Penulis: redaksi

Anggota komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyoroti rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bakal mengubah Peraturan KPU (PKPU) dengan minta persetujuan tertulis kepada Komisi II, menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 soal tafsir baru batas usia calon kepala daerah dalam  Pilkada 2024. Menurutnya, permintaan persetujuan itu tak lazim sehingga dinilai menimbulkan kecurigaan publik. “Surat yang dilayangkan KPU untuk meminta konsultasi tertulis kepada pembentuk Undang-Undang terkait rancangan PKPU guna menindaklanjuti putusan MA, tidak lazim dan juga tidak sesuai dengan mekanisme yang biasa dilakukan,”ujar Guspardi, di sela-sela rapat di Komisi II DPR, di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, 20 Juni…

Anggaran Pendidikan yang ada di Kementerian/Lembaga (K/L) lain di luar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melanggar konstitusi. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Biaya Pendidikan Komisi X DPR RI dengan praktisi dan pakar pendidikan. “Semua narasumber yang hadir (praktisi dan pakar pendidikan) mengatakan bahwa anggaran pendidikan yang ada di Kementerian lainnya (di luar Kemendikbud) melanggar konstitusi. Karena konstitusi menjelaskan yang menyelenggarakan pendidikan itu adalah kementerian urusan pendidikan,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Effendi usai RDP dengan Praktisi dan Pakar Pendidikan di ruang rapat Komisi X DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (20/6/2024). Sehingga,…

BPK RI menemukan permasalahan dalam penyaluran subsidi pupuk. Ditemukan subsidi ini mengalami kelebihan salur karena adanya sistem hybrid. Untuk itu, Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono meminta Kementerian Pertanian untuk segera melakukan perbaikan data penerima subsidi pupuk dengan melibatkan sumber data dan data yang berbasis desa. “Terkait dengan data petani, data luas tanam ini juga menjadi problem pada saat terkait dengan distribusi pupuk. Berkali-kali kami pernah menyampaikan bahwa sumber data itu ada di desa Pak, ada sensus pertanian, ada BPS, ada penyuluh, ada Babinsa. Kita bisa mengintegrasikan sumber daya pemerintah yang berkaitan dengan pendataan untuk membuat satu data tapi…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengapresiasi masukan dari ketiga narasumber yang notabene merupakan praktisi dan pakar pendidikan yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Biaya Pendidikan. “Masukan dari Ketiga narasumber itu bagus sekali, semakin terbuka. Karena biasanya kita bicara tentang pendidikan itu hanya yang ada di Kementerian Pendidikan, seperti tentang kurikulum, bicara tentang beasiswa, sarana dan prasarana. Tapi tadi ketiga narasumber kita menjelaskan bagaimana bahayanya kita jika tidak inves yang namanya human capital. Dimana Index human capital kita terendah di beberapa negara di Asia,” ujar Dede usai RDP Panja Biaya Pendidikan di ruang rapat…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, mengungkapkan bahwa jarak tenda jamaah haji Indonesia ke tempat lempar jamrah (jamarat) tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Ace, tahun lalu jarak dari tenda hingga ke lokasi lempar jamrah mencapai 7 kilometer karena lokasi tenda berada di Al-Muaisim. Namun, tahun ini jaraknya lebih dekat meskipun belum mencapai jarak ideal dibandingkan dengan jamaah dari negara lain. “Kami ingin memastikan bahwa komitmen pemerintah dan kami adalah menyediakan fasilitas yang memadai, khususnya bagi jamaah lansia. Untuk mereka yang akan melakukan lempar jamrah, disediakan kursi roda dan golf car,” ujar Ace kepada politikparlemen.co, di Mina,…

Budaya korupsi melalui gratifikasi kerap kali terjadi saat proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB). Modusnya adalah jelang masa-masa akhir seleksi pengumuman PPDB, tiba-tiba informasi pengumuman tidak bisa diakses. KPK pun telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024. Ditetapkan pada 16 Mei 2024 lalu, melalui SE ini PPDB diharapkan bisa bersifat transparan dan akuntabel. Merespons hal ini, Anggota Komisi X DPR RI Nuroji mendukung upaya KPK dalam memberantas budaya gratifikasi di lingkungan pendidikan terutama saat berlangsungnya Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB). Hal tersebut diungkapkannya usai…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Sukamta menerima kunjungan The House Democracy Partnership (HDP) dari Parlemen (House of Representatives) Amerika Serikat (AS). Dalam kunjungan ini kedua belah pihak mendiskusikan soal proses demokratisasi baik di Amerika atau pun di Indonesia. Persoalan yang menjadi perhatian diskusi ini adalah soal dana kampanye, Sukamta mengungkapkan, mengambil pelajaran dari AS bahwa banyaknya uang yang terlibat dalam proses pemilu di Amerika, dan itu diungkapkan oleh pihak (HDP) tidak sehat bagi demokrasi, karena ada tendensi hanya orang-orang kaya yang bisa masuk politik. “Selain itu ada tendensi karena di sana itu menerima dana pemilu dari berbagai…

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tenda-tenda jemaah haji Indonesia di Mina. Dalam kunjungannya, Gus Muhaimin mengungkapkan berbagai keprihatinannya terkait kondisi tenda dan fasilitas yang dinilai masih belum memadai, terutama dalam hal tagline “Haji Ramah Lansia”. “Saya menemukan fakta bahwa fasilitas ramah lansia untuk toilet dan MCK masih belum memadai. Memang ada kamar mandi untuk difabel, tapi jumlahnya sangat sedikit dan tidak sebanding dengan rasio jemaah lansia dan difabel. Ramah lansia jangan hanya jadi kampanye, tapi harus benar-benar diterapkan,” tegas Gus Muhaimin, di…

Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya menyebut ada indikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait penambahan kuota haji khusus oleh Kementerian Agama. Sebab dalam salah satu putusan dari hasil rapat panitia kerja (Panja) terkait penetapan BPIH 1445H/2024M pada 27 November 2023 lalu adalah Komisi VIII DPR dan Menteri Agama menyepakati kuota haji Indonesi sebanyak 241.000 jemaah dengan rincian kuota untuk haji reguler sebanyak 221.720. Kendati demikian, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR bersama Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama pada 20 Mei 2024 terungkap, Kementerian Agama mengubah secara sepihak kuota haji reguler menjadi 213.320 dan kuota haji khusus…

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tenda-tenda jemaah haji Indonesia di Mina. Dalam kunjungan tersebut, Gus Muhaimin mengungkapkan berbagai keprihatinannya terhadap kondisi tenda dan fasilitas yang dianggap tidak memadai bagi jemaah. “Kita menemukan fakta bahwa jumlah jemaah dengan kapasitas tenda tidak sesuai. Satu orang hanya mendapat tempat tidur tidak sampai satu meter. Mana bisa tidur? Akhirnya tidur di lorong. Ini tidak boleh terulang,” ujar Gus Muhaimin kepada politikparlemen.co, di salah satu tenda jemaah haji asal Bogor, Jawa Barat, saat Sidak di Makkah, Senin tengah…