- Dari Perbatasan untuk Indonesia, Li Claudia Chandra Diganjar KWP Award 2026
- Raih KWP Award, Lia Istifhama Tegaskan Komitmen Perkuat Kebijakan Publik dari Daerah
- Terima KWP Award, Ibas Berkomitmen Terus Kawal Pengembangan Ekonomi Pedesaan
- F-Demokrat DPR Raih KWP Award 2026 sebagai Fraksi Peduli Stabilitas Ekonomi
- Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Johannes Rettob Raih KWP Award 2026
- KWP Award 2026, Sugiat Santoso Terima Penghargaan Legislator Peduli HAM
- Sosialisasi Kode Etik dan TNKB Khusus DPR ke Daerah-Daerah Jadi Hal Krusial
- Sohibul Iman Soroti Kesiapan Lanud Soewondo Tangkis Pelanggaran Ruang Udara
Penulis: redaksi
Pemerintah sedang mempersiapkan skema baru penyaluran subsidi BBM, di mana rencananya ojek online tidak termasuk sebagai penerima. Merespons hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta Pemerintah berhati-hati dengan kebijakan yang dikeluarkan agar jangan sampai menindas rakyat kecil. “Ingat, jangan sampai keputusan kebijakan subsidi BBM diputuskan secara ngawur dan serampangan. Ini bisa memicu demo besar-besaran. Jika ini terjadi maka dampak ekonomi dan politiknya sangat besar dan bisa tidak terkendali,” kata Mufti Anam dalam keterangan tertulis yang diterima politikparlemen.co, di Jakarta, Jumat (29/11/2024). Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap rencana skema subsidi bahan bakar minyak atau…
Anggota Komisi XII DPR RI Muhammad Harris memberikan pandangannya terkait rencana pemerintah memberikan subsidi BBM khusus bagi kendaraan berpelat kuning, termasuk angkutan umum. Langkah ini, menurutnya, strategis untuk mendukung sektor transportasi publik, namun perlu didasarkan pada kajian mendalam dan implementasi yang tepat. Ia pun menegaskan pentingnya kajian komprehensif terhadap manfaat subsidi BBM bagi pelat kuning. “Pemerintah harus memastikan kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, terutama pengguna transportasi umum, sekaligus menekan biaya operasional transportasi agar tarifnya tetap terjangkau,” ujar Harris dalam keterangan tertulis kepada politikparlemen.co, di Jakarta, Sabtu (30/11/2024). Kajian tersebut mencakup dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan harapan subsidi…
DPR RI melalui Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mendukung keputusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menurutnya, keputusan ICC menerbitkan surat penangkapan kepada Perdana Menteri Israel sebagai langkah yang tepat untuk menghentikan pembantaian di Gaza Palestina. ICC juga mengeluarkan surat perintah untuk mantan menteri pertahanan Netanyahu dan kepala militer Hamas Mohammed Deif, yang diklaim Israel tewas dalam serangan udara di Gaza pada bulan Juli. Mardani mengatakan kemerdekaan Palestina disebutkan dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,…
Pemerintah berwacana melarang pengemudi ojek online (ojol) menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menanggapi rencana tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak, dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya. Menurut Amin, kebijakan ini dinilai tidak berpihak pada pelaku usaha mikro. “Pada hakikatnya pengemudi ojol merupakan pelaku usaha mikro, yang mereka jual adalah jasa transportasi. Mereka layak dapat bantuan,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima politikparlemen.co, di Jakarta, Jumat (29/4/2024). Politisi Fraksi PKS itu membeberkan bahwa pengemudi ojek online adalah bagian dari pelaku usaha mikro yang menopang perekonomian keluarga. Dalam banyak kasus, mereka mengandalkan subsidi BBM untuk menjaga biaya operasional tetap rendah sehingga penghasilan…
Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) Badan Keahlian DPR RI menerima kunjungan dari National Assembly Budget Office (NABO) Korea Selatan di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, Jumat (29/11/2024). Dalam kesempatan itu, Kepala Pusat Analisis Keparlemenan Achmad Sani Alhusain mengaku diskusi dalam pertemuan tersebut cukup menarik. “Ini merupakan rangkaian pertemuan dari kemarin waktu (pertemuan) dengan Sekretariat Jenderal dan sekarang mereka ingin ketemu langsung dengan PA3KN untuk membahas lebih detail terkait dengan peran-peran supporting system dalam fungsi anggaran di DPR. Oleh karena itu, terdapat diskusi yang cukup menarik bagaimana kita bisa memperlihatkan atau PA3KN bisa menjelaskan kepada NABO bahwa kerja-kerja Pusat ini bukan hanya sifatnya pasif tapi juga proaktif memberikan masukan…
