Penulis: redaksi

Komisi I DPR RI akan selalu siap mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar kepentingan nasional Indonesia dapat dicapai melalui upaya-upaya diplomasi ekonomi, termasuk pertimbangan peluang Indonesia bergabung dalam BRICS. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto dalam diskusi bertema Menakar Untung Rugi Rencana Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS yang digelar di Ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024). “Selain itu, selaku pimpinan Komisi I DPR RI yang menaungi urusan luar negeri, kami juga bertanggung jawab untuk terus memberikan masukan yang konstruktif terhadap pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia,” ujar Politisi Fraksi Partai Demokrat ini. Lebih lanjut, ungkap Anton,…

Di ruang kerja Komisi VIII DPR RI, sekelompok guru calon pengawas dari seluruh Indonesia menyampaikan aspirasi mereka kepada Anggota Komisi VIII, Abdul Fikri Faqih. Dalam suasana penuh harapan, para guru ini mengungkapkan keluh kesah mereka terkait tertundanya pengangkatan sebagai pengawas madrasah, meski telah melewati rangkaian seleksi ketat yang difasilitasi oleh Kementerian Agama (Kemenag). Ajid Abdul Majid, perwakilan dari Komunitas Guru Calon Pengawas, menjelaskan bahwa mereka telah menuntaskan setiap tahap seleksi, termasuk administrasi, ujian berbasis komputer (CBT), serta penyusunan dan pertahanan makalah. Para peserta yang lolos mengikuti diklat intensif selama satu bulan di provinsi masing-masing. “Kami sudah lulus dan memegang sertifikat…

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait progres dan evaluasi pelaksanaan program hingga triwulan ke-3 tahun 2024 dan program strategis 2025, Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan menyoroti peran BIG dalam mengatasi perselisihan tata ruang yang ada di kabupaten maupun di provinsi. Rokhmat menilai perselisihan yang terjadi kerap menjadi hambatan terhadap iklim investasi di suatu wilayah. ”Di beberapa kabupaten yang antara eksekutif dan legislatif belum tercapainya sebuah kesepakatan. Mana tata ruang yang buat industri, mana yang buat pertanian. Sehingga ini menjadi tumpang tindih. Sehingga investor takut untuk investasi. Ujung-ujungnya, akhirnya investor kabur. Nah, kehadiran geospasial…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan bahwa Pilkada 2024 merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan lembaga atau instansi terkait lainnya. Sehingga, ia berharap Pemda tidak lepas tangan dalam mengawal pelaksanaan tahapan Pilkada 2024. “Jangan ada di pikiran bahwa Pemda sudah melaksanakan tugasnya memberikan dana hibah ke penyelenggara pemilu, terus kemudian berlepas tangan dalam hal mengawal pilkada yang akan dilaksanakan 27 November yang akan datang,” ujar Bahtra dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya dan sejumlah Pj Kepala daerah, di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta,…

Ekonomi kreatif kini menjadi sorotan sebagai pilar baru yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Anggota Komisi VII DPR RI dari daerah pemilihan Sukabumi, Iman Adinugraha, menekankan pentingnya strategi konkret agar sektor ini dapat berkembang dan memberikan dampak luas, termasuk di daerah. Dalam pernyataannya Selasa (19/11/2024), Iman menggarisbawahi dua hal penting. Pertama, perlunya percepatan regulasi yang mendukung sektor ekonomi kreatif, termasuk pembentukan dinas khusus di tingkat daerah. Kedua, ia menyoroti pentingnya tambahan anggaran sebesar Rp2,4 triliun bagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) serta Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Tambahan anggaran tersebut, menurut Iman, sangat krusial untuk mendukung program prioritas, menciptakan…

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan bahwa Baleg periode 2024-2029 memiliki semangat tinggi dalam menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Baleg berkomitmen menyusun daftar prolegnas yang dapat dijalankan secara efektif. “Kami ingin menyusun daftar rancangan undang-undang yang realistis untuk diselesaikan, baik per tahun maupun selama lima tahun ini. Oleh karena itu, saya tadi mengusulkan, sebelum masuk ke rapat panitia kerja (panja), setelah menerima usulan dari pemerintah, perlu dilakukan rapat pleno secara lengkap,” ujar Doli dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta DPD RI. Rapat ini membahas RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor…

Anggota Komisi III DPR RI Frederik Kalalembang mengungkapkan pentingnya pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dapat mengembalikan muruah dan kredibilitas lembaga anti-rasuah ini. Menanggapi uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK masa jabatan 2024-2029 yang saat ini tengah berjalan, Frederik menilai bahwa calon-calon yang maju sejauh ini memiliki potensi yang baik. “Saya kira sampai hari ini calon yang maju, mulai dari kemarin 5 orang dan hari ini pagi ini 6 orang, semua punya potensi yang bagus. Dan mereka punya background semua dari hukum dan ada beberapa juga dari keuangan. Tapi sejauh ini kelihatannya bagus,” ujar Frederik saat ditemui politikparlemen.co seusai mengikuti  Rapat Pemilihan…

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti soal rencana Pemerintah yang akan menaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Cucun mengingatkan bahwa kenaikan PPN yang berdampak positif terhadap penerimaan negara harus dibayar dengan inflasi yang tinggi di tahun 2022. Pada tahun tersebut, inflasi mencapai 5,51 persen. Meski kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen bukan satu-satunya faktor penyumbang angka inflasi itu, namun kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap kenaikan inflasi. Sebab peningkatan tarif meningkatkan biaya produksi bagi produsen yang kemudian dapat direspons dengan menaikkan harga jual produk mereka. “Kenaikan harga produk dan…

Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo menyoroti belum terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) mengenai peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diketahui, peralihan kewenangan ini sesuai dengan amanat Pasal 312 Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK). Peralihan dilakukan paling lambat 12 Januari 2025. Namun, hingga pertengahan November ini, PP peralihan itu belum terbit. Andreas pun mengusulkan agar topik terkait PP peralihan pengaturan dan pengawasan aset kripto ini masuk dalam kesimpulan rapat. “Jadi, mohon perhatian bagi kita, untuk PP peralihan ini, untuk…

Anggota Komisi XI DPR RI Julie Sutrisno Laiskodat mendorong Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memberdayakan UMKM lokal demi mendukung program nasional makan bergizi gratis. “Saya berharap, saya titip NTT dan teman-teman, itu pangan lokalnya, produknya dapat masuk ke dalam e-katalog dan menjadi salah satu produk yang bisa digunakan untuk makan bergizi gratis,” ujar Julie saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI dengan LKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). Legislator Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) itu mengungkapkan, dukungan terhadap UMKM lokal dapat menjadi rujukan LKPP dalam mengajukan tambahan anggaran. “Saya dan teman-teman Fraksi Partai NasDem lain, jika memang LKPP…