Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri mengkritik dokumen perencanaan pembangunan Giant Sea Wall (GSW) Pantai Utara Jawa karena dinilai belum memuat intervensi konkret untuk mengatasi penurunan muka tanah (land subsidence). Ia menilai pembangunan tanggul laut hanya berfokus menahan kenaikan muka air laut, padahal amblasan tanah di daratan Pantura berlangsung jauh lebih cepat.
Kritik tersebut disampaikan Rokhmin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pertemuan perdana bersama mitra kerja baru itu membahas pengenalan struktur organisasi BOPPJ serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027.
Mengutip data kajian geodesi Institut Teknologi Bandung (ITB), Rokhmin menjelaskan bahwa banjir rob yang merendam kota-kota pesisir seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya dipicu dua faktor utama, yakni kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim serta amblesan tanah akibat eksploitasi air tanah dan beban bangunan.
Karena itu, ia meminta BOPPJ juga mengkaji alternatif solusi berbasis alam (nature-based solutions) yang lebih ramah lingkungan dan efisien secara biaya. “Dan kalau menurut teman-teman geodesi ITB, sesungguhnya amblesan tanah itu lajunya lebih kencang daripada kenaikan permukaan laut,” ujar Rokhmin.
Ia menyayangkan bahwa dalam paparan RKA maupun rancangan penanganan kawasan Pantura yang disajikan BOPPJ, belum terlihat skema terintegrasi untuk menghentikan laju penurunan muka tanah di wilayah daratan. Padahal, tanpa pengendalian akar persoalan di hulu dan daratan, tanggul laut berisiko terus terbebani oleh permukaan daratan yang semakin rendah dari permukaan laut.
“Pertanyaan saya, Pak, di dokumen ini tidak ada satu pun intervensi mengenai mengurangi land subsidence. Semuanya hanya untuk seolah-olah menahan permukaan laut, Pak. Yang kedua, Bu Ketua mohon maaf, adakah pengaturan atau opsi lain yang secara ekologi dampaknya lebih kecil dan secara biaya lebih murah, misalnya menerapkan nature-based solutions?” imbuhnya.
Dalam paparan data BOPPJ sendiri, laju penurunan muka tanah di kawasan Pantura Jawa tercatat berkisar antara 1 hingga 20 sentimeter per tahun. Adapun desain teknis perlindungan pesisir yang diajukan BOPPJ mencakup kombinasi tanggul laut (sea wall), tanggul pantai (coastal dike), serta pemecah gelombang berbasis mangrove (hybrid/building with nature) sepanjang 575 kilometer yang didukung pagu anggaran Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp481,11 miliar.
