- Trafik Tol Trans Sumatera Hanya 50 Persen dari Rencana, BAKN Cari Model Bisnis yang Tepat
- DPR dan KWP Perkuat Sinergi Penyampaian Informasi Publik
- Legislator Tegaskan LRT Jabodebek Harus Utamakan Pelayanan, Bukan Keuntungan
- Tekan Kecelakaan Transportasi, Hamka B. Kady Soroti Kualitas SDM dan Simulator
- Transfer ke Daerah Didorong Jadi Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Bali
- Baleg Buka Peluang Revisi UU DKJ Masuk Prioritas Prolegnas 2027
- Andina Thresia: Parlemen Remaja Tunjukkan Generasi Muda Makin Melek Politik
- Banggar Dorong APBD Bali Perkuat Diversifikasi Ekonomi
Penulis: redaksi
Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD memiliki landasan konstitusional yang kuat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rifqi menjelaskan, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hanya menegaskan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis, tanpa menyebutkan secara eksplisit mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. “Dari optik konstitusional, kata ‘demokratis’ dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 bisa ditafsirkan sebagai demokrasi langsung maupun demokrasi tidak langsung. Karena itu, pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai bentuk demokrasi tidak langsung memiliki dasar konstitusional yang kuat,” kata Rifqi.…
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa penanganan pascabencana harus dimaknai sebagai proses pemulihan yang menyeluruh, tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur, tetapi juga pada pemulihan sosial, ekonomi, dan martabat masyarakat terdampak. “Pendekatan tenaga padat karya menjadi strategi penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi menjadi pelaku utama dalam proses pemulihan,” ujar Hetifah melalui rilis yang diterima politikparlemen.co, Rabu (31/12/2025). Melalui skema ini, warga terdampak dapat terlibat langsung dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, memperoleh penghasilan, serta menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga di tengah situasi sulit. Pendekatan tersebut juga memperkuat rasa memiliki dan solidaritas sosial dalam membangun kembali…
Gemerlap perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 membawa suasana meriah di berbagai daerah, ditandai ramainya pusat perbelanjaan dan destinasi wisata. Namun, di balik euforia tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah justru dihadapkan pada tekanan berat akibat melonjaknya harga bahan pokok. Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai kenaikan harga pangan jelang dan selama Nataru tidak sepenuhnya dapat dibenarkan hanya dengan alasan meningkatnya permintaan. Menurutnya, lonjakan konsumsi saat libur panjang memang rutin terjadi setiap tahun, tetapi kenaikan harga yang tajam dan tidak wajar mencerminkan persoalan serius dalam sistem distribusi serta lemahnya pengawasan di lapangan. “Kenaikan harga yang berlebihan mengindikasikan terganggunya rantai…
Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo, mendorong pemerintah untuk lebih agresif membangun diplomasi internasional dan melawan disinformasi global tentang sawit Indonesia. Ia menekankan pentingnya narasi berbasis data dan kepentingan nasional agar Indonesia tidak terus berada dalam posisi defensif. “Kita tidak boleh terus minta dimengerti. Kita harus bicara tegas, berbasis data, dan membela kepentingan petani serta bangsa kita sendiri,” kata Firman dalam keterangan yang diterima politikparlemen.co, Selasa (30/12/2025). Firman mengatakan, industri kelapa sawit Indonesia kerap menjadi sasaran kampanye negatif yang tidak sepenuhnya berangkat dari kepedulian lingkungan, melainkan dibungkus oleh kepentingan ekonomi dan proteksionisme dagang negara-negara maju, khususnya Eropa. Menurutnya, tudingan terhadap sawit…
