- Dari Perbatasan untuk Indonesia, Li Claudia Chandra Diganjar KWP Award 2026
- Raih KWP Award, Lia Istifhama Tegaskan Komitmen Perkuat Kebijakan Publik dari Daerah
- Terima KWP Award, Ibas Berkomitmen Terus Kawal Pengembangan Ekonomi Pedesaan
- F-Demokrat DPR Raih KWP Award 2026 sebagai Fraksi Peduli Stabilitas Ekonomi
- Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Johannes Rettob Raih KWP Award 2026
- KWP Award 2026, Sugiat Santoso Terima Penghargaan Legislator Peduli HAM
- Sosialisasi Kode Etik dan TNKB Khusus DPR ke Daerah-Daerah Jadi Hal Krusial
- Sohibul Iman Soroti Kesiapan Lanud Soewondo Tangkis Pelanggaran Ruang Udara
Penulis: redaksi
Kasus kekerasan terhadap guru semakin marak dilaporkan oleh orang tua murid. Terbaru kasus guru honorer bernama Supriyani yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemukulan terhadap siswa yang merupakan anak seorang polisi di Polsek Baito Sulawesi Selatan. Kasus ini menambah daftar panjang insiden serupa yang menarik perhatian publik. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, merasa prihatin atas kejadian itu. Ia menilai berbagai penyebab meningkatnya kekerasan terhadap guru. Menurutnya penghargaan masyarakat terhadap profesi guru terus menurun. Ditambah lagi masalah disiplin siswa, kesehatan mental, dan tekanan akademis dan sosial yang tidak tertangani dengan baik juga menjadi penyebab. Hetifah juga menyoroti dampak negatif…
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai Indonesia sudah cukup memiliki aturan soal pemberantasan korupsi, tanpa adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Hal ini disampaikan Doli menanggapi tidak masuknya RUU Perampasan Aset ke dalam program legislasi nasional yang ditetapkan Baleg DPR. “Tapi dari pembicaraan teman-teman yang ada beberapa di sini (Baleg) ya, sebetulnya kalau bicara tentang pemberantasan korupsi, tanpa juga kita kemudian membuat Undang-Undang Perampasan Aset itu sudah cukup,” kata Doli kepada media di Jakarta, Selasa (29/10/2024). Apalagi, kata Doli, Presiden Prabowo Subianto juga terus menekankan bahwa korupsi harus dihilangkan. Ia menegaskan Prabowo dan DPR RI…
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), dengan agenda membahas program dan anggaran tahun 2025. Dalam rapat tersebut, Komisi VIII DPR RI menyampaikan beberapa rekomendasi penting untuk pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi pencapaian pengumpulan zakat nasional hingga triwulan III-2024 yang berhasil mencapai Rp28,75 triliun. Angka ini, menurut Komisi VIII, menunjukkan kinerja yang signifikan dari Baznas dalam pengumpulan zakat. Namun, Komisi VIII meminta Baznas untuk terus memaksimalkan pencapaian ini agar target pengumpulan zakat nasional tahun 2025, yaitu sebesar Rp49,99…
Menyoroti evaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2024, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Agama (Kemenag), untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji 2025, terutama dalam aspek pelayanan jemaah. Permintaan tersebut disampaikan Fikri saat Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2024 bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar dan jajaran terkait di Gedung Senayan DPR RI. Dalam rapat yang turut dihadiri oleh Wakil Menteri Agama RI Romo Syafi’i, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) KH Mochamad Irfan Yusuf, dan Dirjen PHU Hilman Latief ini, Fikri menyampaikan pentingnya evaluasi yang mendalam untuk menghindari kendala yang sama di tahun mendatang. Fikri…
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menyoroti terkait adanya temuan kandungan berbahaya dalam anggur shine muscat berupa residu kimia/pestisida. Ia meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melakukan koordinasi dengan Badan Karantina terkait dengan peredaran anggur shine muscat tersebut di masyarakat. “Tadi pagi saya telpon (BPOM) karena ada informasi terkait yang namanya anggur muscat itu, itu enggak boleh masuk ke Indonesia karena banyak bahan kimia berbahaya. Saya tanya, kenapa kok BPOM enggak bergerak? dijawab, itu bukan wilayah BPOM, itu wilayahnya dari Badan Karantina,” tutur Irma dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dengan Kepala BPOM di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta,…
Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja perdana dengan mengundang semua mitra di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024). Rapat ini digelar lantaran beberapa instansi mitra memiliki nomenklatur baru, sehingga perlu dilakukan klasifikasi tugas pada masing-masing mitra. “Pada hari ini fokus kita, karena ini nomenklatur baru. Menteri Pekerjaan Umum itu fokusnya di mana saja sesuai pembidangan tugas dari Presiden? Kemudian Menteri Perumahan (dan kawasan Permukiman)? Ini penting karena merupakan pemecahan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” ujar Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus di Jakarta dalam rapat tersebut. Mitra lain yang mengalami perubahan nomenklatur adalah Kementerian Desa dan Pembangunan…
Dunia media sosial saat ini tengah ramai dengan adanya sosok Dokter Detektif atau ‘Doktif’ yang gemar membuat konten mengenai uji laboratorium mandiri terhadap beberapa jenama skincare. Ia melakukan hal tersebut untuk mengecek jumlah persentase kandungan bahan tertentu yang ada pada produk skincare. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Surya Hutama menilai Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) harus segera melakukan tindakan untuk mengungkap validitas uji laboratorium yang dilakukan. Hal itu agar kepercayaan publik, terutama terhadap skincare lokal, dapat dijaga. “Kita hargai mereka ini adalah sebagai kontrol publik terhadap kebijakan publik yang ada. Jadi peran serta masyarakat dalam mengontrol kebijakan publik. Jadi sah-sah…
Pimpinan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengadakan pertemuan dengan Wakil Duta Besar Korea Selatan yang menjabat sebagai Kuasa Usaha Sementara (chargé d’affaires/CDA) Park Soo-Deok, pada Selasa (29/10/2024). Pertemuan tersebut membahas berbagai kerja sama di bidang pendidikan dan kebudayaan. Wakil Ketua BKSAP Muhammad Husein Fadlulloh mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian agar Indonesia dan Korea Selatan terus menguatkan hubungan antarkedua negara melalui banyak hal. Menjadi topik pembicaraan, di antaranya kerja sama perdagangan melalui kebudayaan, hingga kerja sama di bidang pendidikan. Husein menyebut, Korea Selatan selama ini telah memberikan banyak beasiswa kepada mahasiswa Indonesia untuk dapat menempuh pendidikan di negeri gingseng…
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengapresiasi paparan singkat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang menyinggung soal Dana Desa. Dalam Rapat Kerja perdana Komisi V DPR RI dengan seluruh mitra, Lasarus menyampaikan bahwa Dana Desa seolah menjadi bahan diskusi yang tak pernah terselesaikan. “Selama bertahun-tahun kami di Komisi V ini, boleh kami bilang (soalan Dana Desa) tidak selesai kita diskusikan. Ada Rp71 triliun, kemudian apakah seluruh desa yang menerima Dana Desa ini pernah dilakukan survei terjadi peningkatan pembangunan apa tidak? Kemudian penggunaan dana optimal apa tidak?” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut saat memimpin rapat di Gedung Nusantara, DPR RI,…
Ketua DPR RI Puan Maharani berharap adanya keadilan bagi guru honorer Supriyani yang dituduh melakukan kekerasan fisik terhadap seorang siswa di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya. “Pendidikan tidak bisa berjalan dengan baik jika guru terus-menerus dihadapkan pada ancaman hukum yang berlebihan dan intervensi orang tua yang tidak proporsional. Saya berharap ada keadilan bagi Guru Supriyani agar tak jadi preseden buruk pada sistem pendidikan Indonesia,” ujar Puan dalam rilis persnya, Selasa (29/10/2024). Seperti diketahui, Supriyani dituduh melakukan kekerasan fisik terhadap seorang siswa berinisial D (6), anak dari seorang anggota polisi…
© Politikparlemen.co