- BKSAP: Kunjungan PM India ke Indonesia Akan Perkuat Kerja Sama Strategis
- RUU KKS Harus Berorientasi Jangka Panjang Guna Hadapi Tantangan Teknologi Baru
- Program Magang Harus Link and Match dengan Kebutuhan Dunia Kerja
- Kebijakan Efisiensi Anggaran Jangan Ganggu Pembayaran Gaji Aparatur di Daerah
- Seimbangkan Fungsi Ekonomi-Sosial-Lingkungan, Revisi UU Kehutanan Mengacu Amanat Konstitusi
- Alex Indra Lukman Minta Penanganan Karhutla Beralih ke Pencegahan Dini
- Netty: Mencegah PHK Lebih Baik daripada Menangani Dampaknya
- Komisi XII Pastikan B50 Lulus Uji Coba dan Bikin Hemat Devisa Negara
Penulis: redaksi
Di bawah langit merah putih yang berkibar gagah di Kompleks Parlemen Senayan, semangat kebangsaan kembali bergema dalam Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025 yang digelar di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan DPD RI, Selasa (28/10/2025). Upacara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal yang turut dihadiri Sekjen DPR RI, Sekjen MPR RI serta Para deputi, kepala biro dan inspektorat ketiga lembaga parlemen. Dalam pidatonya sebagai amanat Menteri Pemuda dan Olahraga, Sekjen DPD RI Mohammad Iqbal menegaskan bahwa semangat pemuda 1928 harus terus menyala dalam setiap generasi bangsa. “Hari ini kita berdiri di…
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dijalankan dengan pendekatan yang berpihak kepada masyarakat dan selaras dengan kearifan lokal. Menurutnya, keberhasilan program nasional ini tidak hanya ditentukan oleh penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, tetapi juga oleh seberapa besar masyarakat dilibatkan dalam seluruh rantai penyediaannya. “Pendekatan program MBG sebaiknya tidak top-down. Justru harus melibatkan masyarakat lokal, terutama petani dan peternak, dalam menyediakan pasokan bahan baku bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” ujar Edy Wuryanto dalam keterangan rilisnya yang diterima politikparlemen.co, Selasa (28/10/2025). Edy menilai bahwa MBG bukan sekadar kebijakan pemerintah pusat, melainkan kelanjutan…
Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menilai keputusan pemerintah untuk tidak membebankan pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan langkah yang tepat. “Tidak tepat jika APBN yang harus menanggung. Kondisi itu justru memperberat keuangan negara yang saat ini sudah dalam keadaan terbatas,” ujar Anis dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (15/10/2025). Legislator Fraksi PKS itu juga menyampaikan dukungannya terhadap sikap tegas Menteri Keuangan Purbaya, yang menolak pembayaran utang proyek KCJB dibebankan pada APBN. Ia menilai sejak awal proyek tersebut memang sudah bermasalah dari sisi perencanaan. “Permasalahan proyek infrastruktur KCJB…
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti ketidakterbukaan dan potensi inefisiensi dalam penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1447 H/2026 M. Kritik tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (27/10/2025). Dalam rapat yang membahas usulan BPIH dan sejumlah isu aktual itu, Selly mengapresiasi adanya penurunan biaya haji sebesar Rp1 juta, dari Rp89,4 juta menjadi Rp88,4 juta. Namun, ia menilai penurunan tersebut belum mencerminkan potensi efisiensi yang sebenarnya. “Kalau pengurangan 200 riyal untuk masyair saja bisa setara dengan Rp800 ribu lebih, logikanya penurunan…
Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah memulai pembahasan awal mengenai Besar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 pada Senin (27/10/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Anggota Komisi VIII DPR RI M Husni mengatakan, pembahasan ini menjadi tahap penting sebelum penetapan biaya haji dan pelaksanaan pelunasan calon jemaah yang ditargetkan selesai paling lambat bulan November. “Disampaikan bahwa biaya haji 2026 memang mengalami penurunan sebesar 1 juta rupiah dari sebelumnya sebesar 88,4 juta. Namun, angkanya tidak memuaskan seharusnya bisa lebih besar,” tuturnya. Ia menjelaskan, Komisi VIII berharap agar biaya haji tahun depan dapat kembali diturunkan tanpa mengurangi kualitas…
Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi memberikan apresiasi terhadap langkah cepat pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Migran Indonesia (P2MI) yang memastikan 110 WNI korban online scam di Kamboja segera dipulangkan ke tanah air. Nurhadi mengatakan hal itu merupakan bukti negara melindungi warga negaranya. “Saya mengapresiasi langkah cepat Kementerian P2MI yang memastikan 110 WNI korban online scam di Kamboja segera dipulangkan. Ini bukti nyata bahwa negara tidak tinggal diam ketika warganya menjadi korban eksploitasi digital lintas negara,” kata Nurhadi, dalam keterangan tertulis yang diterima politikparlemen.co Senin (27/12/2025). Seperti diketahui, Menteri P2MI Mukhtarudin menyampaikan sebanyak 110 WNI korban online scam di Kamboja akan…
Keluhan warga soal banjir rob, jalan rusak dan kerusakan lahan di Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, mendapat perhatian khusus dari Anggota Komisi VI DPR RI Rizal Bawazier. Beberapa masalah diungkapkan oleh para kepala desa dan warga, seperti banjir akibat air laut yang meluap, akses jalan yang rusak sampai lahan pertanian yang tergenang air. Dalam keterangan kepada politikparlemen.co di Jakarta, Minggu (26/10/2025), kegiatan reses ini dihadiri sejumlah kepala desa di Kecamatan Ulujami, antaranya Kades Kertosari, Blendung, Kaliprau, Samong, dan beberapa kepala desa di kecamatan paling timur Kabupaten Pemalang. Kepala Desa Kertosari, Supriyanto, dalam pertemuan dengan Rizal Bawazier menyampaikan keluhan terkait banyaknya…
Anggota Komisi VI DPR RI Imas Aan Ubudiyah, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang berencana menghentikan impor pakaian bekas dengan memasukkan para pemasok ke dalam daftar hitam (blacklist). Langkah ini dinilai menjadi angin segar bagi industri tekstil nasional untuk bertahan dari gempuran barang bekas impor di pasar dalam negeri. “Kami mendukung langkah Menkeu untuk menghentikan peredaran pakaian bekas dengan memasukkan para pemasok ke dalam daftar hitam importir. Ini langkah strategis untuk memutus mata rantai peredaran pakaian bekas di Indonesia,” ujar Imas Aan dalam keterangan tertulis yang dikutip politikparlemen.co di Jakarta, Sabtu (25/10/2025). Walakin, ia menekankan, penghentian…
Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Irma Suryani, menegaskan perlunya langkah konkret dari pemerintah untuk memperkuat daya saing rumah sakit di Indonesia, khususnya dalam menghadapi kompetisi dengan layanan kesehatan di luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Irma menilai, dua faktor utama yang harus dibenahi agar rumah sakit di Indonesia dapat bersaing adalah kualitas pelayanan dan tarif layanan yang terjangkau. “Kalau kita mau bersaing dengan Malaysia dan Penang, kita harus bisa membuat pelayanan jauh lebih baik. Yang kedua, tentu harga atau tarif yang dikenakan kepada pasien juga harus lebih murah,” ujarnya usai melakukan kunjungan kerja BURT DPR RI ke…
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong PT Solusi Bangun Andalas (SBA) agar memperkuat kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Kontribusi tersebut, khususnya, dalam membantu pengentasan kemiskinan dan perbaikan kondisi permukiman di Aceh. Sebab, melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Besar saat ini masih menghadapi tantangan besar, termasuk tingginya angka kemiskinan dan masih banyaknya warga yang tinggal di kawasan kumuh dan bantaran sungai dengan kondisi rumah tidak layak huni. Sehingga, kehadiran industri semen jangan hanya berfokus pada aspek produksi dan keuntungan, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan sosial masyarakat sekitar. “Kami mendorong agar kehadiran…
© Politikparlemen.co