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengapresiasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) yang mulai dijalankan di sejumlah daerah. “Penyaluran MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita adalah intervensi yang sangat strategis. Pemenuhan gizi pada fase 1.000 hari pertama kehidupan sangat menentukan kualitas kesehatan dan tumbuh kembang anak ke depan,” ujar Netty dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (30/12/2025). Netty menilai pelibatan posyandu, kader kesehatan, serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam distribusi MBG merupakan pendekatan yang tepat karena dekat dengan masyarakat dan sudah memiliki basis kepercayaan di tingkat desa.…
Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia harus ditempuh melalui pembenahan menyeluruh sistem penyelenggaraan haji. Hal ini terutama dilakukan dengan menata ulang pola layanan agar biaya operasional dapat ditekan secara struktural dan hasil efisiensinya dikembalikan sepenuhnya untuk kepentingan jemaah. Menurut Maman, persiapan pelaksanaan ibadah haji telah dimulai sejak sekarang dan optimisme terus dibangun agar penyelenggaraan haji ke depan dapat berjalan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu langkah strategis yang diharapkan mampu mewujudkan hal tersebut adalah realisasi kampung haji. “Pelaksanaan haji sudah dimulai dari sekarang dan kita yakin akan ada pelayanan…
Insiden kecelakaan laut yang menimpa kapal semi pinisi KM Putri Sakinah kembali membuka persoalan serius dalam tata kelola keselamatan wisata bahari di Indonesia. Kapal tersebut mengangkut 11 orang penumpang yang terdiri atas enam wisatawan asing asal Spanyol, satu pemandu wisata, serta empat anak buah kapal (ABK) termasuk nakhoda. Pada hari kejadian, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi tujuh orang korban selamat, yakni empat ABK termasuk nakhoda, dua wisatawan asing, dan seorang pemandu wisata. Hingga berita ini diturunkan, empat penumpang lainnya masih dalam proses pencarian dan penanganan lanjutan. Operasi evakuasi melibatkan Basarnas, TNI AL, Polairud, serta unsur masyarakat setempat. Proses penyelamatan berlangsung…
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendorong penguatan konsep ekonomi hijau dalam kebijakan pembangunan nasional. Hal ini menyusul terjadinya bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Sumatra serta dikabulkannya gugatan iklim nelayan Indonesia di Pengadilan Kanton Zug, Swiss, baru-baru ini. Menurutnya, dua peristiwa yang terjadi secara beriringan pada akhir 2025 tersebut menjadi refleksi penting atas implementasi arah pembangunan nasional yang menempatkan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi kreatif sebagai bagian dari strategi kemandirian bangsa. Alex menjelaskan, Pengadilan Kanton Zug, Swiss, pada 22 Desember 2025 mengabulkan seluruh permohonan gugatan yang diajukan empat nelayan Indonesia terhadap perusahaan semen multinasional asal Swiss,…
Anggota Komisi II DPR RI, Cindy Monica, berkomitmen untuk mengawal instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra. Dijelaskannya, bencana tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk abai terhadap hak-hak dasar warga, termasuk hak administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan dokumen penting lainnya yang hilang atau rusak akibat bencana. “Instruksi Presiden Prabowo sangat jelas. Pengurusan dokumen kependudukan bagi korban bencana harus digratiskan dan tidak boleh dipungut biaya apa pun. Negara harus hadir penuh, bukan justru menambah beban rakyat yang sedang kehilangan,” tegas Cindy dalam keterangan tertulis kepada politikparlemen.co di Jakarta, Selasa…
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku), Adies Kadir, menyalurkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada para siswa penerima manfaat dalam kegiatan reses yang berlangsung di Sidoarjo, Jawa Timur. Sebanyak 3.303 penerima PIP telah disalurkan melalui usulan Anggota DPR RI, dan jumlah tersebut akan ditingkatkan pada tahun mendatang sebagai bentuk komitmen memperluas akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Dalam sambutannya di hadapan para wali murid dan tenaga pendidik, Adies Kadir menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Ia menekankan pentingnya pengawalan anggaran pendidikan agar benar-benar tepat sasaran dan dapat mencegah angka putus sekolah.…
© Politikparlemen.co