Penulis: redaksi

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menegaskan pernikahan warga etnis Rohingya bukan wilayah urusan Kantor Urusan Agama (KUA) di Bawah Kementerian Agama. Ia menilai pernikahan warga Rohingya di Aceh Barat tidak berlaku sah dalam UU perkawinan di Indonesia. “Perkawinan warga negara asing jelas bukan ranah dari Kantor Urusan Agama (KUA) di bawah Kementerian Agama RI. UU Perkawinan jelas hanya berlaku untuk WNI,” ujarnya dalam keterangan pers kepada politikparlemen.co, di Jakarta, Rabu (22/5/2024). Ace beranggapan ketika ada warga Rohingya menikah, maka hal itu dikembalikan pada tata aturan Rohingya. Meski pernikahan itu digelar di wilayah Indonesia. “Secara agama, kita kembalikan…

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen Serbia Chairul Anwar menerima kunjungan Pelaksana Tugas Duta Besar Serbia Maria B, dalam pertemuan ini kedua belah pihak berupaya meningkatkan kerjasama Indonesia dan Serbia di bidang perdagangan dan pendidikan. Di bidang perdagangan, Serbia menghendaki menjual langsung produk mereka kepada negara pengguna, tidak dengan perantara. “Dubes menyampaikan bahwa Beliau itu produksinya dikirim ke negara lain melalui negara kedua jadi dia itu pihak ketiga jadinya kirim ke negara lain. Nah mereka tuh pengen mencari supaya bisa kerja samanya langsung dengan negara pengguna produk-produk mereka,” ungkap Chairul di ruang tamu Dubes, Nusantara III,…

Saat ini dunia tengah menghadapi isu akses air minum bersih dan sanitasi. Hal ini tentu berdampak signifikan terhadap kesejahteraan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi global. Sebab itu, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menilai parlemen akan terus berusaha meniti kolaborasi global demi mewujudkan pemerataan hak air bersih. Hak ini, menurut Fadli, adalah hak asasi manusia yang mendasar bagi seluruh manusia, tak terkecuali. Tidak hanya bagian dari hak asasi manusia, air juga merupakan elemen vital untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang dicanangkan oleh PBB. Namun sangat disayangkan, tambah Fadli, akses air bersih berhenti mengalir di…

Dewan Air Dunia (World Water Council) menilai keterlibatan parlemen sangat vital untuk menentukan arah kebijakan negara terkait isu air dunia. Berangkat dari keyakinan ini, WWC meminta DPR RI untuk menjadi tuan rumah dari agenda Pertemuan Parlemen dalam rangka Forum Air Dunia ke-10 (The Parliamentary Meeting on the occasion of 10th World Water Forum). Momen ini menjadi catatan bersejarah bagi Indonesia, khususnya Bali. Sebab, ini adalah peristiwa pertama kalinya parlemen dunia dilibatkan berdialog dengan multipihak dalam Forum Air Dunia (World Water Forum/WWF) sekaligus WWC meminta DPR secara langsung untuk menjadi tuan rumah WWF ke-10 di Bali. Wakil Ketua Badan Kerja Antar-Parlemen…

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Kunker tersebut dilaksanakan dalam rangka tindak Lanjut atas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK RI Semester II tahun 2023 .“Kami sangat bersyukur Anggota Komite IV dapat berkunjung ke Jawa Tengah hari ini mengingat bahwa Jawa Tengah sebagai Provinsi yang cukup besar, tentunya memiliki permasalahan yang cukup kompleks juga terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI, dan selaku Anggota DPD dari dapil Jawa Tengah berharap pertemuan hari ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh stakeholders, khususnya di Jawa Tengah” kata Casytha Kathmandu…

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan, dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Semester II Tahun 2023. Dra. Elviana, M.Si., Wakil Ketua Komite IV DPD RI dalam sambututannya menyampaikan bahwa Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 telah memberikan desain pola hubungan antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. “DPD RI dan…

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Ravindra Airlangga mendukung perlu adanya karangka legislasi yang lebih komprehensif mengenai regulasi air dan sanitasi. Dukungan ini ia sampaikan usai mengikuti sesi pleno ketiga sebagai moderator pada agenda Pertemuan Parlemen dalam rangka Forum Air Dunia (The Parliamentary Meeting of 10th World Water Forum) di Nusa Dua, Bali, Selasa (21/5/2024). “Meningkatnya jumlah penduduk yang diproyeksikan pada tahun 2040 membawa konsekuensi. Kebutuhan pangan dan energi semakin besar. Harus ada upaya bersama (dari) parlemen untuk melakukan perbaikan legislasi,” tutur Ravindra kepada politikparlemen.co. Berdasarkan laporan yang diterimanya, 70 persen air di dunia sebagian besar digunakan untuk sektor…

Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat menyampaikan aspirasi kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Dalam pernyataannya, LBM PWNU Jabar menyampaikan tiga rekomendasi yang diserahkan langsung kepada LaNyalla untuk ditindaklanjuti. Aspirasi yang mereka sampaikan merupakan rekomendasi hasil kajian mendalam pada acara Bahtsul Masail Kubro III beberapa waktu lalu, yang secara khusus membahas UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang beririsan dengan kepentingan masyarakat Jawa Barat. “Rekomendasi pertama, mendorong judicial review UU DKJ, khususnya Bab IX Kawasan Aglomerasi pasal 51 ayat 2 dan pasal 59 ayat 1, 2 dan 3,” kata Ketua Dewan Penasehat LBM PWNU,…

Upaya keras Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, mendapat respon positif dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Senator asal Jawa Timur itu menilai KEK Sorong menjadi salah satu instrumen dan lokomotif percepatan pembangunan ekonomi di Papua, yang merupakan pendekatan kesejahteraan atas problematika yang kompleks di sana. “Probematika di Papua sangat kompleks sehingga membutuhkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan kesejahteraan. Diharapkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi akan mampu mengurangi ketimpangan dan kesenjangan di tanah Papua,” ujar LaNyalla, Senin (20/5/2024). Oleh karena itu, LaNyalla mengingatkan supaya semua…

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa menekankan pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk sektor pendidikan. Di sela-sela Rapat Paripurna DPR RI, Ledia Hanifa menyampaikan keprihatinannya terhadap alokasi anggaran pendidikan yang dianggap masih belum memadai. Hal itu disampaikannya dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, “Kalau kita lihat, ternyata yang harus kita perhatikan dengan cermat adalah seberapa besar alokasinya untuk pendidikan,” ujar Ledia Hanifa dalam keterangan yang diterima politikparlemen.co di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta (20/5/2024) Diketahui, dalam rapat paripurna itu, Menteri Keuangan menyampaikan pandangannya terkait pembahasan fiskal untuk tahun periode 2025. “Rapat Paripurna hari ini adalah mendengarkan pandangan dari Menteri Keuangan…