Penulis: redaksi

Kunjungan reses ke wilayah pelosok berperan penting demi memastikan aspirasi masyarakat di daerah dapat terserap langsung, terutama terkait potensi ekonomi lokal yang belum tergarap optimal. Di Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, masyarakat menyampaikan harapan agar potensi sumber daya alam setempat dapat dikelola lebih baik untuk mendorong kesejahteraan warga. Sebab itu, Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama menyerap langsung aspirasi masyarakat saat melaksanakan agenda reses di Nagari Galugua, Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Minggu (3/5/2026). Dalam pertemuan bersama warga, ia menyatakan bahwa kawasan tersebut memiliki potensi besar di sektor pertanian dan sumber daya mineral yang dapat…

Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris merespons capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menembus angka 5,6 persen pada kuartal awal tahun 2026 yang perlu terus dijaga dan dipantau secara berkelanjutan. Menurutnya, capaian tersebut dipengaruhi tingginya permintaan masyarakat pasca-Lebaran terhadap sejumlah kebutuhan konsumsi. “Itu kan baru kuartal awal setelah lebaran. Jadi mungkin seasonal. Kita harus lihat lagi di kuartal berikutnya. Sangat berpengaruh kemarin dengan permintaan yang cukup tinggi terhadap bahan konsumsi makanan, emas, dan lain-lain. Itu sangat berpengaruh,” ujar Andi usai menghadiri pertemuan dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BPK Kalimantan Barat, dan BPDP dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi XI…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat di Provinsi Bali, Kamis (7/5/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan langsung atau meaningful participation dari masyarakat lokal guna memastikan poin-poin krusial dalam perlindungan masyarakat adat terakomodasi dalam legislasi nasional. Wakil Ketua Baleg DPR RI, Sturman Panjaitan, menegaskan bahwa keberadaan masyarakat adat telah ada jauh sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kekayaan budaya, karakter, hingga tanah ulayat milik masyarakat adat agar tidak hilang tergerus zaman. “Kita akan meminta kepada mereka apa kira-kira…

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti berbagai kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, termasuk di pondok pesantren (Ponpes). Menurutnya darurat kekerasan seksual di lingkungan pendidikan harus ditangani secara tegas agar ada efek jera bagi pelaku. “Ini harus disikapi dengan serius. Darurat kekerasan seksual di lingkungan pendidikan termasuk di Ponpes, harus ditindak tegas,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan tertulis kepada Politikparlemen.co, di Jakarta, Jumat (8/5/2026). Sejumlah kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan belakangan menjadi perhatian publik. Di antaranya kasus dugaan pencabulan santriwati di Ponpes Ndolo Kusumo, Kecamatan Tlogowungu, dengan seorang pengasuh pondok pesantren telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebanyak 30 hingga…

Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino mengingatkan pentingnya penyampaian kondisi fiskal negara secara berimbang kepada publik. Menurutnya, laporan kinerja APBN tidak cukup hanya menampilkan capaian pertumbuhan, tetapi juga perlu memuat tantangan dan risiko fiskal yang tengah dihadapi pemerintah. Menanggapi rilis APBN Kita Triwulan I 2026, Harris menyampaikan apresiasi atas upaya pemerintah menjaga stabilitas fiskal, termasuk capaian pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 20,7 persen. Meski demikian, ia menilai narasi optimisme perlu diimbangi dengan keterbukaan terhadap kondisi fundamental perekonomian, termasuk pelebaran defisit yang tercatat meningkat 140,5 persen. “Setiap kali membaca rilis resmi seperti APBN Kita Q1 2026, saya selalu teringat pesan Bung…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq mendorong agar pelaku pencambulan puluhan santriwati di Pondok Pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mendapat pemberatan hukuman. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). “Kasus seperti ini merupakan gunung es yang harus ditindaklanjuti secara menyeluruh. Dan sebenarnya kasus di Pati ini sudah kami suarakan dari 3 bulan yang lalu,” kata Maman Imanulhaq dalam keterangan persnya, Jumat (8/5/2026). Seperti diketahui, puluhan santriwati menjadi korban pencabulan pendiri dan pimpinan Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, AS (51). Selain menjadi korban kekerasan seksual, para santriwati beserta keluarganya mengalami intimidasi dari…

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyoroti potensi multitafsir dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 terkait definisi dan ruang lingkup ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Menurutnya, sejumlah poin dalam aturan tersebut berisiko memunculkan labelisasi yang tidak objektif terhadap kelompok masyarakat tertentu. Dalam lampiran Perpres disebutkan bahwa faktor pemacu ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme antara lain; (1) Besarnya potensi konflik komunal berlatar belakang sentimen primordial dan keagamaan; (2) kesenjangan ekonomi; (3) perbedaan pandangan politik; (4) perlakuan yang tidak adil; dan (5) intolerasi dalam kehidupan beragama. Terkait hal ini, TB Hasanuddin menilai tiga poin utama…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk mempercepat hilirisasi industri sebagai kekuatan baru pendapatan asli daerah. Menurutnya dengan hilirisasi akan menjadi nilai tambah yang meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan, “Kekayaan sumber daya alam yang sangat besar dimiliki Provinsi Kalsel ini harus mulai dioptimalkan melalui hilirisasi industri, yakni dengan mengelola bahan mentah seperti batu bara, kelapa sawit hingga karet di dalam daerah,” katanya di Kantor Gubernur Kalsel, Banjar Baru, Kamis (7/5/2026). Dalam pertemuan itu, Politisi Partai NasDem ini mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalsel di angka 5,67 persen atau sudah di atas rata-rata nasional.…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Bali guna menyerap masukan langsung terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Kunjungan ini krusial mengingat Bali memiliki struktur sosial masyarakat adat yang sangat stabil dan telah diakui secara tradisional namun masih kerap menghadapi tantangan dalam sinkronisasi regulasi nasional. Anggota Badan Legislasi DPR RI, I Nyoman Parta, menjelaskan bahwa pemilihan Bali sebagai lokasi kunjungan didasari oleh sistem desa adatnya yang sudah tertata dengan baik. Di Bali, terdapat sekitar 1.500 desa adat yang memiliki institusi stabil, lengkap dengan konstitusi adat (Awig-awig), pemerintahan adat, serta kekayaan sendiri. “Bali kita jadikan tempat…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong terciptanya tertib administrasi melalui sinkronisasi antara RUU Masyarakat Adat dan RUU Satu Data Indonesia. Integrasi ini dinilai mendesak untuk menyelesaikan persoalan sengketa wilayah dan ketidakpastian status hukum yang sering menimpa masyarakat adat akibat perbedaan data antara pusat dan daerah. Wakil Ketua Baleg DPR RI, Sturman Panjaitan, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mengupayakan agar seluruh data wilayah adat memiliki rujukan tunggal yang sah secara nasional. “Kita sedang membuat satu rancangan undang-undang, Satu Data Indonesia. Nah itu penting sekali, makanya hari ini kita gandengkan bagaimana kita membahas Satu Data Indonesia dengan masyarakat adat sehingga tidak ada tumpang…