Penulis: redaksi

Tanggal 22 Desember selalu mengingatkan pada sosok ibu—pada tangan yang merawat, suara yang menenangkan, dan perhatian yang sering kali bekerja dalam diam. Namun di Indonesia, Hari Ibu menyimpan makna yang lebih luas dari sekadar perayaan keluarga. Ia lahir dari kesadaran kolektif perempuan untuk ikut menentukan arah kehidupan bangsa. Sejarah mencatat, hampir satu abad lalu, perempuan-perempuan Indonesia berkumpul dalam Kongres Perempuan Indonesia Pertama pada Desember 1928. Dari ruang sederhana di Yogyakarta, mereka menyuarakan tekad: perempuan tidak lagi berada di pinggir sejarah. Semangat itulah yang kembali diangkat Ketua DPR RI Puan Maharani dalam peringatan Hari Ibu 2025. Baginya, perjuangan perempuan hari ini…

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar Upacara Peringatan Hari Ibu ke-97 di lingkungan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/12/2025). Dipimpin oleh Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini, ia menegaskan momentum ini tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan harus dimaknai sebagai refleksi penguatan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa, termasuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi DPR RI. “Peringatan Hari Ibu bukan hanya tentang mengenang jasa ibu dalam keluarga, tetapi juga tentang mengakui dan memperkuat kontribusi perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kerja-kerja kelembagaan dan pelayanan publik di DPR RI,” ujar Suprihartini saat menyampaikan pidato dihadapan seluruh pegawai parlemen. Lebih lanjut,…

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup pada momentum peringatan Hari Ibu yang diperingati setiap 22 Desember. Puan menegaskan bahwa Hari Ibu di Indonesia memiliki makna historis yang khas karena berakar dari Kongres Perempuan Indonesia Pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 22–25 Desember 1928. “Hari Ibu yang kita peringati di Indonesia merupakan perayaan kebangkitan pergerakan perempuan Indonesia,” ujar Puan dalam keterangan tertulis kepada politikparlemen.co, di Jakarta, Senin (22/12/2025). Menurut Puan, warisan sejarah tersebut menegaskan bahwa perempuan bukan sekadar penonton dalam pembangunan, melainkan pelaku aktif dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh…

Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menekankan pentingnya peran kepolisian dalam menjaga kelestarian lingkungan serta memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda reses yang berlangsung di Aula Polres Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, beberapa waktu lalu. Di hadapan pejabat utama dan seluruh kapolsek jajaran Polres HST, Habib Aboe menyampaikan peringatan keras terkait pentingnya konservasi Pegunungan Meratus. Ia mengingatkan bahwa kerusakan hutan merupakan hulu dari berbagai bencana besar yang mengancam keselamatan masyarakat. Habib Aboe meminta jajaran Polri belajar dari pengalaman pahit bencana alam yang terjadi di Sumatra dan…

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan bahwa penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 dilakukan lebih awal sebagai langkah kesiapan DPR RI dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Diketahui, penyerahan DIPA tersebut disampaikan oleh Indra Iskandar kepada seluruh eselon II dan KPA di lingkup Sekretariat Jenderal DPR RI. Indra menjelaskan bahwa Pagu DIPA DPR RI Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp9,9 triliun, yang terdiri atas alokasi untuk Satuan Kerja Dewan dan Satuan Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pagu tersebut belum sepenuhnya bersifat final karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. “Pagu DIPA pasca efisiensi yang…

Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun, melaksanakan Kegiatan Reses Masa Sidang II dengan menyerap aspirasi masyarakat di Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Jakarta, Sabtu (20/12/2025). Kegiatan reses ini menjadi sarana komunikasi langsung antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan serta kebutuhan di lingkungan sekitar. Acara berlangsung tertib dan penuh keakraban dengan dihadiri oleh beragam unsur masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, jajaran Polsek dan Koramil, pengurus RT/RW, hingga relawan dan warga setempat. Dalam sambutannya, Adang Daradjatun menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat dan mengawal aspirasi warga, khususnya yang berkaitan dengan isu hukum, keamanan,…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus melanjutkan tahapan Partisipasi Bermakna (Meaningful Participation) dalam rangka penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Kali ini, Baleg DPR RI menyerap aspirasi dengan berkunjung langsung ke Kantor Kadin Jawa Timur. Wakil Ketua Baleg DPR RI, Sturman Panjaitan, mengatakan revisi UU Kadin menjadi kebutuhan mendesak. Hal ini mengingat regulasi tersebut telah berusia 38 tahun dan perlu disesuaikan dengan perkembangan perekonomian, dunia usaha, serta dinamika bisnis nasional dan global. “Kita menyelesaikan satu tahapan Meaningful Participation untuk merevisi Undang-Undang tentang Kadin. Undang-undang ini sudah berusia 38 tahun, tentu perlu direvisi agar relevan dengan…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menilai Indonesia telah gagal membangun industrialisasi yang kuat dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan Kunjungan Kerja Baleg DPR RI tentang revisi Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri (Kadin), di Kantor Kadin Jawa Timur, Kota Surabaya, Jumat (19/12/2025). Menurut Deddy, kegagalan industrialisasi tercermin dari rendahnya minat investor global untuk menanamkan modal di Indonesia. Ia mengaku pernah bertemu sejumlah fund manager internasional saat gejolak ekonomi di Hong Kong, di mana terdapat peluang dana ratusan triliun rupiah yang siap dialihkan ke negara lain, termasuk Indonesia. Namun tawaran tersebut ditolak. “Ada uang ratusan triliun dari Hong…

Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, menilai kebijakan Work From Anywhere (WFA) saat masa mudik Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru) solusi efektif dalam memecah puncak arus mudik sehingga lalu lintas menjadi lebih lancer. Menurutnya, penerapan WFA memberikan fleksibilitas waktu bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik. Sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan pada hari-hari tertentu. Hal ini, bisa berdampak positif terhadap kelancaran arus lalu lintas, khususnya di jalur-jalur utama mudik darat, laut, dan udara. “WFA sudah terbukti berhasil mengurangi kepadatan arus mudik saat lebaran lalu,” ungkapnya dalam keterangan tertulis kepada politikparlemen.co, di Jakarta, Sabtu (20/12/2025). “Kebijakan WFA saat Nataru bisa memecah puncak arus…

Anggota Komisi XI DPR RI Martin Manurung, mendorong pemerintah untuk memberikan kebijakan tambahan khusus bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi korban bencana banjir dan longsor di Sumatra (Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat). Kebijakan tersebut berupa penghapusan kredit bagi debitur yang masuk dalam kategori korban yang sangat parah. Menurut Martin, kebijakan relaksasi berupa restrukturisasi KUR untuk perpanjangan tenor atau penjadwalan sangat baik. Namun pada kenyataannya dampak bencana terhadap masyarakat, khususnya para debitur tidak sama. Bahkan ada yang mengalami kehilangan sumber usaha mereka yang menjadi agunan saat pengajuan KUR. Misalnya, usaha pertanian, di mana sawah dan ladang hilang tertimbun material…