Anggota Komisi X DPR RI Gamal Albinsaid mengingatkan di tengah perkembangan teknologi digital, salah satu bentuk perundungan secara daring menjadi salah satu hal yang harus diwaspadai. Pasalnya menurut jajak pendapat U-Report terhadap 2.777 anak muda Indonesia berusia 14-24 tahun, sebanyak 45 persen di antaranya pernah mengalami perundungan daring. “Saya pikir itu menjadi salah satu tren perundungan baru di dalam perkembangan teknologi digital dan ini harus kita antisipasi. Kita tidak bisa meremehkan perundungan ini, karena bisa berdampak pada gangguan psikis, fungsi sosial, dan juga terjadinya proses gangguan pada proses pendidikan,” jelasnya dalam Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI…
Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar Penutupan Latihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Angkatan XI, XII, dan XIII Tahun 2024 di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024). Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar berharap para Pegawai Negeri Sipil baru tersebut nantinya dapat mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan ke depannya. “Jadi dengan tantangan yang ada ke depan, setiap ASN tentu harus memiliki banyak kriteria dan tantangan ke depan. Kita tahu bahwa disrupsi dalam segala bidang gitu ya, kemudian juga dinamika dalam pekerjaan itu juga akan membanyak memengaruhi bagaimana setiap ASN di sekitar Jenderal DPR ini…
Komisi III DPR RI soroti aksi Aipda R, Anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang, yang diduga melakukan penembakan terhadap siswa SMKN 4 Semarang berinisial GRO (17) hingga tewas pada Minggu (24/11/2024) dini hari. Atas tindakan ini, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak agar dilakukan evaluasi, khususnya pada Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes) Semarang, Komisaris Besar (Besar) Polisi Irwan Anwar. “Banyak sekali masyarakat mengatakan bahwa Kapolres-nya perlu mendapatkan evaluasi khusus. Kami sependapat juga, karena Kapolres-nya ini setelah kejadian, saya telpon saja tidak angkat telpon,” kata Habiburokhman dalam Konferensi Pers Pimpinan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, DPR…
Dharma Wanita Persatuan (DWP) Setjen DPR RI menyelenggarakan kegiatan bakti sosial dalam rangka memperingati HUT ke-25 organisasi. Adapun kegiatan di November 2024 kali ini diisi dengan mengunjungi Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Al-Mukhlisin di Kota Cibubur, Jakarta Timur, Jakarta, Jumat (29/11/2024). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua DWP Setjen DPR RI Farida Indra Iskandar, Wakil Ketua DWP Setjen DPR RI Martha Tornagogo, Ketua Bidang Sosial Setjen DPR RI dan Budaya Furcony Putri Syakura, serta para Pengurus DWP Setjen DPR RI Vanda, Jati, Ika, Ami, dan Anisa. Dalam acara tersebut, DWP memberikan bantuan berupa sembako, perlengkapan alat salat, makanan dan juga vitamin.…
Kasus penembakan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Solok Selatan AKP Ulil Ryanto Anshari oleh rekannya Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Solok Selatan, Dadang Iskandar diduga karena pelaku yang melindungi praktik tambang ilegal. Dadang merasa terganggu dengan dibongkarnya penambangan illegal oleh korban. Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta kepada Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan Keppres dan memerintahkan Menko Polkam, Budi Gunawan untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Penambangan Ilegal. “Ketika Satgas Penanganan Penambangan Ilegal ini dibentuk, pemangku kepentingan lintas kementerian dan lembaga seperti Kementerian ESDM, Polri, KPK dan Kejagung mesti berkolaborasi dengan satu tujuan yakni mengatasi penambangan ilegal”…
© Politikparlemen.co