- Dari Perbatasan untuk Indonesia, Li Claudia Chandra Diganjar KWP Award 2026
- Raih KWP Award, Lia Istifhama Tegaskan Komitmen Perkuat Kebijakan Publik dari Daerah
- Terima KWP Award, Ibas Berkomitmen Terus Kawal Pengembangan Ekonomi Pedesaan
- F-Demokrat DPR Raih KWP Award 2026 sebagai Fraksi Peduli Stabilitas Ekonomi
- Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Johannes Rettob Raih KWP Award 2026
- KWP Award 2026, Sugiat Santoso Terima Penghargaan Legislator Peduli HAM
- Sosialisasi Kode Etik dan TNKB Khusus DPR ke Daerah-Daerah Jadi Hal Krusial
- Sohibul Iman Soroti Kesiapan Lanud Soewondo Tangkis Pelanggaran Ruang Udara
Penulis: redaksi
Anggota Badan Legislasi DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto menekankan pentingnya percepatan pembahasan undang-undang yang mampu melindungi industri rokok serta petani tembakau. Ia menyoroti kompleksitas dan tantangan besar yang dihadapi dalam menggolkan RUU Pertembakauan. “Dapil saya salah satunya Kabupaten Temanggung adalah kota tembakau. Jadi Pak Agus Parmuji ini beliau ketua umum APTI adalah teman diskusi saya kalau kami nongkrong malam-malam bersama dengan teman-teman petani tembakau,” ujar Sofwan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Karena itu, ia amat…
Komisi XIII DPR RI mendukung langkah-langkah strategis Kementerian Hukum dalam menyelesaikan proses transisi kelembagaan. Diketahui, Kementerian Hukum merupakan pemecahan Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian pada Kabinet Merah Putih dipisah menjadi tiga yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. “Komisi XIII DPR RI mendukung langkah-langkah strategis tim transisi Kementerian Hukum dalam menyelesaikan transisi kelembagaan di Kementerian Hukum agar berjalan efektif dan efisien sesuai dengan target akan diselesaikan Juni 2025,” ujar Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya saat membacakan hasil kesimpulan Rapat Kerja Komisi XIII dengan Menteri Hukum di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Kementerian…
Komisi XII DPR RI secara resmi telah menyepakati Pimpinan Komisi XII dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir. Nama-nama tersebut yaitu Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya (F-Partai Golkar), Wakil Ketua Komisi XII Dony Maryadi Oekon (F-PDI-Perjuangan), Wakil Ketua Komisi XII Bambang Haryadi (F-Partai Gerindra), Wakil Ketua Komisi XII Sugeng Suparwoto (F-Partai NasDem) dan Wakil Ketua Putri Zulkifli Hasan (F-PAN). “Apakah nama-nama calon Pimpinan Komisi 12 DPR RI yang kami sampaikan dapat disetujui?,” tanya Adies dalam lantas dijawab, “setuju” secara serentak oleh segenap Anggota Komisi XII DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Komisi…
Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memeriksa laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024. Dalam kesempatan ini, Anggota Komisi XI DPR RI Jefry Romdonny menyoroti pentingnya pemanfaatan digitalisasi dalam melakukan audit di era revolusi industri 4.0. “Terdapat poin yang cukup menarik yang membahas pemanfaatan digitalisasi dalam melakukan audit di era revolusi industri 4.0, seperti sekarang ini dunia digital ini telah masuk ke segala sektor termasuk pada sektor akuntan ini menjadi tantangan bagaimana akuntan harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman,” kata Jefry dalam fit and…
Komisi XIII DPR RI bersepakat untuk menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap tiga atlet sepakbola yakni Kevin Diks, Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij. “Apakah Komisi XIII DPR RI dapat menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama, pertama saudara Kevin Diks, kedua saudari Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu, ketiga saudara Estella Raquel Loupattij?,” ujar Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya yang dijawab dengan seruan ‘setuju’ dari para anggota Komisi XIII DPR RI, di Ruang Rapat Komisi XIII, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Adapun pemberian rekomendasi naturalisasi ini dilakukan…
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mengapresiasi pencapaian Kementerian BUMN sepanjang 2020-2023. Menurutnya, Kementerian BUMN dinilai telah berhasil memperbaiki kinerja yang ditandai dengan menghasilkan dividen sebesar Rp194 triliun, yang mana rata-rata pertumbuhan aset BUMN sebesar 7,8 persen. Pernyataan ini disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Selaras dengan pergantian pemerintahan, ia mendorong Kementerian BUMN tetap konsisten berkontribusi untuk perekonomian nasional demi menyejahterakan masyarakat luas. “(Pencapaian ini) kita perlu tepuk tangan. Artinya, kinerja (Kementerian BUMN) Itu kelihatan. Saat ini kita menghadapi periode baru…
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian besar permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). “Kami menghormati putusan MK yang telah mengakomodasi berbagai aspirasi publik terkait UU Ciptaker. Ini menunjukkan bahwa MK mendengarkan dan memberikan perhatian serius terhadap isu-isu yang menyangkut para pekerja di tanah air,” ujarnya kepada politikparlemen.co, di Jakarta, Senin(4/11/2024). Politisi dari Jawa Barat VIII ini juga mengapresiasi langkah MK yang memberikan ruang koreksi terhadap permasalahan ketenagakerjaan. “Keputusan ini adalah jawaban bagi jutaan pekerja yang…
Anggota Komisi XI DPR RI Fathi menyambut baik rencana kebijakan pemerintah untuk pemutihan utang atau kredit macet bagi petani, nelayan, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi para pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam melunasi pinjaman mereka, terutama mereka yang terkena dampak pandemi dan kondisi ekonomi yang sulit belakangan ini. Fathi menilai kebijakan ini adalah langkah positif yang dapat menghidupkan kembali sektor usaha kecil, sekaligus membantu mereka yang sudah berupaya namun terkendala dalam melunasi kredit. “Pemutihan utang bagi pelaku UMKM, petani, dan nelayan adalah kebijakan yang tepat untuk memastikan mereka bisa kembali…
Banyaknya keluhan warganet Indonesia khususnya mereka yang sering mengunggah konten-konten terkait Palestina dan perjuangan serta penderitaan masyarakat di sana, yang sering di-takedown oleh platform media sosial naungan Meta, menjadi perhatian serius bagi DPR RI periode 2024-2029. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan menilai bahwa Meta perlu dimintai klarifikas terkait banyaknya keluhan dari masyarakat Indonesia disebabkan sulitnya me-repost konten berkaitan dengan masalah Palestina di platform media sosial Meta (Facebook dan Instagram). “Sebagai contoh, dari laporan masyarakat ketika ada konten berhasil tayang di IG Story terkait dengan persoalan Palestina, maka postingan itu tidak lama kemudian dihapus oleh Instagram. Terkait hal ini, Meta perlu memberikan…
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Depok khususnya dalam penyelenggaraan layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Khidmat Sehat Afiat (KiSA) Kota Depok. Mengingat karakteristik Kota Depok yang sangat padat hunian di samping masyarakatnya yang juga terdidik, Netty menilai, perlu ada keseimbangan dengan pelayanan kesehatan yang prima. “RSUD KiSA juga sudah mulai melengkapi sarana dan prasarana untuk penanganan penyakit degeneratif yang hari ini banyak melanda masyarakat. Hal ini ditandai dengan sejumlah ruangan sudah menggunakan alat pemeriksaan yang support terhadap penegakkan diagnosis penyakit kanker, jantung, strok, dan uronefrologi (KJSU),” jelas Netty kepada politikparlemen.co usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik…
© Politikparlemen.co