Anggota Komisi III DPR RI Andi Amar Ma’ruf Sulaiman meminta Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset mengakomodasi mekanisme pemulihan hak masyarakat yang menjadi korban tindak pidana. Menurutnya, hasil perampasan aset tidak semestinya selalu dikembalikan kepada negara, tetapi juga harus dapat digunakan untuk memulihkan kerugian masyarakat yang menjadi korban.
Andi Amar menegaskan bahwa tujuan perampasan aset tidak hanya berkaitan dengan pengembalian kerugian negara, tetapi juga pemulihan hak pihak-pihak yang dirugikan akibat tindak pidana. Karena itu, apabila terdapat masyarakat yang menjadi korban, pengembalian aset harus mempertimbangkan identitas dan data korban agar penyalurannya tepat sasaran.
“Tidak selamanya bahwa perampasan aset itu harus dipulihkan kembali ke negara. Kalau korbannya ternyata masyarakat, kita kembalikan ke masyarakat yang membutuhkan yang sesuai dengan data korban yang terjadi,” ujar Andi Amar dalam pembahasan RUU Perampasan Aset di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut politisi dari Fraksi Partai Gerindra itu, orientasi pemulihan korban perlu menjadi bagian penting dalam penyusunan regulasi. Dengan demikian, aset yang berhasil dipulihkan tidak hanya memberikan manfaat bagi negara, tetapi juga dapat mengembalikan hak masyarakat yang mengalami kerugian akibat tindak pidana.
Ia menambahkan, pembahasan RUU Perampasan Aset harus tetap berorientasi pada ketepatan sasaran dan kekuatan pembuktian. Proses perampasan tidak boleh dilakukan secara sembarangan hingga mengambil hak pihak yang sebenarnya tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana.
“Tidak dengan cepatnya, tapi bagaimana tepat sasaran dengan pembuktian yang kuat. Tidak asal-asal merampas, tidak mengambil hak yang tidak seharusnya, dan juga mengembalikan hak bagi orang-orang yang memang memilikinya,” tegasnya.
Andi Amar juga mengingatkan bahwa mekanisme perampasan aset yang diterapkan di negara lain tidak dapat langsung disalin ke dalam sistem hukum Indonesia. Menurutnya, berbagai praktik internasional dapat menjadi referensi, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kapasitas dan karakteristik hukum nasional.
Melalui pembahasan RUU tersebut, Andi Amar berharap pengaturan perampasan aset mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan pemulihan aset benar-benar memberikan manfaat bagi pihak yang berhak. Dengan begitu, pengembalian aset hasil tindak pidana dapat menjangkau kepentingan negara maupun masyarakat yang menjadi korban.
