahan di Kota Bogor relatif tidak kompleks dibanding daerah lain, tetapi tetap membutuhkan perhatian, khususnya pada tanah berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak dimanfaatkan secara optimal. “Ya, kalau kami kunjungan ke sini, spesifik kan memang lebih banyak mendengarkan tentang persoalan-persoalan agraria di Kota Bogor dan kami melihat persoalan tanah di Kota Bogor ini tidak terlalu kompleks,” kata Aria Bima kepada politikparlemen.co usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Bogor,…

Hubungan diplomatik Indonesia dan Swiss yang telah mencapai usia 75 tahun, menjadi momentum penting untuk mempererat kemitraan kedua negara. Dalam pertemuan antara Wakil Ketua BKSAP (Badan Kerja Sama Antar-Parlemen) Bramantyo Suwondo dengan Duta Besar Swiss H.E. Oliver Zehnder, keduanya berdiskusi mengenai berbagai potensi kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua negara. “Ini adalah momentum yang sangat baik dan oleh karenanya kita juga ingin memperkuat momentum ini dengan kita juga mempertemukanlah antara sisi Parlemen Indonesia dan Parlemen Swiss,” kata Bramantyo kepada politikparlemen.co, usai pertemuan di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (23/5/2025). Kerja sama ini diharapkan tidak hanya didukung oleh…

Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti penggunaan istilah terminologi ‘sejarah resmi’ terkait rencana penulisan ulang sejarah Indonesia yang digagas pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan (Kemenbud). Menurutnya, terminologi ‘sejarah resmi’ dalam draf Kerangka Konsep Penulisan Sejarah Indonesia itu tidaklah tepat. Menurut Bonnie, jika terminologi ‘sejarah resmi’ yang digunakan, maka akan muncul interpretasi ‘ilegal’ terkait tulisan sejarah versi lain selain yang dibuat Kemenbud. Ia pun meminta Kemenbud untuk memperjelas dan mengevaluasi proyek penulisan sejarah baru tersebut. “Hendaknya proyek penulisan sejarah yang kini dikerjakan oleh Kemenbud tidak menggunakan terminologi ‘sejarah resmi’ atau ‘sejarah resmi baru’. Istilah tersebut tidak dikenal dalam kaidah ilmu…

Tim Pengawas Haji 2025 DPR RI melaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan haji 1446 Hijriah. Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, dengan dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, dan beberapa pimpinan Komisi VIII DPR RI, yaitu Marwan Dasopang, Abidin Fikri, dan Ansory Siregar. “Jadi Timwas DPR RI ini bertugas mengawasi bagaimana pelayanan daripada Kementerian Agama memberikan pelayanan yang maksimal kepada para jemaah haji Indonesia yang berjumlah 221.000 orang yang akan berangkat ke menunaikan ibadah haji tahun ini,” jelas Adies kepada politikparlemen.co usai rapat koordinasi di Jakarta, Kamis (22/5/2025). Ia menekankan berdasarkan informasi…

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meminta pemerintah proaktif menanggapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan belakangan ini. Ia mengingatkan bahwa pemerintahan yang merupakan hasil dari demokrasi harus hadir langsung dalam menyejahterakan kehidupan rakyat. “Tujuan reformasi adalah untuk mencari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara melainkan harus sampai menyentuh ‘dapur’ rakyat. Dalam hal demokrasi ekonomi, ini termasuk perlindungan terhadap masyarakat pekerja,” kata Puan Maharani, dalam keterangan tertulis yang diterima politikparlemen.co, di Jakarta, Rabu (21/5/2025).  Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan kembali mengumumkan angka pemutusan hubungan kerja (PHK). Per 20 Mei 2025, sudah ada 26.454 pekerja…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Anna Mu’awanah, menilai bahwa substansi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) merupakan ide yang sangat baik karena bertujuan memanusiakan manusia — atau dalam istilah Jawa, “ngewongke wong”. Namun, ia mengingatkan agar regulasi tersebut tidak justru menjadi alat eksploitasi, baik terhadap pekerja rumah tangga maupun pemberi kerja. “Pada dasarnya, ini ide yang sangat bagus untuk ‘wong ke wong’. Tapi mari kita diskusikan agar ini bukan menjadi suatu eksploitasi,” ujar Anna dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ani Widyani Sutjiptop (Guru Besar Fisip…

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memastikan bahwa regulasi terkait transportasi online akan diatur dalam undang-undang tersendiri. Sebelumnya, sempat muncul wacana bahwa aturan tersebut akan digabungkan ke dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Keputusan dibentuknya UU tersendiri ini diambil karena kompleksitas isu dalam dunia transportasi online yang mencakup banyak sektor dan kementerian. “Tadinya ini akan kami tempelkan di (UU) lalu lintas dan angkutan jalan tapi karena (persoalan transportasi online) ini spesifik nggak bisa numpang di UU lalu lintas dan angkutan jalan. Karena nggak mungkin nanti sistemnya itu kita masukkan di lalu lintas dan angkutan jalan, ini sementara hasil diskusi…

Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi sehat, sehingga dapat menghadirkan kemandirian fiscal bagi pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan Rifqi, sapaan akrabnya, saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Manado, Sulawesi Utara, Rabu (21/5/2025). “Bagi Komisi II DPR RI, BUMD yang sehat itu adalah tujuan kami. Kenapa BUMD harus sehat? Karena hanya melalui BUMD-lah pemerintah daerah bisa melakukan intervensi birokrasi,” ujar Rifqi saat ditemui politikparlemen.co setelah memimpin jalannya rapat pertemuan. Legislator Dapil Kalsel I tersebut menjelaskan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun instansi pemerintah…

Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2025 sebagai momentum refleksi atas arah perjuangan Indonesia saat ini. Dalam pesannya, ia menekankan pentingnya membangkitkan semangat kebangsaan secara nyata di tengah tantangan zaman, bukan sekadar hanya sekadar seremonial tanggal 20 Mei setiap tahunnya. “Kita patut mengenang semangat para pendiri bangsa yang memulai kebangkitan nasional dengan keberanian dan tekad besar. Namun hari ini, kebangkitan itu harus dimaknai sebagai keberanian kolektif untuk membenahi hal-hal mendasar yang masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” kata Puan, Selasa (20/5/2025). Seperti diketahui, Kebangkitan Nasional didorong oleh terbentuknya organisasi Budi Utmo pada…

Memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-117 yang jatuh pada 20 Mei 2025, Sekretariat Jenderal DPR RI melaksanakan upacara peringatan dengan mengusung semangat tema nasional: “Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat”. Dalam momen ini, Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI Sumariyandono menegaskan pentingnya adaptasi terhadap perubahan dan kesiapan lembaga dalam mendukung program-program prioritas negara. “Sekretariat Jenderal DPR RI tentunya juga mengikuti perubahan-perubahan yang ada dan kita juga selama ini sudah melakukan penyesuaian-penyesuaian beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada itulah yang perlu kita tekankan kepada pegawai-pegawai kita,” ujar Sumariyandono usai pelaksanaan upacara yang digelar di Kompleks Parlemen, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025). Ia…