Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI memiliki pendekatan yang lebih realistis dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen didukung oleh instrumen kebijakan yang lebih konkret melalui reformasi struktural di berbagai sektor.
“Transformasi kebijakan yang dilakukan selama 21 bulan terakhir sudah mulai menunjukkan dampaknya, terutama pada sektor hulu dan sumber daya alam. Hal itu tercermin dari meningkatnya penerimaan negara yang disampaikan Presiden,” ujar Kamrussamad dalam Talkshow Spesial TVR Parlemen usai Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026) lalu.
Ia menjelaskan, RAPBN dibangun di atas tiga pilar utama, yakni kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan makroprudensial sektor keuangan. Salah satu langkah penting yang disoroti ialah komitmen pemerintah untuk mereformasi pasar modal, termasuk rencana menjalankan demutualisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
“Ini menunjukkan pemerintah mulai memberikan perhatian terhadap aspirasi pelaku pasar, dengan tetap menjaga mekanisme pasar yang ada,” katanya.
Selain itu, Kamrussamad menilai pemerintah juga menegaskan komitmen terhadap keberlanjutan reformasi birokrasi melalui digitalisasi layanan publik, penguatan program perlindungan sosial, serta percepatan hilirisasi, khususnya di sektor pertambangan dan komoditas strategis. Ia mengingatkan, kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) saat ini berada di angka sekitar 18,9 persen, di bawah level ideal bagi negara berkembang.
“Karena itu percepatan hilirisasi menjadi sangat penting untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya yang juga sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tersebut.
ia juga menyoroti penegasan Presiden mengenai pentingnya disiplin fiskal dalam RAPBN 2027. Menurutnya, komitmen tersebut menjadi pesan yang berbeda dibandingkan pidato-pidato sebelumnya.
“Bahkan ada semangat untuk menuju fiskal yang berimbang pada masa mendatang. Ini merupakan arah kebijakan yang sangat baik bagi keberlanjutan APBN,” tuturnya.
Lebih lanjut, dirinya mengatakan optimalisasi penerimaan negara tidak hanya berasal dari peningkatan pendapatan, tetapi juga melalui efisiensi belanja pemerintah. Salah satu langkah yang dinilai strategis adalah penguatan peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Baginya, peningkatan status kelembagaan LKPP menjadi badan akan memperluas kewenangan dalam mengonsolidasikan pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga belanja negara menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien. “Belanja pengadaan barang dan jasa mencapai sekitar Rp600 triliun setiap tahun. Kalau kualitas pengelolaannya semakin baik, ruang fiskal yang tercipta bisa dialihkan ke sektor-sektor produktif seperti kesehatan dan pendidikan,” jelasnya.
Ia juga melihat peluang peningkatan penerimaan negara melalui optimalisasi aset BUMN serta menjaga arus investasi, khususnya di sektor industri manufaktur yang dinilai menjadi sumber penciptaan lapangan kerja formal. “Pada semester pertama tahun ini investasi sudah mencapai sekitar Rp1.010 triliun. Ini harus terus didorong, terutama ke sektor manufaktur karena menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.
Dirinya optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dapat dicapai apabila agenda hilirisasi, penguatan investasi, serta reformasi struktural terus dijalankan secara konsisten. “Kalau transformasi ini terus dilakukan, saya optimistis kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2028–2029 akan jauh lebih baik,” pungkas Kamrussamad.
